MRP se Tanah Papua dan Poksus Sepakat Kepala Daerah dan Wakil Harus OAP

5 April 2024 14:00 PM


Jhon Gobay (FOTO:Gamel Cepos)

JAYAPURA – Hasil rapat koordinasi yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP) se Tanah Papua bersama Fraksi Otsus DPR Papua dan Papua Barat serta Kelompok Khusus Poksus DPR Papua dalam rangka mensikapi situasi pemenuhan hak politik Orang Asli Papua, akhirnya menyepakati sembilan poin.
Sembilan poin tersebut adalah pertama, mendorong proteksi hak politik dalam rekrutmen dan seleksi partai politik, OAP sebanyak 80 persen dari jumlah kursi DPRP, DPR Kabupaten/Kota melalui partai politik.
Kedua, Mendorong harmonisasi  ketentuan pasal 28 ayat 3 dan 4 undang – undang Nomor 21 tahun 2001 dalam UU Partai Politik, Undang – undang Pemilu, UU MD3, UU Pilkada dan PKPU.

Ketiga, meminta gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah Orang Asli Papua, keempat, calon dan anggota DPR RI serta DPD RI harus OAP.
Kelima, mendorong dilakukan amandemen PP Nomor 53 tahun 2004 dan PP nomor 64 tahun 2008 tentang MRP.
Keenam, mendorong penguatan tugas dan wewenang serta hak fraksi Otsus  dan kelompok khusus DPRP, ketujuh, membentuk asosiasi MRP se Tanah Papua, kedepalan, membentuk kaukus DPRP dan DPRK melalui mekanisme pengangkatan di Tanah Papua.
“Dan terakhir asosiasi MRP se tanah Papua menyepakati pelaksanaan raker selanjutnya setelah Idul Fitri di Jayapura,” beber  Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay di ruang kerjanya, Rabu (3/4)

Kegiatan ini sendiri dilakukan di Sorong, Papua Barat yang diinisiasi oleh MRP pada 28 Maret.
“Jadi ada semangat dan tekad yang disampaikan teman – teman bahwa perlu segera dipikirkan proteksi hak politik OAP sekaligus meletakkan makna kekhususan yang sebenarnya. Ini sering disampaikan banyak pihak tapi  disuarakan hanya pada 5 tahunan atau jelang Pilkada,” kata Jhon Gobay.

Diakui semangat untuk memproteksi hak politik OAP ini sudah lama disuarakan hanya saja tidak sekuat kali ini.
“MRP se Tanah Papua dan Fraksi Otsus mendorong  dalam kerangka adanya pengakuan dan penghormatan kepada OAP. Kalau berumah tangga itu OAP ini berstatus sebagai kakak sedangkan non OAP sebagai adik,” imbuhnya.
Ilustrasinya kata Jhon, seorang kakak memiliki kewajiban menjaga adiknya dan sang adik sepatutnya menghormati keputusan yang diambil sang kakak.

“Saudara – saudara dari luar Papua ini berstatus adik dan jika ini berjalan maka keharmonisan itu bisa terlihat,” tambahnya.
Disini Jhon berpendapat bahwa hal pertama yang perlu diatur dalam jangka pendek adalah bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua. Contohnya jika melihat di Jogya siapa yang bisa menggantikan Sri Sultan?.

“Tidak ada sebab ia merupakan sosok yang mendapatkan warisan raja dari moyang secara turun temurun. Orang lain yang ke Jogya wajib menghargai dan menghormati Sri Sultan dan Sultan wajib melindungi masyarakatnya atau adiknya tadi,” kata Jhon.
Jadi ia  meminta perlu sikap legowo dan memberikan hak politik ke sang kakak untuk bisa menjawab kekhususan tadi. “Lalu sang adik silahkan berbisnis dan berdagang, bekerja dan lainnya. Nanti sang kakak menjaga tapi jangan justru sang adik mau lebih bahkan menyikut sang kakak, sudah tidak betul nanti,” sambung Jhon.
Pihaknya berharap bahwa  pada akhir masa jabatan Presiden Jokowi dibuatkan PP pengganti UU bahwa Bupati dan wakil lalu wali kota dan wakil semua OAP. Kemudian KPU mengeluarkan PKPU terkait itu  agar ada cantolan di Otsus.

“Lalu untuk jangka panjang kami pikir perlu didorong dalam pemilu legislative tahun 2029. Perlu dilakukan sinkronisasi berbagai undang – undang yang saya sebut di atas tadi,” imbuhnya. “Ke depan kami juga meminta Parpol berkomitmen memberikan ruang agar mendukung Papua betul – betul memiliki kekhususan dalam aspek hak politik OAP tadi,” tutupnya. (ade/wen)


https://cenderawasihpos.jawapos.com/...kil-harus-oap/