Koalisi Masyarakat Sipil Desak MK agar Jokowi Dihadirkan dalam Sidang PHPU Pilpres 2024


Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Budi Wijayanto (dua kanan) menerima surat dari perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Antikorupsi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Antikorupsi menyerahkan surat terbuka yang berisikan dorongan agar Presiden Jokowi dipanggil dan dihadirkan dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
IKLAN
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Anti Korupsi mendesak Mahkamah Konstitusi atau MK agar Presiden Jokowi turut dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Melalui surat terbuka yang dilayangkan pada hari ini, Kamis, 4 April 2024, koalisi masyarakat sipil menilai bahwa Presiden Jokowi berperan dalam mempengaruhi jalannya Pemilihan Umum. Termasuk turut andil dalam pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

“Kami memandang penting dan mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera menghadirkan dan meminta keterangan Presiden Jokowi di Sidang MK,” ungkap perwakilan koalisi masyarakat sipil, Usman Hamid, saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kamis, 4 April 2024.

Menurut Usman, Presiden Jokowi juga perlu memberikan keterangan atas adanya indikasi politisasi bantuan sosial atau Bansos oleh Presiden dan juga jajaran menterinya, yang digunakan sebagai alat kampanye Pasangan nomor urut dua, Prabowo-Gibran.

Dalam surat terbuka itu juga tertulis, permasalahan krusial lainnya dalam sengketa Pemilu tahun ini adalah adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga perangkat desa, bahkan diwarnai ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah serta ketidaknetralan aparat Polri dan TNI. Mereka menilai, hal tersebut yang membuat perolehan suara Prabowo-Gibran melesat tinggi secara tidak semestinya.

Melalui UUD 1945, Pasal 17 menyatakan: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Selain itu, Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menegaskan kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Berdasarkan beleid tersebut, menurut mereka, tidak ada kerja para menteri yang tidak diketahui oleh Presiden.

"Apalagi terdapat menteri-menteri yang tidak bekerja sesuai nomenklaturnya, seperti dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyaluran bantuan sosial,” demikian salah satu bunyi potongan surat terbuka tersebut.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil menilai, kehadiran Presiden Jokowi dalam sidang MK diperlukan untuk memberikan hak membela diri, agar keadilan dapat terungkap.

“Sikap-sikap Presiden yang tidak semestinya dalam mempengaruhi proses Pemilu sedemikian rupa telah memberi keuntungan elektoral bagi Paslon 02, termasuk putera Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka,” tulis koalisi masyarakat sipil, dalam suratnya.

Penyerahan surat terbuka ke MK pada hari ini diwakili oleh mantan pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni. Mereka mewakili 6 individu lainnya seperti mantan penyidik KPK Novel Baswedan, Pengajar Hukum Tata Negara Feri Amsari, dan lainnya. Turut andil pula enam organisasi masyarakat seperti Gerakan Salam 4 Jari dan Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK LPT).
https://nasional.tempo.co/read/18533...u-pilpres-2024

desakan masyarakat agar Presiden hadir di MK