Sidang perselisihan hasil pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) telah berlangsung sejak 5 hari yang lalu.

Dalam sidang tersebut Kubu 3 dan 1 menuntut kubu nomor 2 didiskualifikasi dan menuntut KPU melakukan Pilpres ulang.

Mengenai hal tersebut, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengurai sejumlah inkonsistensi pola pikir dan sikap Ganjar – Mahfud serta Anies – Imin terhadap Prabowo – Gibran, yang meliputi:

1. Walk in saat debat dan pengambilang nomor urut capres.
Pada Jumat 29 Maret 2024, Qodari menyoroti materi gugatan perselisihan hasil Pilpres yang sedang berporses di MK. Ia menganggap tidak ada hal substansial dari gugatan 03 maupun 01.

Qodari mengatakan bahwa tuntutan 03 dan 01 hanya pura-pura saja sebab jika mereka serius, seharusnya sejak awal membawa persoalan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebelum proses pendaftaran peserta Pilpres 2024 ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, tuntutan mendiskualifikasi Prabowo – Gibran sudah terlambat karena pelaksanaan pilpres sudah selesai dan sudah ada ketetapan pemenangnya dari KPU.

Lalu, Gibran yang menjadi salah satu permasalahan kedua paslon sebenarnya secara tidak langsung sudah diakui menjadi cawapres dalam dua momen penting yaitu saat pengambilan nomor urut capres – cawapres dan kedua saat debat kandidat.

Kedua peristiwa penting tersebut sekaligus menegaskan pengakuan status Prabowo – Gibran sebagai peserta Pilpres 2024 yang sah oleh Ganjar – Mahfud maupun Anies - Imin




Sumber :
https://www.tribunnews.com/mata-loka...fikasi-di-awal
https://www.kilat.com/nasional/84411...k-usah-mencari

Sebetulanya, jika Ganjar – Mahfud dan Anies – Imin sejak awal memang tidak mengakui keabsahan status kepesertaan Prabowo – Gibran di Pilpres 2024, mereka bisa saja melakukan aksi walk out dari pengambilang nomor urut capres – cawapres maupun walk out dari 5 ajang debat Pilpres 2024.

Kenyataannya tidak, bukan?

Artinya, kedua paslon tersebut mengakui status kepesertaan Prabowo – Gibran di Pilpres 2024. Padahal, jika mereka walk out dari seluruh rangkaian Pilpres 2024, maka pemilu akan batal dengan sendirinya.

Gejolak huru-hara yang diinginkan Ganjar – Mahfud pun bisa dilakukan sejak November – Desember 2024.

Itulah mengapa Qodari menganggap tuntutan 01 dan 03 hanya pura – pura saja. Seharusnya baik kubu Ganjar maupun kubu Anies melakukan gugatan ke PTUN terlebih dahulu pada awal proses Pilpres 2024, jika memang kedua paslon sejak awal tidak mengakui status kepesertaan Prabowo – Gibran.

2. Walk out saat kalah
Pola pikir dan sikap Ganjar – Mahfud maupun Anies – Imin yang awalnya mengakui keikutsertaan Prabowo – Gibran seketika berubah total setelah menerima kenyataan kalah telak di Pilpres 2024, dimana eksesnya malah langsung mengajukan gugatan ke MK menuntut pilpres ulang dan diskualifikasi Prabowo – Gibran.

Hal ini menunjukkan sikap kontradiktif dari kedua paslon yang kalah bertarung, yakni walk in dalam pertarungan pilpres, namun walk out ketika kalah.

Seperti yang telah dikatakan Qodari bahwa proses hukum yang dilakukan Ganjar – Mahfud dan Anies – Imin ke MK salah alamat.

Sebab, diskualifikasi peserta Pilpres bisa dilakukan hanya dalam masa Pilpres 2024 berlangsung, melalui gugatan ke PTUN.

Jika sejak awal kedua paslon menganggap status kepesertaan Prabowo – Gibran sudah tidak sah, seharusnya mereka mengambil sikap walk out dari seluruh rangkaian Pilpres 2024, sembari mengajukan PTUN. Kenyataannya tidak.

Qodari juga berpandangan bahwa tuntutan 03 dan 01 untuk diadakannya pemilu ulang akan menyebabkan proses dimulai dari awal lagi.

"Jika digelar pemilu ulang, prosesnya bisa setahun belum lagi KPU fokusnya sudah bergeser ke Pilkada serentak," kata Qodari.

Qodari yakin jika memang MK memutus digelar pemilu ulang atau pencoblosan ulang tidak mungkin dilaksanakan sebelum Pilkada serentak pada November 2024.

"Pilkada November sementara masa jabatan presiden berakhir Oktober. Kalau ada pemilihan ulang Pak Prabowo ga boleh ikut, berarti kan Pak Prabowo ga bisa dilantik Oktober nanti," tuturnya.

Jika itu yang terjadi menurut Qodari harus ada yang melanjutkan jabatan Presiden. Dari segala kalkulasi baik hukum dan politik Qodari mengatakan kemungkinan besar Presidennya Jokowi lagi.

"Berarti anda setuju dengan Pak Luhut dan Bahlil Lahadila," ujar Qodari.

Sumber : https://www.suara.com/news/2024/03/2...-ide-pak-luhut

Pandangan Qodari sejalan dengan thread / tulisan TS (Thread Starter /Penulis) pekan lalu, yakni: tuntutan digelar pilpres ulang akan memakan proses yang tidak sebentar, sehingga jika harus digelar pun, paling cepat baru bisa digelar tahun depan (2025). Malah lebih besar kemungkinan baru bisa digelar 2026.

Sumber

Artinya, perlu ada sosok pengisi jabatan Kepala Negara untuk keperluan Pilpres ulang, yang berarti pilihannya adalah perpanjang Jokowi 1 – 2 tahun, atau jika Ganjar – Mahfud dan Anies – Imin berhasil memakzulkan Jokowi, maka Maruf Amin akan naik presiden untuk 1 – 2 tahun hingga pilpres ulang digelar.

Tentunya akan makan waktu, energi, dan biaya yang tidak sedikit, serta sangat berpotensi diwarnai pertumpahan darah secara sporadis.

Betapa sebuah ide yang aneh dari mereka yang mengaku sedang  berjuang bersama rakyat. Sebab, perjuangan politik mereka akan banyak mengorbankan rakyat banyak.

Oleh karena itu, ane sepakat dengan apa yang diuraikan Qodari, bahwa proses gugatan MK yang digalang Ganjar – Mahfud dan Anies – Imin jelas salah proses berpikir dan salah langkah, karena tuntutan diskualifikasi kepesertaan Prabowo – Gibran seharusnya dilakukan melalui gugatan PTUN saat proses pilpres masih berlangsung.

Benar kata Qodari, tidak ada yang substansial dari seluruh bangunan gugatan Ganjar – Mahfud dan Anies – Imin ke MK.