Sumber Gambar

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) pada akhirnya mengamankan sejumlah dana tunai senilai Rp76 miliar yang berasal dari Harvey Moeis dan pasangannya, Sandra Dewi.

Selain itu, Kejagung juga berhasil menyita sejumlah logam mulia yang dimiliki oleh Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Diduga bahwa pasangan ini akan mengalami penurunan ekonomi karena sebagian besar harta mereka telah disita oleh Kejagung.

Tanggapan tajam dari para netizen pun tak terelakkan terhadap Harvey Moeis dan Sandra Dewi, yang kini harus menghadapi situasi di mana kekayaan mereka telah disita oleh Kejagung.

"Meski begitu, mereka masih memiliki jet pribadi, dua Rolls Royce, dan rumah di Australia," ujar salah seorang netizen pada Senin (1/4/2024).

"Mengapa uangnya disita jika mereka masih memiliki aset berharga lainnya?" tambah netizen lainnya.

"Benar-benar ingin tahu, apa yang dilakukan negara dengan barang-barang sitaan seperti itu?" sahut netizen lainnya.

Sebelumnya telah dilaporkan bahwa Harvey Moeis telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengelolaan tambang timah di area izin pertambangan IUP PT Timah.

Harvey Moeis adalah tersangka ke-16 dalam kasus tersebut, yang telah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2022, bersama dengan Helena Lim Cs.

Kejagung menyatakan bahwa Harvey Moeis diduga terlibat dalam upaya lobbying beberapa smelter di area izin PT Timah untuk mendukung kegiatan tambang ilegal.

Selain itu, sebagai suami dari Sandra Dewi, Harvey Moeis juga diduga memfasilitasi kegiatan penyewaan alat peleburan timah secara ilegal.

"Dugaan tersangka adalah menghubungi beberapa smelter untuk terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di kantor Kejagung, Jakarta Selatan.

Penetapan Harvey Moeis sebagai tersangka juga menarik perhatian terhadap gaya hidup Sandra Dewi, istrinya.

Pentingnya untuk tidak terlibat dalam korupsi tidak bisa dipandang remeh. Praktik korupsi merusak integritas dan kepercayaan dalam sistem pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, merugikan pembangunan berkelanjutan, dan menyebabkan ketidakadilan sosial ekstrem dengan mengalihkan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, menjadi milik segelintir individu atau kelompok. Lebih dari itu, korupsi juga menghalangi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk tujuan tersebut sering kali disalahgunakan oleh pihak yang korup.

Selain itu, tidak terlibat dalam praktik korupsi adalah langkah penting dalam membangun moralitas dan keadilan dalam masyarakat. Ketika individu dan lembaga mematuhi prinsip-prinsip etika dan integritas, hal itu menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berhasil. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap rupiah dana publik digunakan secara efisien dan adil demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan memerangi korupsi harus menjadi prioritas bagi semua pihak, karena dampaknya tidak hanya berdampak pada individu atau lembaga tertentu, tetapi juga pada masa depan seluruh bangsa.

Link Referensi