Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa sorotan yang dilakukan oleh Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menunjukkan bahwa isu demokrasi di Indonesia mendapat perhatian dari lembaga internasional dan dapat sorotan.

“Apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga-lembaga dunia,” kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin, 18 Maret 2024.

“Karena kita telah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam,” tambahnya.

Hasto juga mengungkapkan bahwa berbagai pakar dan ahli juga telah mengomentari netralitas presiden dalam Pemilu 2024.

Selanjutnya, Hasto menyebutkan bahwa para ahli telah mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan mengingatkan presiden akan pentingnya kedaulatan rakyat.


Foto: Antara

Hasto juga menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh diperjualbelikan oleh kelompok tertentu.

“Kita ini adalah suatu negara yang kita adalah pemilik-pemilik dari negara ini. Jangan mau dikalahkan oleh satu keluarga. Itu adalah satu obor yang sangat baik bagi kita untuk bergerak di dalam mewujudkan kebenaran di dalam politik melalui pemilu,” ujar Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Terakhir, Hasto menegaskan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dapat mengendalikan proses demokrasi di Indonesia.

“Karena pemilu, siapa pun yang merekayasa artinya membunuh masa depan kita,” tambahnya.

Sebelumnya, anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB (CCPR), Bacre Waly Ndiaye, menyoroti netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024.

Dia menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut dalam kontestasi pilpres.

Ndiaye menyebut bahwa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden terjadi setelah putusan MK tersebut.

Ndiaye kemudian mengajukan pertanyaan tentang langkah-langkah yang diambil Indonesia untuk memastikan bahwa pejabat tinggi, termasuk Jokowi, tidak terlalu memengaruhi proses Pemilu.

“Kampanye terjadi setelah keputusan pengadilan pada menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan yang memungkinkan putra presiden untuk ikut serta dalam Pemilu,” kata Ndiaye dalam Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss.

“Langkah-langkah apa yang diterapkan untuk memastikan bahwa pejabat tinggi termasuk presiden dicegah untuk memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap proses Pemilu,” tandasnya.

Gak tau lagi saya mau ngomong apa...

Saya juga gak terlalu ikutin alurnya...

Sumber: Link Referensi