Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sulit menaikkan angka rasio pajak di Indonesia yang tertinggal jauh dari negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Filipina.

Rasio pajak tercatat turun ke posisi 10,21% dari PDB pada 2023. Sebelumnya, rasio pajak tercatat mencapai 10,39% pada 2022. Angka tersebut naik 9,12% pada 2021.

"Kita tahu Indonesia masih kesulitan untuk meningkatkan tax ratio (rasio pajak)," ungkap Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, dikutip Rabu (6/3/2024).

Menurutnya, letak permasalahan Indonesia ada pada basis perpajakan. Sebanyak 47% perekonomian di Indonesia yang tidak masuk dalam basis perpajakan di Indonesia. Alhasil, Indonesia hanya mengandalkan 53% dari basis pajak. Kemudian, pemerintah juga merilis insentif pajak. Hal ini tentunya mempengaruhi penerimaan.

"Intinya dari pengumpulan atau penagihan pajak, kita hanya mengandalkan 53 persen. Ini terjadi bukan saja karena banyak ekonomi informal di Indonesia, tapi juga banyak pengecualian perpajakan di mana kegiatan-kegiatan ekonomi masih belum dikenakan pajak, yang diatur dalam kebijakan dan regulasi. Ini juga terjadi karena kami memberikan sejumlah insentif," paparnya.

Terkait dengan insentif, dia menjelaskan Indonesia memiliki kebijakan pajak yang khas, yakni tidak mengenakan pajak bagi masyarakat miskin.

"Ada beberapa sektor ekonomi yang tidak dipajaki, apakah atas nama kemiskinan, kesetaraan, penghasilan tidak kena pajak," ucap Sri Mulyani.

Dia mengakui, porsi pembebasan pajak terhadap level masyarakat kelas bawah itu menjadi tinggi dibanding yang dikenakan pajak karena struktur pekerja di Indonesia masih didominasi oleh kalangan pekerja informal dan penerimaannya di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Calon presiden yang unggul dalam hitung resmi KPU Prabowo Subianto berjanji pada masa kepemimpinannya rasio pajak terhadap PDB akan naik dari yang saat ini di level 10% menjadi 16%. Namun, dia tidak akan serta merta menaikkan tarif pajak.

"Tetangga kita, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, sekitar 16-18% ada ruang untuk meningkatkan tax ratio," ujarnya.

Prabowo akan berupaya memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak. Dia pun menegaskan tambahan 6% dalam rasio pajak setara dengan US$ 90 miliar ke dalam penerimaan negara.

"Maka kenaikan 6% dari US$1.500 miliar produk domestik bruto (PDB). Ini akan menjadi angka yang signifikan. Ini mencapai US$ 90 miliar," kata dia.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...asih-kesulitan

Masih sulit

Menunggu komentar kadrun 02 BSH pildun u20 pendukung ngisroil