Hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, menjadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak khususnya pihak 01 dan 03 untuk membicarakan hak angket di sidang paripurna DPR RI usai masa reses.

Namun, Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023 – 2024 yang sejatinya menjadi momen bagi Ganjar dan TPN serta parpol pendukung AMIN tidak dihadiri oleh Ketua DPR dari PDIP Puan Maharani.

Puan dijadwalkan tidak menghadiri rapat lantaran masih berada di Paris, Perancis dalam rangka kunjungan kerja, salah satunya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers’ Summit 2024.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202...i-tak-dihadiri

Langkah Puan yang cenderung memilih melenggang ke Eropa untuk aktualisasi kancah politik dirinya, ketimbang menghadiri Sidang Paripurna DPR RI, jelas menunjukkan tidak ada urgensi bagi Puan meloloskan hak angket yang diinginkan Ganjar, TPN, dan Koalisi AMIN (Nasdem, PKB, dan PKS).

Hasrat Ganjar Pranowo yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi dikemas dengan hak angket, agaknya akan sekedar menjadi masturbasi politik semata, layaknya orang yang sehabis nonton film bercocok tanam kemudian ia merancap.

TS (Thread Starter/Penulis) tidak bermaksud menyindir kegemaran Ganjar nonton film skidipapap sebagaimana diakui dirinya di podcast Dedyy Corbuzier.

Sumber : https://jateng.inews.id/berita/ganja...-saya-suka-kok

Kembali ke topik, ketidakhadiran Puan tampak mendorong Sidang Paripurna DPR RI hari ini berlangsung konvensional, lantaran sebagian politisi PDIP yang berbicara condong lebih menyoroti berbagai problematika yang sewajarnya. Belum terlihat adanya arah pembicaraan yang mengarah pada hak angket secara serius.

Isi pembicaraan seputar hak angket condong berbicara mengenai saran bagaimana sebaiknya pemilu ke depan, bukan pada Pemilu 2024.

Seperti Aria Bima dari PDIP yang menyatakan bahwa ia berharap pimpinan DPR RI mau menyikapi soal dugaan kecurangan pemilu, lalu mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket, atau apapun supaya pemilu ke depan ada hak hak yang dilakukan dengan koreksi.

Uniknya, dari parpol yang turut menyuarakan hak angket sebelumnya, yakni Nasdem dan PPP justru tak ikut menyuarakan hak angket.

Anggota DPR dari fraksi PPP, Achmad Baidowi enggan berbicara lebih jauh soal hak angket. Ia menyebut fraksinya belum membahas secara resmi terkait hal itu.

Sementara anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto menyebut partainya masih menunggu hasil rekapitulasi dan penetapan resmi hasil pemilu oleh KPU.

Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-paripurna-dpr
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-paripurna-dpr

Dari sikap parpol yang mengusung hak angket terlihat bahwa mereka sebenarnya enggan mendorong pembicaraan serius mengenai hak tersebut.

Meski peluang hak angket yang hanya membutuhkan 25 kursi ini digelar, tetap terbuka dilayangkan dari 30 kursi yang konon sudah siap melayangkan hak angket tanpa PDIP.

Sumber : https://mediaindonesia.com/surat-pem...ski-tanpa-pdip

Namun, tanpa dukungan PDIP, hak angket tetap akan menjadi masturbasi politik semata, karena jika tidak memenuhi 50 % + 1 kursi, hak angket tidak akan menghasilkan posisi politik apa pun.

Sementara dalam PDIP sendiri, internalnya tidak solid sebagaimana telah TS prediksi di thread thread sebelumnya, yang kemudian dibenarkan oleh Pengamat Politik M Qodari.

Sumber :



Qodari menyebut untuk urusan sikap PDIP di DPR RI yang memiliki 128 kursi, akan sangat bergantung pada Puan Maharani.

"Hemat saya dari 128 anggota DPR paling nggak 75 persen pasukan Mba Puan dan Mba Puan itu adalah penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran PDIP. Bagaimana anda mau menerobos yang punya pendukung 75 persen dari total anggota DPR, Dewan Kolonel akan tampil lagi. Di antara Jokowi dan hak angket ada Dewan Kolonel dan Puan Maharani," kata Qodari yakin.

Sumber : https://www.suara.com/news/2024/03/0...-angket-di-dpr

Qodari di sini menjelaskan bahwa Puan memiliki loyalis sebanyak 75 % atau sekitar 90-an kursi di DPR RI. Ketidakhadiran Puan pada sidang paripurna DPR RI hari ini, sedikit banyak menggambarkan sikap Puan dan 90 kursi PDIP di DPR RI terhadap hak angket.

Apalagi di dalam PDIP ada yang namanya Dewan Kolonel yang merupakan loyalis dari Puan Maharani. Dewan tersebut terbentuk dari buah rivalitas antara Puan dan Ganjar soal capres dari PDIP sebelum pemilu.

Dewan Kolonel dibuat untuk mendukung pencapresan Puan di 2024. Kelompok ini diinisiasi oleh Kader PDIP Johan Budi dan beranggotakan kader PDIP kawakan seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, hingga Trimedya Panjaitan.

Kala itu para anggota Dewan Kolonel melancarkan serangan terhadap Ganjar. Seperti yang dilakukan Bambang Pacul yang mengatakan Ganjar kelewat berambisi untuk Pilpres 2024 sehingga tak diundang di acara HUT PDIP ke-48.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," kata Bambang, 22 Mei 2021 lalu.

Begitu pula Trimedya yang menyerang Ganjar terang-terangan. Anggota DPR dari PDIP itu menilai Ganjar getol nyapres, tetapi kinerjanya selama 8 tahun menjadi gubernur dipertanyakan.

"Ganjar apa kinerjanya 8 tahun jadi Gubernur selain main di medsos apa kinerjanya?" kata Trimedya, 1 Juni 2022 lalu.

Ganjar disebut terlalu menampilkah syahwat politiknya. Atas hal ini, Trimedya menilai Ganjar kemlinthi atau dalam istilah orang Jawa berarti sombong atau congkak.

Sementara Ganjar didukung Dewan Kopral yang diprakarsai bukan oleh kader PDIP melainkan relawan pendukung Ganjar. Salah satunya yakni Ketum Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer alias Noel. Namun dinamika politik menyebabkan Noel mengalihkan dukungan pada Prabowo Subianto.

Sumber :
https://www.merdeka.com/politik/pera...hot-issue.html
https://nasional.kompas.com/read/202...-maju?page=all
https://nasional.kompas.com/read/202...inthi?page=all
https://nasional.kompas.com/read/202...a-pilpres-2024

Oleh karenanya, momentum sidang paripurna kelihatan masih akan menggantungkan nasib hak angket yang diinginkan Ganjar.

Momen penetapan KPU (20 Maret 2024) akan menjadi momentum penentu paling krusial. Sebab, pasca penetapan KPU baru dapat terlihat apakah jalan yang akan diambil mengarah pada hak angket (penyelesaian secara politis) atau gugatan MK (penyelesaian hukum), atau bisa juga keduanya.

Dengan demikian, tarik ulur soal tudingan kecurangan pilpres atau pileg masih akan berlangsung panjang. Sebab, TPN terlihat telah meyakinkan diri untuk memulai Gugatan MK pasca penetapan KPU, sedangkan sikap PDIP soal hak angket baru juga akan difinalisasi paca penetapan KPU.

Sumber : https://mediaindonesia.com/politik-d...-pilpres-ke-mk

Sementara periode akhir Maret 2024 telah memasuki bulan Ramadhan yang umumnya menurunkan tensi politik. Oleh karenanya, periode Ramadhan akan menjadi ajang safari politik, dimana pasca Idul Fitri baru akan terlihat hasil akhir dari gugatan MK maupun hak angket.

Sehubungan telah dimulainya rangkaian aksi massa tolak hak angket kontra dukung hak angket, maka konstelasi akan mengikuti prediksi TS, dimana momentum peringatan Hari Buruh 1 Mei 2024, akan menjadi salah satu ajang perebutan politis dari kedua belah pihak, antara Tolak Hak Angket kontra Dukung Hak Angket

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7220...kan-penyekatan

Merujuk pada uraian-uraian di atas, TS telah memprediksi 4 langkah yang berpeluang diambil Puan Maharani:

1. Langkah Puan tak menghadiri sidang paripurna dan sidang tersebut dipimpin Gerindra, menunjukkan peluang PDIP di DPR RI memilih berkoalisi dengan Gerindra untuk mempertahankan Status Quo Kursi Ketua DRP – Wakil Ketua DPR RI alias aliansi Puan Maharani – Sufmi Dasco Ahmad.

2. Seandainya hak angket diusung Nasdem, PKB, PKS, bahkan PPP, maka Puan akan melihat apakah ada kemungkinan untuk barter politik dengan Koalisi Hak Angket berupa : PDIP mendukung hak angket dengan syarat koalisi hak angket mendukung penuh Puan tetap menjadi Ketua DPR RI.

Tujuannya untuk menghadapi potensi perubahan UU MD3 yang sedang menjadi pertarungan antara PDIP kontra Golkar kontra Gerindra. Langkah ini akan diambil Puan, jika arah Gerindra dan Golkar tidak selaras dengan kepentingan Puan dan PDIP di DPR RI.

3. Jika hak angket diusung Nasdem, PKB, PKS, bahkan PPP, namun proses berjalannya hak angket tidak sekuat dan sesolid yang diharapkan sejak awal, maka Puan bisa saja memilih berkoalisi dengan Golkar untuk menghadapi gempuran Gerindra dan Koalisi Hak Angket dalam spektrum perubahan UU MD3.

Langkah ini saling mendukung dengan wacana Jokowi ambil alih Golkar, dimana dalam banyak hal Jokowi dan Puan kerap sejalan sebagaimana sudah ditekankan Qodari.

Bahkan dalam sejarah sebelum penetapan Ganjar sebagai Capres PDIP, Puan dan Bambang Pacul adalah yang terdepan menjadi kaki tangan Jokowi menghabisi Ganjar Pranowo.

Jika opsi ini diambil, maka akan membuka peluang bagi Rekonsiliasi Jokowi – Megawati melalui menguatnya relasi Merah dan Kuning.

4. Bila hak angket diusung Nasdem, PKB, PKS, bahkan PPP, namun proses berjalannya hak angket tidak sekuat dan sesolid yang diharapkan sejak awal, maka Puan bisa saja memilih berkoalisi dengan Golkar dan Gerindra untuk menghadapi gempuran Koalisi Hak Angket.

Opsi ini menandakan PDIP bergabung dengan Koalisi Status Quo bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN di DPR RI. Jika langkah ini yang diambil Puan, maka akan memastikan kelancaran Rekonsiliasi Jokowi – Megawati.