Jakarta, CNN Indonesia -- Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024 banyak dipertanyakan lantaran melonjak secara signifikan di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan data teranyar real count KPU per pukul 04.00 WIB, Senin (4/3), PSI merengkuh suara sebesar 3,13 persen atau 2.404.199 suara. Perolehan suara itu didapat dari 65,84 persen patau 542.018 TPS dari 823.236 TPS.

Dua hari lalu, Jumat (1/3), saat suara yang tercatat Sirekap 65,34 persen, perolehan suara PSI masih di angka 2.291.882. Sejumlah pihak pun menganggap kenaikan suara PSI itu janggal.

Hasil quick count beberapa survei juga menyatakan PSI tidak akan lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen. Perolehan suaranya mentok di bawah 3 persen. Quick count Litbang Kompas misalnya, dengan data masuk 99,35 persen, PSI hanya memperoleh suara sebesar 2,81 persen.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai ledakan suara PSI patut dicurigai, meskipun kenaikannya belum sampai 4 persen.

"Tetapi, jika melihat pola loncatnya tidak lazim karena data masuk ke data real count KPU sudah mencapai 65, 80 persen", kata Karyono.

Karyono mengingatkan sejauh ini hasil quick count selalu presisi karena selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis, yaitu selisihnya 0,1 sampai 1 persen.

Menurut Karyono, jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya berada di kisaran antara 2,6 sampai 2,8 persen. Sementara margin error 1 persen dengan sampel 3.000 TPS.

"Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8, katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen jadi tidak sampai 4 persen," ujarnya.

Terlebih, Karyono menyebut jika data sudah masuk 65 persen ke atas, pola volatilitasnya tidak sedrastis suara PSI. Oleh karena itu, menurutnya, wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI.

Karyono berpendapat jika PSI lolos ambang batas parlemen 4 persen bisa menimbulkan gonjang ganjing karena menyangkut soal kredibilitas lembaga.

"Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen maka bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU," ucapnya.

CNNIndonesia.com menelusuri perolehan suara PSI berdasarkan hasil Sirekap, kemudian dicocokkan dengan formulir Model C1 yang diunggah lewat situs resmi pemilu2024.kpu.go.id. Hasilnya perolehan suara sah yang didapatkan PSI di Sirekap tidak cocok dengan perolehan suara di TPS.

Semisal TPS 004 Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Dari data Sirekap, suara PSI tertulis punya 69 suara, sedangkan suara tidak sah 1. Padahal dari foto C.Hasil yang diunggah di Sirekap, PSI hanya memiliki 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69.

Kemudian, TPS 020 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur dalam sistem Sirekap suara PSI mencapai 50 suara, lalu suara tidak sah 3. Padahal, berdasarkan foto C.Hasil, suara PSI 0, sedangkan suara tidak sah justru yang berjumlah 53.

Dedi menilai potensi penggelembungan suara PSI memungkinkan terjadi. Mengingat ada perbedaaan dengan hasil quick count yang dilaksanakan oleh banyak lembaga survei, dan terbukti selalu akurat bahkan sejak Pemilu 2004.

"Kini tidak akurat dan hanya pada PSI, tentu ini menggelikan," ujarnya.

Dedi menjelaskan penggelembungan juga bisa dilakukan dengan menggunakan kertas suara yang tidak terpakai. Menurutnya, penggelembungan suara antar-parpol, bukan antar-caleg.

"Semua serba mungkin jika kekuasaan sudah bertindak, publik hari ini alami krisis gerakan, pengawasan terhadap jalannya Pemilu hampir tidak ada, kita sedang alami fase demokrasi rasa otoritarian," katanya.

"Terlebih santer terdengar sebelum Pemilu, PSI termasuk yang diwacanakan untuk lolos bersama pasangan Capres Prabowo-Gibran Rakabuming, artinya wacana itu akan terwujud jika PSI lolos tanpa deteksi lembaga survei," imbuhnya.

Pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi juga mengaku heran suara PSI naik secara signifikan dalam tiga hari terakhir. Padahal, rekapitulasi dalam Sirekap KPU sudah masuk sampai 78 persen.

"Karena jumlahnya banyak dan pilihan masyarakat beragam kepada partai politik," kata Asrinaldi.

Menurutnya, lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu harus diaudit secara menyeluruh. Dua lembaga tersebut dinilai tidak dapat dipercaya sejak awal.

"Dari awal penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu memang sudah dianggap tidak netral dan tidak profesional oleh banyak pihak, tertama publik," ujarnya.

"Perlu ada penyelidikan khusus terkait dengan kerja penyelenggara ini karena ini bisa berdampak pada integritas pemilu yang dihasilkan," imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik mengatakan hasil pemilu ditentukan lewat rekapitulasi manual berjenjang, bukan Sirekap. Menurutnya, saat ini penghitungan suara secara manual dan berjenjang itu masih di tingkat kabupaten/kota.

Idham mengklaim proses rekapitulasi juga diawasi ketat oleh semua pihak, termasuk media massa.

"Proses rekapitulasi secara berjenjang dilakukan secara terbuka tidak hanya disaksikan oleh saksi dan diawasi oleh Bawaslu, tetapi dipantau oleh pemantau terdaftar dan disaksikan oleh masyarakat serta diliput oleh jurnalis media," ucap Idham saat dihubungi, Minggu (3/3).

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengajak semua pihak menunggu hasil akhir dari perhitungan manual KPU. Ia mengkritik para pihak yang mencoba menggiring opini soal lonjakan suara PSI.

"Apalagi hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/3).

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...n-suara-psi/2.

Partai Salah Input

Belum apa apa sudah bikin gaduh..