Guru-guru Tolak Wacana Dana BOS Dipakai Program Makan Siang Gratis, Was-was Pengaruhi Gaji Honorer
Senin, 4 Maret 2024 08:45 WIB
Makanan-makanan yang siap dihidangkan dalam simulasi program makan siang gratis. 

TRIBUN-MEDAN.com - Para guru tolak wacana dana BOS dipakai program makan siang gratis. Mereka was-was hal tersebut akan berimbas ke gaji honorer.
Hal ini diutarakan oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Mereka menolak wacana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk  program makan siang gratis milik pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyebut alasan penolakan tersebut dikarenakan selama ini BOS menjadi andalan untuk menggaji guru dan tenaga pendidik honorer.
"Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Iman dalam keterangannya, dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (3/3/2024).
Ia mengatakan, dana BOS diutak-atik untuk program makan siang gratis berpotensi tidak menyejahterakan guru dan memajukan pendidikan Indonesia.
Sebab itu, Iman menekankan, skema pembiayaan makan siang gratis seharusnya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Makanan-makanan yang siap dihidangkan dalam simulasi program makan siang gratis. (Tribunnews)
“Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” tegasnya.
Di samping itu, lanjutnya, kondisi anggaran dana BOS mengalami penurunan di setiap tahunnya.
Ia mencontohkan, anggaran dana BOS tahun 2023 turun hingga Rp539 miliar jika dibandingkan dengan periode 2022.
Dengan tren dana BOS yang selalu turun, ia menyebut usulan makan siang gratis dibiayai dari pos ini dianggap malah menambah persoalan. Alih-alih menyukseskan makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apa pun.
Artinya, kata Iman, untuk sepiring nasi anak sekolah seharga Rp15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. 
“Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, pada prinsipnya P2G berharap anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya.
Meski demikian, Iman juga menekankan para guru juga harus diberi asupan gizi yang baik.
Dia mengatakan, seharusnya skema makan siang gratis, pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN, mengutip Kompas.com.
Sebab, dengan anggaran APBN yang sekarang saja, belum mampu mensejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memajukan kualitas pendidikan Indonesia.
"Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS," ungkap Iman dalam keterangan rilis P2G.
Iman mengingatkan data menunjukkan bahwa kondisi anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun.
"Misalnya dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp 539 miliar. Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, wacana anggaran BOS akan menjadi opsi untuk pembiayaan program makan siang gratis muncul dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 
Airlangga menilai sistem penganggaran melalui BOS relatif sudah mapan.
Sebab itu, ia berpendapat saluran penganggaran tersebut memungkinkan untuk membiayai makan siang gratis yang menargetkan siswa SD dan SMP.
"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi khusus menyediakan makan siang untuk siswa," kata Airlangga sebelum simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis, (29/2/2024).

https://medan.tribunnews.com/2024/03...norer?page=all