Fakta-fakta peluang PDI Perjuangan dan PKS menjadi oposisi pemerintahan 2024-2029 yang sulit bersatu.

Hal tersebut dikatakan oleh dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi.

Arya Budi mengungkapkan bahwa meskipun PDI Perjuangan dan PKS memiliki peluang untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan periode 2024-2029, kemungkinan bagi keduanya untuk bersatu adalah sangat kecil.

“Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya,” ungkap Arya dilansir dari Antara.

Menurut Arya, PDI Perjuangan dan PKS memiliki logika tersendiri yang mendorong mereka untuk tetap berjalan masing-masing demi memastikan terwujudnya sistem checks and balances yang esensial dalam membentuk pemerintahan yang demokratis.

Mekanisme checks and balances ini memungkinkan setiap lembaga negara untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya, sesuai dengan semangat reformasi dan prinsip konstitusi UUD 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.

Arya menggambarkan PDI Perjuangan dan PKS seperti minyak dan air yang tidak dapat bercampur. “Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet,” paparnya.

Oleh karena itu, menurut Arya, kemungkinan terbesar adalah kedua partai ini akan tetap berada di luar pemerintahan dan menjalankan agenda politik masing-masing secara independen.

Keadaan ini juga dapat menjadi peluang bagi kedua partai untuk menarik dukungan dari pemilih yang tidak mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024.

“Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran,” jelas Arya.

Arya juga menjelaskan bahwa kemungkinan bersatunya kedua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase yang sangat kecil. Hal ini karena diperlukan motivasi yang besar, seperti kesamaan ideologi dan platform politik, untuk bersatu di luar pemerintahan.

“Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa potensi bersatunya kedua partai ini akan didorong oleh keberadaan platform politik, seperti posisi di kementerian, di mana masing-masing partai merasa memiliki peran dalam proses pengambilan kebijakan publik.

“PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya,” demikian Arya menutup.


Foto: Antara

Sebelumnya, pada tanggal 15 Februari 2024, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya siap untuk menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen guna menjalankan fungsi checks and balances.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada tanggal tersebut, Hasto menyatakan bahwa selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, terjadi sentralisasi kekuasaan yang mengarah pada potensi manipulasi, oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan dan implementasinya sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan.

Menurutnya, menjadi oposisi di luar pemerintahan merupakan tugas patriotik yang pernah dijalani oleh PDI Perjuangan setelah Pemilu 2004 dan 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” ujarnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan tetap melakukan peran politiknya melalui partai.

Sekedar informasi, berdasarkan hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei, pasangan calon nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendominasi perolehan suara dibandingkan dengan pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Susah sih, kalau kaya gini mah... ya mau gimana lagi ye kan?

Yang penting mah pada akur aja, mau oposisi kek mau ikut pemerintah kek, kalau ada salah langsung tegor aja..

Sama-sama enak aja kita mah hidup di dunia ini...

 

Sumber: Link Referensi