JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024) turut membahas program makan siang gratis. Dalam sidang itu, para menteri Kabinet Indonesia Maju membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang menjadi acuan penyusunan RAPBN 2025. Adapun program makan siang gratis menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Program itu dibahas dalam rapat meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil hitung manual sebagai hasil resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Meski dalam hasil hitung cepat (quick count), pasangan calon nomor 2 ini memang unggul dengan perolehan 58 persen dibanding dua pasangan calon lainnya. Pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet diungkapkan oleh menteri-menteri ekonomi Presiden Joko Widodo. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, makan siang gratis menjadi salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan. Pembahasan program ikonik diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi. "Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024). Baca juga: Makan Siang Gratis Bikin Utang Pemerintah Bertambah? Menko Airlangga: Budget Defisit Hampir Sama... Dengan begitu, APBN tahun 2025 lebih relevan karena telah mengakomodasi berbagai program pemerintah.

Tahap awal

Namun, ia menegaskan, penyusunan ini baru tahap awal. RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan disusun setelah hasil hitung manual KPU keluar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah belum memutuskan pagu indikatif dari masing-masing pos pendapatan dan belanja negara. Dia mengatakan, perencanaannya masih berjalan dalam tiga bulan ke depan. Baru pada bulan depan, pemerintah akan fokus menentukan pagu indikatif, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. "Kalau detail, nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," ucap Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, program unggulan Prabowo dan Gibran ini mulai bergulir pada tahun 2025. Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, realisasi makan siang gratis mulai tahun depan itu dilakukan secara bertahap. Karena digulirkan secara bertahap, penerima makan siang gratis akan diprioritaskan untuk kategori tertentu lebih dulu. Untuk tahap pertama, makan siang gratis akan diperuntukkan bagi balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu. Penerima prioritas ini akan dibahas lebih dahulu oleh kementerian pengampunya. "Yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya (baru) sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi miskin," kata Airlangga. Mantan Menteri Perindustrian ini menyatakan, pemerintah masih menghitung jumlah penerima prioritas di tahap awal. Namun, kata dia, pihaknya sudah memegang daftar calon penerima program makan siang gratis. Terkait besarannya, program makan siang gratis ini direncanakan sebesar Rp 15.000 per anak.

Menurut dia, anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. "Per anak kira-kira Rp 15.000," kata Airlangga, dikutip dari Antara, Senin (26/2/2024).

Defisit diprediksi hingga 2,8 persen

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah sudah memperhitungkan makan siang gratis saat mengestimasi defisit di kisaran 2,45 persen hingga 2,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun 2025. "Semuanya harus sudah masuk di (perhitungan defisit anggaran), enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," kata Sri Mulyani di tempat yang sama. Jika dilihat, target defisit pada tahun 2025 itu tidak berbeda jauh dibanding tahun 2024. Pada tahun ini, pemerintah mulanya menargetkan defisit sebesar 2,29 persen dari PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun. Baca juga: Sri Mulyani Sebut Makan Siang Gratis Sudah Perhitungkan Defisit Anggaran hingga 2,8 Persen

Terbaru, defisit diprediksi terkerek di kisaran 2,3 persen hingga 2,8 persen karena lonjakan subsidi pupuk dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, jika dibandingkan pada tahun 2023, target defisit tahun depan jauh lebih tinggi. Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan defisit APBN mencapai 2,84 persen dan sesuai Perpres 75/2023 sebesar 2,27 persen. Realisasi defisit justru jauh lebih rendah, yaitu mencapai 1,65 persen dari PDB atau senilai Rp 347,6 triliun. Capaian defisit ini menjadi yang terendah sejak tahun 2011.


Sumber