Jakarta - Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sepakat mendukung hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Timnas AMIN menunggu aksi PDIP mengajukan hak angket tersebut di DPR.
Hal itu disampaikan Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam konferensi pers di NasDem Tower, Kamis (22/2/2024). Hermawi mengatakan pertemuan malam ini dengan PKB dan PKS turut membahas hak angket yang diinisiasi capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket," kata Hermawi.

Hermawi menuturkan pihaknya telah menyiapkan data untuk mendukung hak angket. Namun, kata dia, pihaknya akan menunggu terlebih dulu tindak lanjut dari PDIP.

"Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator bagaimana lanjutnya" ujarnya.

Sekjen PKB Hasanuddin Wahid pun mengaku setuju dengan hak angket. Hal itu, kata dia, demi mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

"Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa. Karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya," paparnya.

"Tapi intinya demi pemilu yang jujur, adil berkualitas dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat," sambung dia.

Senada, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar mengaku senang dengan langkah yang akan diambil oleh PDIP terkait hak angket. Aboe menyebut pihaknya akan siap mengawal hak angket demi kebenaran.

"Kami sangat mendukung, sangat senang, kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya. Kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada," tuturnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Hal ini mendapat respons positif dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Ganjar menyebut hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).

Adapun partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Usulan ini katanya telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/2). Ganjar mengaku telah menyampaikan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat terkait berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Sementara Anies menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama. Anies mengatakan pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan. Dia yakin partai-partai di Koalisi Perubahan siap mendukung gerakan itu.

"Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama," kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

Komen TS

Ayo Pak Janggar. Partai-partai umat Islam sudah siap untuk mendiskualifikasi paslon 02. Partai- partai umat Islam sejatinya juga berharap tidak hanya berhenti pada diskualifikasi paslon 02. Sekalian kita makzulkan Mukidi.

Ayo PDIP & PPP jangan cuma koar-koar di medsos. Realisasikan hak angket, diskualfikasi paslon 02, bubarkan KPU & makzulkan Mukidi.