Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

ivoox.idAvatar border
TS
ivoox.id
Harga Pangan Makin Mahal, DPR Minta Solusi dari Pemerintah


Warga antre membeli beras saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (2/2/2024). Gerakan Pangan Murah yang digelar pemerintah setempat bekerja sama dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga dibawah pasar itu untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menekan laju inflasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah meminta pemerintah memberikan solusi dan mengupayakan penyelesaian masalah semakin mahalnya harga komoditas pangan yang dikeluhkan masyarakat.

“Rakyat mengeluh harga makanan terus melonjak naik, masalah ini terkait tata kelola yang masih semrawut kemudian data pangan yang tidak akurat hingga insentif bagi petani berkurang, terbukti beras produksi Indonesia menjadi yang termahal di antara negara produsen beras,” kata Hidayatullah dalam keteranganya,Minggu (18/2/2024).

Hidayatullah menyebut berdasarkan data BPS beberapa komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya adalah cabai merah, beras, dan daging ayam ras. 

“Karena kenaikan harga harga tersebut akan berpotensi menjadi penyumbang inflasi Februari 2024, tentu pemerintah tidak boleh tinggal diam karena yang terdampak adalah rakyat,” katanya.

Di samping itu menurutnya menyalurkan bantuan pangan beras yang jor-joran juga dinilai menjadi salah satu penyebab harga beras di pasaran kian mahal. Padahal kata dia peranan komoditas makanan termasuk beras ini sangat besar bagi masyarakat.

“Peranan komoditas makanan mencapai 74,21%, sementara non makanan hanya sebesar 25,75% (Maret 2023), pemerintah harus segera mengatasi, apalagi disinyalir jor-joran bansos beras juga merupakan penyebab beras langka,” katanya.

Ia juga mengungkapkan faktor harga beras yang tinggi saat ini disebabkan dominansi pasar beras di dalam negeri dikuasai oleh sekelompok konglomerat, yang semestinya dikuasai oleh negara lewat Perum Bulog. 

“Selain karena masalah keterbatasan pasokan, juga tata kelola beras selama ini masih amburadul,” ujarnya.







0
437
46
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan