Koalisi Sipil Tolak KPU Hentikan Rekapitulasi, Sebut Berpotensi Membuka Praktik Curang



Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bersama saksi melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan di GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan tersebut dilakukan secara manual. TEMPO/M Taufan Rengganis
IKLAN
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengecam tindakan KPU RI yang memerintahkan Komisi Pemilihan di sejumlah daerah, terutama tingkat Kabupaten/Kota, menghentikan proses rekapitulasi suara Pemilu 2024.   Menurut Koalisi Sipil, tindakan ini merupakan bentuk abuse of power, tidak punya dasar hukum, dan berpotensi akan menjadi praktik curang di dalam proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Informasi ini dikonfirmasi dengan adanya surat dari KPU Kota Tangerang tertanggal 18 Februari 2024 Nomor 316/PL.01-SD/3671/2024. Surat ini menyebutkan berdasarkan arahan KPU RI pada 18 Februari 2024, untuk memastikan kualitas data SIREKAP dalam rekapitulasi tingkat kecamatan, pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2023. Adapun bagi yang sudah berjalan diskors sampai dengan 20 Februari 2024.

Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, menilai peristiwa ini perlu diinvestigasi. Dengan menghentikan rekapitulasi, dia mengatakan KPU berpotensi membuka peluang kecurangan. "Potensi kecurangan di dalamnya sangat kuat," kata Fadli saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin, 19 Februari 2024.

Melalui siaran persnya, Koalisi Sipil mendesak KPU melanjutkan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Proses rekapitulasi suara mesti dilaksanakan tepat waktu, transparan, dan akuntabel. "KPU wajib menjaga kemurnian suara pemilih, dan mempercepat proses rekapitulasi suara," tulis Koalisi Sipil dalam siaran pers yang diterima pada Senin, 19 Februari 2024.

Koalisi Sipil menuntut KPU mempercepat proses rekapitulasi harus dilakukan. Menurut Koalisi Sipil, hasil pemilu yang harus segera diketahui oleh masyarakat menjadi pendekatan yang mesti dipegang oleh KPU RI.

Koalisi Sipil mendesak Bawaslu mengawasi dan melakukan penegakan hukum terhadap tindakan KPU RI yang menghentikan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di beberapa wilayah. Menurut Koalisi Sipil, tindakan KPU tersebut patut diduga merupakan pelanggaran serius. "Karena menghentikan tahapan pemilu tanpa dasar hukum," tulis Koalisi Sipil.

Koalisi Sipil menuntut Komisi II DPR mengawasi secara ketat dan serius terhadap praktik penyelenggaraan pemilu yang semakin ugal-ugalan, dan berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu yang sistematis, terstruktur, dan masif, dengan dihentikannya tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan oleh KPU.

Menurut Koalisi Sipil, surat pemberitahuan KPU bertentangan dengan prinsip kepastian tahapan pelaksanaan pemilu. Apalagi, menurut Koalisi Sipil, alasan menghentikan tahapan rekapitulasi dikaitkan dengan akurasi data di Sirekap yang sebenarnya bukan merupakan hasil penghitungan resmi.

Koalisi Sipil menilai, masalah di dalam SIREKAP tidak boleh menjadi hambatan untuk melanjutkan tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Hasil resmi dari tahap rekapitulasi suara terdapat pada proses penghitungan manual secara berjenjang yang dilaksanakan oleh KPU dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat KPU RI

https://nasional.tempo.co/read/18354...praktik-curang




KPU Sebut Adanya Gangguan DDoS pada Sirekap sejak Hari Pemungutan Suara


TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Betty Epsilon Idroos, mengungkapkan adanya gangguan Distributed Denial of Service atau DDoS pada Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Menurut dia, gangguan itu telah muncul sejak hari pencoblosan, Rabu, 14 Februari 2024.

"Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 yang angka (trafik pengunjung)-nya meninggi dan salah satunya adalah gangguan DDoS," kata Betty dalam jumpa pers di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2024.

Betty menuturkan, KPU bersama tim gugus tugas cyber terus berupaya menangani gangguan itu sampai hari ini. "KPU memerlukan dukungan untuk memajukan pesta demokrasi yang jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel," ujar Betty.

Meski begitu, Betty mengaku bersyukur tidak ada isu keterlambatan petugas untuk merekap dan menginput C1 plano dalam bentuk gambar. Betty mengajak masyarakat turut sektar dalam mengawal hasil pemiliu.

Menurut Betty, Sirekap dilindungi oleh Web Application Firewall (WAF) dan anti-DDoS. Dia mengklaim perlindungan itu mampu memberikan pembersihan trafik secara efisien dan melindungi sistem pada saat akses ke aplikasi sangat tinggi. Betty menjelaskan, Distributed Denial of Service atau DDoS merupakan serangan siber yang terjadi dengan cara membanjiri server dengan fake traffic internet yang diharapkan bisa melumpuhkan surver.


Tujuannya, menurut Betty, adalah mencegah pengguna lain mengakses pelayanan Sirekap. Untuk mengantisipasi serangan itu, Betty mengatakan KPU mempersiapkan dua pengguna anti-DDoS. "Cloud memiliki teknologi IP yang menggunakan Anycast IP dan diregistrasi di Singapura," ujar Betty.

Alasan pemasangan anti-DDoS di luar negeri, Betty mengatakan disebabkan DDoS terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Pada 14 Februari 2024, beberapa website KPU mengalami serangan DDoS yang berakibat web kpu.go.id tidak dapat diakses sementara waktu. Namun, web pemilu2024.kpu.go.id, cek dptonline.kpu.go.id, info pemilu.kpu.go.id masih dapat berjalan dengan baik.

Menurut Betty, ketika petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutamn Suara atau KPPS mengalami kendala  meng-input data ke dalam Sirekap, itu disebabkan situs tengah mengalami serangan DDoS, tetapi dalam waktu dekat dapat teratasi.

https://nasional.tempo.co/read/18354...ng_page_direct
permasalahan Sirekap