Jakarta: Sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM berat menuntut Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto diadili dulu sebelum memimpin Indonesia. Tuntutan ini disampaikan dalam aksi kamisan di halaman Monumen Nasional, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024.

Puluhan tahun perjuangan para pencari keadilan belum usai. Para orang tua dan keluarga korban HAM masih melanjutkan aksi kamisan selagi bisa

Mereka menuntut keadilan bagi korban yang diculik pada era reformasi tahun 1997 dan 1998. Begitu juga yang nasibnya tidak diketahui hingga hari ini.

Selain itu, mereka juga menolak Prabowo menjadi presiden karena dinilai melanggar HAM berat. Mereka menyayangkan Prabowo tidak mengaku dan tidak meminta maaf.

Keluarga korban dan sejumlah aktivis HAM menyatakan akan tetap mengadakan aksi kamisan selagi mampu. Mereka sudah mengirimkan surat sebanyak 445 kali dan melakukan aksi lebih dari 800 kali.

Tidak ada kejelasan dari pemerintah. Para pelaku pelanggaran HAM berat belum juga diadili.
https://www.metrotvnews.com/play/kWD...mpin-indonesia



Peserta Kamisan Baca Surat Terbuka: Hentikan Pengkhianatan Demokrasi

Aksi Kamisan ke-805 yang digelar pada Kamis (15/2) ini menyinggung soal penyelenggaraan Pemilu 2024. (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia -- Aksi Kamisan ke-805 yang digelar pada Kamis (15/2) ini menyinggung soal penyelenggaraan Pemilu 2024. Sumarsih, ibu dari korban Tragedi Semanggi I, membacakan surat terbuka berjudul 'Hentikan Pengkhianatan terhadap Demokrasi dan Agenda Reformasi'.
Melalui surat itu, Sumarsih menyinggung soal kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Ia mengatakan masyarakat sipil mengecam praktik kotor dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Kami mengecam praktik kotor yang menyelimuti kontestasi Pemilu 2024 yang membuktikan upaya rezim untuk melemahkan demokrasi melalui manipulasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi hingga pembungkaman kritik," kata Sumarsih.

Sumarsih menilai pencalonan Prabowo-Gibran dan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap paslon itu,merupakan pengkhianatan terhadap agenda reformasi 1998.

Menurutnya, kolusi dan nepotisme dipertontonkan. Hukum dimanipulasi untuk meloloskan Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi.

Ia mengatakan berbagai laporan juga menyebut bahwa alat dan sumber daya negara yang didanai oleh uang rakyat dikerahkan untuk memenangkan paslon tersebut.

"Mulai dari laporan adanya pengerahan kepala desa, tekanan dari aparat keamanan hingga penyaluran bansos," ucapnya.


Pada kesempatan yang sama, Sumarsih juga menjelaskan bahwa aksi Kamisan adalah cara bagi mereka untuk bertahan, berjuang membongkar fakta kebenaran, mencari keadilan, hingga melawan impunitas.

"Jadi di dalam aksi kamisan ini kita tidak ada dukung-mendukung capres-cawapres atau caleg, karena kita sudah tahu semua karena pengalaman setiap lima tahun kami selalu dibohongi, janji-janji manis mereka tidak pernah ada yang dipenuhi," katanya.

Aksi Kamisan pertama kali dimulai pada 18 Januari 2007. Elemen masyarakat sipil, para aktivis, korban dan keluarga pelanggaran HAM berkumpul menuntut negara mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...tan-demokrasi.


Foto: Aktivis Beri Kartu Merah dan Kuning di Aksi Kamisan Ke-805


Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, Sumarsih mengangkat kartu merah dalam aksi teatrikal Kamisan ke-805 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/2). Foto: Erlangga Bregas Prakoso/Antara

Aksi tersebut menyoroti tentang isu praktik kotor yang terjadi dalam kontestasi Pemilu 2024. Foto: Erlangga Bregas Prakoso/Antara Foto

Para aktivis menganggap Pemilu 2024 melemahkan demokrasi di Indonesia melalui manipulasi hukum dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi hingga pembungkaman kritik. Foto: Erlangga Bregas Prakoso/Antara Foto

Seorang aktivis HAM melakukan aksi teatrikal saat aksi Kamisan ke-805 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto: Erlangga Bregas Prakoso/Antara Foto

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berorasi pada aksi Kamisan ke-805 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto: Erlangga Bregas Prakoso/Antara Foto

Seorang aktivis HAM melakukan aksi teatrikal saat aksi Kamisan ke-805 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto: Erlangga Bregas Prakoso/Antara Foto

Pakar hukum tata negara Feri Amsari (kanan) berorasi pada aksi Kamisan ke-805 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto: Erlangga Bregas Prakoso/Antara Foto

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, Sumarsih (tengah) mengangkat kartu merah dalam aksi teatrikal Kamisan ke-805 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Aksi tersebut menyoroti tentang isu praktik kotor yang terjadi dalam kontestasi Pemilu 2024.
Para aktivis menganggap Pemilu 2024 melemahkan demokrasi di Indonesia melalui manipulasi hukum dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi hingga pembungkaman kritik.

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, Sumarsih (tengah) mengangkat kartu merah dalam aksi teatrikal Kamisan ke-805 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto: Erlangga Bregas Prakoso/Antara Foto
https://kumparan.com/kumparannews/fo...AeQr0rki5/full



Aksi Kamisan di Depan Kantor Gubernur Jateng, Aktivis Ingatkan Potensi Bangkitnya Orde Baru

Kamis, 15 Februari 2024 21:39 WIB
Penulis: iwan Arifianto | Editor: rika irawati
zoom-inlihat fotoAksi Kamisan di Depan Kantor Gubernur Jateng, Aktivis Ingatkan Potensi Bangkitnya Orde Baru
TRIBUNBANYUMAS/ARIFIANTO
Para aktivis melakukan Aksi Kamisan di depan Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (15/2/2024). Dalam aksi tersebut, para aktivis memperingatkan potensi bangkitnya era Orde Baru.


TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Sejumlah aktivis kemanusiaan mengingatkan masyarakat akan potensi bangkitnya lagi masa Orde Baru.

Peringatan ini disampaikan dalam aksi kamisan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, digelar Kamis (15/2/2024) sore.

Seruan ini disampaikan menyikapi hasil hitung cepat yang menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul telak dari dua pasangan lain.

Dalam aksi rutinan Kamis sore itu, sejumlah aktivis khawatir kondisi bangsa akan semakin carut-marut.

"Hasil pemilu memang belum ada kepastian dari KPU tetapi membaca media, sudah ada satu pasangan mengerucut terpilih."

"Nah, pasangan itu berpotensi menghidupkan lagi Orde Baru," ujar Divisi Bidang Buruh LBH Semarang, M Safali selepas mengikuti Aksi Kamisan.

Baca juga: Jengkel Melihat Kondisi Politik saat Ini, Ketua Umum PDIP Megawati Nilai Mirip Era Orde Baru

Melihat kondisi itu, kata dia, sejumlah aktivis Semarang perlu semakin mempererat diri melalui penguatan perlawanan.

"Lewat Aksi Kamisan ini, untuk mempertegas bahwa konsolidasi rakyat Jateng, baik dari buruh, tani, mahasiswa, ojol, dan jaringan masyarakat sipil, harus lebih kuat," imbuh Safali.

Dalam aksi tersebut, ia menyampaikan pula bahwa kondisi buruh di rezim terpilih nanti akan semakin susah.

Rezim terpilih Pemilu 2024 tak lain adalah jelmaaan dari rezim Jokowi sehingga kondisi buruh akan sama saja, yakni diberi upah murah dan buruh ditindas.

Kemudian, bebalnya perusahaan terhadap buruh, serta susahnya buruh melakukan aksi demonstrasi.

"Rezim terpilih tak lepas dari rezim Jokowi yang memiliki watak UU Cipta Kerja yang menyengsarakan para buruh," tuturnya.

Dalam Aksi Kamisan yang identik dengan payung hitam itu, para aktivis sedari sore hingga petang berdiri di depan gerbang kantor Gubernur Jateng sembari menyerukan aksi bertajuk 'Rebut Demokrasi, Oposisi Permanen'.

"Pemilu sudah selesai, mari saatnya kita bidik penguasa yang punya rekam jejak penjahat HAM dan perusak demokrasi itu. Maka, kami memilih menjadi oposisi permanen," kata Anggota Kolektif Aksi Kamisan Semarang, Adib Saifin Nu'man.

Baca juga: Diserang Isu HAM di Debat Perdana Capres, Prabowo Tunjukkan Dukungan Tahanan Politik Sekarang

Oposisi permanen, kata dia, bukanlah mereka yang beroposisi dengan duduk nyaman di ruangan berpendingin udara.

Sebaliknya, oposisi permanen merupakan oposisi yang menyuarakan isu HAM dan demokrasi kerakyatan.

"Oposisi permanen akan terus hidup selama penindasan penguasa terjadi dan masih adanya pemimpin zalim ke rakyat," kata dia.

Ia menuturkan, hasil pemilu memang belum sah secara penuh tetapi ada satu pasangan berpeluang terpilih yang nantinya akan jadi penguasa.

Calon penguasa tersebut memiliki latar belakang militer dengan rekam jejak pelanggar HAM.

Oleh karena itu, rezim terpilih nantinya semakin memperbesar pelanggaran HAM yang akan terjadi.

Musababnya, tanda itu dapat diraba melalui karakteristik dan rekam jejak.

"Pelanggaran HAM, perusakan lingkungan, berpotensi terus terjadi. Terlebih, di balik mereka adalah para bokir dan oligark penguasa gurita tambang," katanya. (*)



https://banyumas.tribunnews.com/2024...baru?page=all.
perjuangan para aktivis..

beberapa kasus HAM seperti KKA di Aceh dan banyak peristiwa HAM  sebenarnya sudah masuk upaya rehabilitas yang sudah dimulai sejak Juli 2023 di mana Presiden Jokowi turun langsung ke Aceh, tapi tak mengadili para pelaku.