Penulis: Theo Kelen - Editor: Aryo Wisanggeni G
KNPB, Pemilu 2024
Foto ilustrasi, seorang aktivis memegang bendera Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. - Jubi/Theo Kelen

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Konsulat Indonesia menilai Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 tidak akan mengubah nasib rakyat Papua. Hal itu disampaikan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Konsulat Indonesia, Hiskia Meage di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Selasa (13/2/2024).
“Pemilu tidak ada harapan untuk merubah nasib bangsa Papua,” ujarnya.

Meage mengatakan saat ini banyak rakyat Papua yang masih berada di daerah pengungsi akibat konflik bersenjata di berbagai wilayah Tanah Papua. Meage menilai kampanye pemilu damai di Papua hanyalah pembohongan publik, sebab Papua belum sepenuhnya aman dari konflik.

“Kami menilai penguasa memproduksi hoaks, karena di Papua situasi sebenarnya belum terjamin aman untuk melakukan pemilu. [Di] beberapa tempat, rakyat mengungsi ke hutan, belum kembali ke kampung. Kekerasan masih terus terjadi, dan masih banyak masalah lainnya,” katanya.

Menurut Meage, para calon anggota legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 tidak akan membawa perubahan bagi Papua. Meage juga mengatakan Pemerintah Indonesia hanya ingin menguasai sumber daya alam di Papua.

“Hak-hak politik Orang Asli Papua diambil alih. Jadi, menurut saya mereka yang sedang maju sebagai calon anggota legislatif adalah kelompok borjuis yang memperpanjang penderitaan rakyat Papua,” ujarnya.

Meage mengatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua Baru) belum berhasil memberdayakan dan menyejahterakan Orang Asli Papua. Meage mengatakan tidak masa depan bagi rakyat Papua selama Papua masih bersama Indonesia.

“Intinya, selama kami rakyat Papua bersama Indonesia, nasib kami suram dan  akan habis. Kecuali solusi yang ditawarkan KNPB yaitu referendum bagi Papua secara hormat,” katanya.

Pengurus KNPB Konsulat Indonesia Wilayah Minahasa Raya, Fajar Sampary mengatakan Pemerintah Indonesia tidak bisa melindungi pengungsi di Papua. “Jika negara sadar akan demokrasi sesungguhnya ada ditangan rakyat, mengapa mengabaikan nasib rakyat mengungungsi? Untuk siapa melaksanakan pemilu di Papua?  Itu menunjukan siasat Negara mengabaikan rakyat Papua dan mempertahankan kekuasaan,” ujarnya.

Sampary menilai jargon Pemilu damai di Papua hanya upaya untuk menutupi kegagalan Otsus di Papua. Sampary mengatakan Pemerintah Indonesia  gagal membangun dan memberdayakan orang Papua. “Indonesia mengabaikan nasib rakyat Papua yang sedang mengungsi di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yapen, Pegunungan Bintang dan Yahukimo,” katanya.

Ketua 1 KNPB, Warpo Sampari Wetipo mengimbau rakyat Papua untuk tidak terlibat memberikan hak suara dalam pemungutan suara pada Rabu (14/2/2024). Wetipo mengatakan pemilu itu tidak mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat Papua. Menurut Wetipo pemilu merupakan alat manipulasi yang hegemonik untuk mempertahankan kontrol Indonesia atas tanah air West Papua.

“[Kami] menolak berpartisipasi dan mengimbau rakyat Papua tidak terlibat politik bangsa penjajah Papua dalam Pemilu, Dalam 60 tahun Pemilu hanyalah suatu simbolis untuk memberikan kesan legitimasi Indonesia di Tanah Papua Faktanya semua keputusan ekonomi, politik tentang Tanah Papua diambil alih Indonesia,” katanya.

Wetipo mengatakan saat ini rakyat Papua sedang menyaksikan secara terbuka represi kebijakan otonomi khusus, pemekaran, hingga operasi militer. Wetipo juga mengatakan Papua hanya menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam. (*)

https://jubi.id/polhukam/2024/knpb-n...-rakyat-papua/

sikap KNPB yang ngotot harus referendum