Jakarta, CNBC Indonesia - Tim nasional pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengungkapkan rencana kebijakan eksploitasi utang luar negeri, jika pasangan capres dan cawapresnya menang Pilpres 2024.

Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN Wijayanto Samirin mengatakan, ini karena rasio utang luar negeri terhadap total keseluruhan utang pemerintah masih sangat kecil ketimbang dengan rasio utang domestik terhadap total utang.

"Kalau kita lihat komposisinya utang luar negeri itu 23% dari total utang, yang 77% adalah utang domestik dalam bentuk SBN. Jadi rasio utang luar negeri kita relatif rendah," kata Wijayanto dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (11/1/2024).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan per November 2023, dari total utang pemerintah Rp 8.041,01 triliun, yan dalam bentuk surat berharga negara domestik mencapai Rp 5.752,25 triliun, dan valuta asing atau valas hanya Rp 1.372,73 triliun.

Sementara itu, sisanya dalam bentuk pinjaman yang sebagian besar masih didominasi dari pinjaman luar negeri Rp 886,07 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,97 triliun per akhir November 2023.

Komposisi utang ini kontras per Agustus 2013 berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang, komposisi utang berdenominasi valuta asing (valas) terhadap total utang berada pada level 47 persen.

Karena masih kecilnya nilai utang luar negeri atau ULN dalam bentuk valas itu, Wijayanto mengatakan, pemerintah memiliki potensi besar untuk memanfaatkannya ke depan untuk pembiayaan berbagai proyek infrastruktur strategis yang harus dibangun.

Wijayanto berpendapat, utang luar negeri seharusnya bisa lebih dimanfaatkan secara optimal dengan cerdas dan jangan sampai didikte kebijakannya oleh pemberi utang, apakah itu lembaga multilateral atau ataupun institusi keuangan global.

"Kalau saya malah punya ide supaya utang luar negeri kita manfaatkan tapi dengan cerdas dan jangan sampai kita didikte," tuturnya.

Dengan masuknya utang luar negeri dari lembaga asing, dan lembaga asing itu turut berkontribusi dalam pengawasan pembangunan proyek, menurutnya proyek yang dibangun itu akan lebih memiliki kualitas tinggi. Ia mencontohkan dengan membandingkan proyek MRT dengan LRT di Jakarta. "Sama-sama di Jakarta, tapi MRT kualitas world class karena ada pihak Jepang yang kontrol sehingga hal-hal seperti ini yang perlu kita manfaatkan," tutur Wijayanto.

Karena itu, ia menekankan, lembaga internasional ke depan harus bisa masuk untuk pembiayaan proyek dalam bentuk utang atau pinjaman. Ia pun menyinggung peran Indonesia Investment Authority atau INA yang lebih bisa berperan banyak untuk kepentingan itu.

"Kenapa tidak misal proyek seperti kereta cepat, LRT itu melibatkan pihak lain, taruh lah ADB, atau AIIB atau World Bank, atau kita sekarang punya INA, kita libatkan karena INA pasti akan gandeng sebagai katalisator financial dari luar yang mereka akan pastikan project berjalan dengan baik," kata Wijayanto.

Utang luar negeri menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam membangun Indonesia. Namun, instrumen ini berpotensi mengganggu kedaulatan karena negara atau organisasi pemberi utang bisa mendikte arah kebijakan Indonesia. Calon presiden Prabowo Subianto menyebut utang Indonesia aman, sedangkan capres Anies Baswedan membantahnya. Sementara itu, capres Ganjar Pranowo menyebut Indonesia harus membuat ekonomi semakin efisien agar ketergantungan terhadap utang menurun.

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengklaim tingkat utang luar negeri Indonesia aman, yang tecermin dari tingkat utang terhadap produk domestik bruto (loan to GDP ratio) sebesar 40 persen. Angka ini menjadi salah satu yang terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pihaknya mengaku tidak khawatir dengan intervensi lembaga ataupun negara pemberi utang karena Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat lewat program hilirisasi mineral yang digulirkan sejak 2019.

Melalui program tersebut, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dapat membiayai pembangunan pertahanan Indonesia. Pembiayaan lewat hal ini pula yang menjadi sumber anggaran untuk membangkitkan industri pertahanan dalam negeri. Kekuatan militer yang disegani juga membuat Indonesia sulit diintervensi oleh pemberi utang.

Prabowo juga sekaligus membantah pernyataan capres nomor 1, Anies Baswedan, yang menyebut anggaran dipakai untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas. Menteri Pertahanan ini menjelaskan, hampir 50 persen alutsista dunia adalah bekas, tetapi usia pakainya masih muda.

”Kita dihormati dan tidak pernah gagal bayar utang. Posisi tawar kita kuat lewat hilirisasi. Utang boleh asal produktif,” ujar Prabowo dalam Debat Capres Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...bang-lokal-loh