- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Mahfud Md: Dengan KTP Sakti orang bisa berobat tanpa BPJS
TS
yellowmarker
Mahfud Md: Dengan KTP Sakti orang bisa berobat tanpa BPJS
Quote:
Waduh! BPJS Kesehatan Berpotensi Defisit pada Tahun Berjalan 2024
Dirut BPJS Kesehatan memprediksi adanya potensi defisit pada tahun berjalan 2024. Ini penjelasannya.
Bisnis.com Kamis, 11 Januari 2024 | 17:35
Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (12/7/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Pernita Hestin Untari
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memprediksi adanya potensi defisit tahun berjalan pada 2024.
BPJS Kesehatan memperkirakan adanya defisit lantaran klaim yang semakin melonjak, sementara iuran bergerak lebih lambat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan pihaknya bahkan sengaja menyampaikan adanya potensi defisit tersebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun ini.
“Ada potensi defisit, RKAT tahun ini kami sengaja [menyampaikan] karena kepercayaan yang dari masyarakat [meningkat] yang belum pernah pakai, sekarang pakai,” kata Ghufron ditemui usai acara Refleksi 1 Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia, di Jakarta Kamis (11/1/2024).
Ghufron mengatakan sejatinya BPJS Kesehatan masih mampu untuk membayarkan klaim manfaat 4,36 bulan ke depan. Pasalnya keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan masih sehat dalam periode tersebut.
Selain itu, aset neto DJS Kesehatan mencapai sebanyak Rp57,76 triliun pada 2023 secara unaudited. Sementara total klaim yang dianggarkan sepanjang 2024 mencapai Rp176 triliun, dan iurannya diprediksi lebih sedikit dibandingkan klaim tersebut.
Ghufron mengatakan pihaknya berharap defisit tersebut tidak terjadi. Beberapa langkah strategi akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan termasuk meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta. Termasuk dengan adanya kemungkinan usulan cost sharing yang telah diterapkan di luar negeri.
Selain itu, Ghufron juga menyebut adanya kemungkinan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Namun demikian, rencana tersebut secara keseluruhan tentunya masih menunggu Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024.
“Jadi ya istilahnya harus siaga, siap-siap tapi tidak perlu cemas. Tidak perlu khawatir tetapi kita harus tahu ya yang kita jalani, yang kami lakukan mengenai keuangan ini jangan sampai defisit. Karena dulu sudah pernah defisit sekarang jangan defisit lagi gitu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Jaminan Sosial NAsional (DJSN) Agus Suprapto mengatakan bahwa kemungkinan defisit pasti ada. Terlebih menurutnya banyak orang yang memiliki penyakit katastropik, di mana memiliki penanganan yang lama dan biaya yang tidak sedikit. “Tapi kami berharap tidak [defisit].
Jadi semoga ini tidak menjadi kecemasan,” katanya.
Dia mengatakan untuk mencegah hal tersebut, DJSN mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Selain itu, diharapkan pula peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif bisa aktif kembali. Dengan peserta aktif kembali, maka ada pembayaran iuran bertambah.
“Mereka bisa menjamin keberlangsungan, jadi kami tunggu untuk aktif karena yang aktif ikut urun [iuran],” ungkapnya.
Sumber
Dirut BPJS Kesehatan memprediksi adanya potensi defisit pada tahun berjalan 2024. Ini penjelasannya.
Bisnis.com Kamis, 11 Januari 2024 | 17:35
Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (12/7/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Pernita Hestin Untari
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memprediksi adanya potensi defisit tahun berjalan pada 2024.
BPJS Kesehatan memperkirakan adanya defisit lantaran klaim yang semakin melonjak, sementara iuran bergerak lebih lambat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan pihaknya bahkan sengaja menyampaikan adanya potensi defisit tersebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun ini.
“Ada potensi defisit, RKAT tahun ini kami sengaja [menyampaikan] karena kepercayaan yang dari masyarakat [meningkat] yang belum pernah pakai, sekarang pakai,” kata Ghufron ditemui usai acara Refleksi 1 Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia, di Jakarta Kamis (11/1/2024).
Ghufron mengatakan sejatinya BPJS Kesehatan masih mampu untuk membayarkan klaim manfaat 4,36 bulan ke depan. Pasalnya keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan masih sehat dalam periode tersebut.
Selain itu, aset neto DJS Kesehatan mencapai sebanyak Rp57,76 triliun pada 2023 secara unaudited. Sementara total klaim yang dianggarkan sepanjang 2024 mencapai Rp176 triliun, dan iurannya diprediksi lebih sedikit dibandingkan klaim tersebut.
Ghufron mengatakan pihaknya berharap defisit tersebut tidak terjadi. Beberapa langkah strategi akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan termasuk meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta. Termasuk dengan adanya kemungkinan usulan cost sharing yang telah diterapkan di luar negeri.
Selain itu, Ghufron juga menyebut adanya kemungkinan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Namun demikian, rencana tersebut secara keseluruhan tentunya masih menunggu Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024.
“Jadi ya istilahnya harus siaga, siap-siap tapi tidak perlu cemas. Tidak perlu khawatir tetapi kita harus tahu ya yang kita jalani, yang kami lakukan mengenai keuangan ini jangan sampai defisit. Karena dulu sudah pernah defisit sekarang jangan defisit lagi gitu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Jaminan Sosial NAsional (DJSN) Agus Suprapto mengatakan bahwa kemungkinan defisit pasti ada. Terlebih menurutnya banyak orang yang memiliki penyakit katastropik, di mana memiliki penanganan yang lama dan biaya yang tidak sedikit. “Tapi kami berharap tidak [defisit].
Jadi semoga ini tidak menjadi kecemasan,” katanya.
Dia mengatakan untuk mencegah hal tersebut, DJSN mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Selain itu, diharapkan pula peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif bisa aktif kembali. Dengan peserta aktif kembali, maka ada pembayaran iuran bertambah.
“Mereka bisa menjamin keberlangsungan, jadi kami tunggu untuk aktif karena yang aktif ikut urun [iuran],” ungkapnya.
Sumber
Jumat, 12 Januari 2024 21:05 WIB
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (tengah) saat mengunjungi Pondok Pesantren Darut Tauhid Canga'an Bangil di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
"Ini kan banyak nih orang sakit datang ke rumah sakit, ditanya kartu BPJS-nya, (dijawab) belum ada atau belum bayar, lalu disuruh pulang coba? Orang sakit disuruh pulang, kata Mahfud"
Pewarta : Rio Feisal
Editor : Edy Supriyadi
Pasuruan (ANTARA) - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD mengatakan masyarakat dapat berobat tanpa kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bila terdaftar dalam program KTP Sakti, yang diusung dirinya bersama Calon Presiden Ganjar Pranowo.
"Kalau pakai KTP Sakti, nanti tinggal insert(masukkan) di situ. Ini ada orang sakit, namanya ini, perlu bantuan biaya kesehatan. Nanti dikirim ke pusat, pusat dicek langsung. Oh, iya, ini miskin, (sakit) batuk. Nanti kami yang tanggung. KTP Sakti itu seperti itu," kata Mahfud menjelaskan cara kerja program KTP Sakti di sela kampanyenya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat.
KTP Sakti merupakan salah satu program yang akan diterapkan oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud jika terpilih memenangi Pilpres 2024.
Mahfud menambahkan KTP Sakti dapat dipakai oleh masyarakat yang belum membayar lunas tagihan BPJS Kesehatan. Selama ini, menurut dia, masyarakat yang belum terdaftar dan membayar premi BPJS Kesehatan sulit mendapat layanan kesehatan memadai.
"Ini kan banyak nih orang sakit datang ke rumah sakit, ditanya kartu BPJS-nya, (dijawab) belum ada atau belum bayar, lalu disuruh pulang coba? Orang sakit disuruh pulang," kata Mahfud.
Dia juga menjamin dengan program KTP Sakti, maka tagihan layanan kesehatan rakyat yang sakit dapat ditanggung atau ditagih oleh negara.
"Orang sakit tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, tidak bisa dilayani. Nah, kami masukkan, ini orang sakit harus dilayani dan biaya apapun, biayanya ditanggung oleh negara, tagih kepada negara," katanya.
Mahfud menjelaskan berobat dengan KTP Sakti tanpa memakai BPJS Kesehatan dapat dilakukan karena KTP Sakti terdiri atas 15 program bantuan sosial kepada masyarakat.
"Pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bayar listrik, bayar tanah, dan sebagainya ada di sini, di KTP Sakti. Nah, begitu, ya," ujar Mahfud.
COPYRIGHT © ANTARA 2024
Sumber
Tunjukkan kehebatanmu Blue Eyes !
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (tengah) saat mengunjungi Pondok Pesantren Darut Tauhid Canga'an Bangil di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
"Ini kan banyak nih orang sakit datang ke rumah sakit, ditanya kartu BPJS-nya, (dijawab) belum ada atau belum bayar, lalu disuruh pulang coba? Orang sakit disuruh pulang, kata Mahfud"
Pewarta : Rio Feisal
Editor : Edy Supriyadi
Pasuruan (ANTARA) - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD mengatakan masyarakat dapat berobat tanpa kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bila terdaftar dalam program KTP Sakti, yang diusung dirinya bersama Calon Presiden Ganjar Pranowo.
"Kalau pakai KTP Sakti, nanti tinggal insert(masukkan) di situ. Ini ada orang sakit, namanya ini, perlu bantuan biaya kesehatan. Nanti dikirim ke pusat, pusat dicek langsung. Oh, iya, ini miskin, (sakit) batuk. Nanti kami yang tanggung. KTP Sakti itu seperti itu," kata Mahfud menjelaskan cara kerja program KTP Sakti di sela kampanyenya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat.
KTP Sakti merupakan salah satu program yang akan diterapkan oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud jika terpilih memenangi Pilpres 2024.
Mahfud menambahkan KTP Sakti dapat dipakai oleh masyarakat yang belum membayar lunas tagihan BPJS Kesehatan. Selama ini, menurut dia, masyarakat yang belum terdaftar dan membayar premi BPJS Kesehatan sulit mendapat layanan kesehatan memadai.
"Ini kan banyak nih orang sakit datang ke rumah sakit, ditanya kartu BPJS-nya, (dijawab) belum ada atau belum bayar, lalu disuruh pulang coba? Orang sakit disuruh pulang," kata Mahfud.
Dia juga menjamin dengan program KTP Sakti, maka tagihan layanan kesehatan rakyat yang sakit dapat ditanggung atau ditagih oleh negara.
"Orang sakit tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, tidak bisa dilayani. Nah, kami masukkan, ini orang sakit harus dilayani dan biaya apapun, biayanya ditanggung oleh negara, tagih kepada negara," katanya.
Mahfud menjelaskan berobat dengan KTP Sakti tanpa memakai BPJS Kesehatan dapat dilakukan karena KTP Sakti terdiri atas 15 program bantuan sosial kepada masyarakat.
"Pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bayar listrik, bayar tanah, dan sebagainya ada di sini, di KTP Sakti. Nah, begitu, ya," ujar Mahfud.
COPYRIGHT © ANTARA 2024
Sumber
Tunjukkan kehebatanmu Blue Eyes !
Diubah oleh yellowmarker 12-01-2024 14:36
bukan.bomat dan pilotproject715 memberi reputasi
2
615
54
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan