Jakarta - 

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief bertanya enam hal yang ditujukan ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pertanyaan itu terkait inisiator perubahan syarat capres SMA hingga pemilu tertutup.

Pertanyaan itu diungkap Andi Arief melalui akun Twitternya (kini X) @Andiarief__ yang diunggah Sabtu (6/1/2024). Awalnya Andi Arief menyinggung tuduhan-tuduhan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono di pilpres 2004 dan 2009.

Saat pilpres 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono menang satu putaran. Namun saat itu, ada tuduhan kecurangan yang disampaikan PDIP. Tuduhan juga pernah didapat SBY, SBY-Jusuf Kalla menang pilpres 2004.

Beberapa saat setelah itu, Andi lantas mencuit dengan melayangkan pertanyaan kepada Hasto. Apa saja pertanyaan itu?

"Pertanyaan buat Hasto Sekjen PDIP:
1. Siapa jelang pilpres ubah UU syarat Capres hanya SMA?
2. Siapa jelang pilpres ubah aturan kesehatan fisik sehingga Gus Dur nggak bisa Nyapres 2004
3. Siapa yang ubah Presidential Threshold 20 persen jelang 2009 agar SBY tak bisa Nyapres?
4. Siapa yang inisiator sistem pemilu tertutup ke MK?
5. Siapa bangun negara dalam negara dengan sistem Presiden adalah petugas Partai?
6. Siapa yg menarik2 lembaga intelijen, sebagian polri dan Birokrasi ke politik?" tulis Andi Arief.

Baca juga:
Andi Arief soal Debat Cawapres: Ada yang Sigap, Ada yang Bertanya Belepotan
Dikonfirmasi terpisah, Andi Arief menjelaskan dasar mempertanyakan hal tersebut ke Hasto. Dia mengatakan agar ada pemahaman publik soal perjalanan demokrasi.

"Biar ada pemahaman tambahan soal perjalanan jatuh bangun demokrasi," ujarnya.

"Apakah PDIP kalau tak dicegah akan jadi new orba dalam bentuk lain. Biar ada keadilan di ruang publik," lanjut Andi Arief.

'Hanya' Lulusan SMA Kenapa Megawati Bisa Jadi Presiden?

Saat itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maju lagi sebagai bakal capres 2004.

“Menjelang Pilpres 2004, PDIP memperjuangkan syarat capres tetap SMA. Hal itu dilakukan agar Megawati Soekarnoputri bisa maju jadi capres. Untuk itu diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan minimal SMA bagi capres dan cawapres, dan berlaku sampai sekarang,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, dikutip dari viva.co.id, Minggu (7/1/2024).


https://news.detik.com/pemilu/d-7127...pres-hanya-sma


/video/1