Jakarta – Ada kekhawatiran bagi pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, terkait kebiasaan lama FPI yang kontroversi seperti melakukan razia hingga demo konser musik. Apalagi, beberapa petingginya saat ini mendukung pasangan Anies-Muhaimin atau Amin di pilpres.

Aksi-aksi yang dilakukan FPI seperti razia hiburan malam hingga menolak beberapa konser musik, karena dianggap tidak sejalan dengan Islam. Oleh pemerintahan Presiden Jokowi, FPI dan beberapa organisasi lainnya akhirnya dibubarkan secara resmi. 

"Ya kalau lihat rohnya atau jiwanya dari FPI itu sendiri yang sangat ketat dalam syariat Islam bisa jadi. Itu sangat mungkin. Karena itu sudah menjadi identitas dari FPI sendiri," ujar Trubus saat dihubungi, dikutip Kamis 4 Januari 2023.

Dia memaparkan, kenapa kelompok tersebut menolak diadakannya konser. Sebab menjadi bagian dari kemaksiatan yang dilarang agama. "Jadi sejenis konser-konser itu pasti dilarang karena itu bagian dari kemaksiatan dari adanya perilaku maksiat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu menurut pemahaman mereka," katanya.

Bila cara lama seperti itu digunakan lagi, Trubus juga khawatir di tengah-tengah masyarakat akan terjadi polarisasi. Karena tidak sedikit juga umat Islam yang tidak sepemahaman dengan cara-cara yang dilakukan oleh FPI dulu. "Karena itu, kalau pak Anies menang akan sangat berbahaya karena itu (cara lama FPI) akan munculnya polarisiasi Islam sendiri," tuturnya

Untuk itu, menurutnya perlu diminimalisir potensi itu kembali muncul. Sebab negara-negara seperti Arab Saudi yang dianggap acuan, juga saat ini sudah mulai melakukan berbagai perubahan.

"Jadi apakah dengan kondisi di induknya sudah berubah apakah mereka mssih menerapkan itu jadi pertanyaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Co-captain Timnas Amin, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yakni Yusuf Martak, menegaskan kalau pasangan capres-cawapres nomor urut 1 itu tak akan bertindak sewenang-wenang bila terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024.

Dia mencontohkan beberapa kasus belakangan ini, yang masih dipertanyakan oleh publik dan diangap belum selesai. Seperti kasus penembakan KM 50 hingga pembubaran FPI.  "Apabila hal-hal contoh sekarang mengenai KM 50, Kanjuruhan, mungkin ada hal-hal lain misalnya pembubaran organisasi FPI dan HTI, nah itu pasti apabila dari pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan atau meminta untuk ditinjau ulang ya akan diberikan seluas-luasnya," katanya.

https://www.viva.co.id/berita/politi...-menang?page=1