Bentuk Penjajahan Gaya Baru Suku Dayak, Hak Guna Usaha 190 Tahun bagi Investor di Ibu Kota Negara Nusantara, Diskriminatif dan Kriminalitatif
 
- Minggu, 17 Desember 2023 | 10:30 WIB 

Disain Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Diskriminatif dan kriminalitatif serta bentuk penjajahan gaya baru Suku Dayak, karena investor bisa kuasai lahan hak guna usaha 190 tahun di Ibu Kota Negara Nusantara. (Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
 
SAMARINDA, DIO-TV.COM, Minggu, 17 Desember 2023 – Praktisi hukum Pontianak, Tobias Ranggie SH ungkap ketidak-adilan dialami Suku Dayak di Ibu Kota Negara Nusantara.
Tobias Ranggie, Ketua Bidang Religi dan Hukum Adat Dayak International Organization (DIO), mengatakan, terjadi diskriminatif dan kriminalitatif terhadap Suku Dayak.
Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, semua lokasinya merampas tanah adat Suku Dayak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Tobias Ranggie, mengungkap ada 13 wilayah adat di sekitar Ibu Kota Negara Nusantara, berpusat di Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dan berpuat di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Empat desa di Ibu Kota Negara Nusantara, dihuni warga adat Suku Dayak Paser adalah Desa Sepaku, Desa Semoi Dua, Desa Maridan, dan Desa Mentawir.

Desa Sepaku dan Desa Mentawir sebagai perkampungan tertua yang didiami komunitas adat Suku Dayak.
Beberapa dasawarsa Suku Dayak di Sepaku dan Mentawar, bersengketa lahan di perkampungan adat, saling klaim lahan adat, transmigrasi, dan kelapa sawit.

Tanah yang diklaim Suku Dayak di Sepaku dan Mentawar, dimiliki secara turun-temurun semakin sempit dan terkepung desa transmigrasi dan lahan berlabel hak guna usaha.

Padahal di dalam Pasal 67 ayat 2 dalam beleid kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan, pengakuan masyarakat hukum adat ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, tentang: Ibu kota Negara Nusantara, menggariskan investor dapat kuasai lahan hak guna usaha 190 tahun.
Suku Dayak yang mendiami Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Semboja di Kabupaten Kutai Kartanegara, terusir tanpa diberi ganti rugi.

Malah di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, warga Dayak mati ditembak polisi, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Warga Dayak mati ditembak Polisi, hanya karena menuntut hak kebun plasma kelapa sawit dalam kawasan tanah adat.

 Belum lagi kawasan proyek panganan gagal total Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 13 ribu hektar merampas lahan tanah adat Dayak.
“Sangat diskriminatif dan kriminalitatif atas nama negara untuk memarjinalkan Suku Dayak, implikasi ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan,” kata Tobias Ranggie.
Padahal proses politik harus didasarkan konsep demokrasi terciptanya keadilan sosial demi kedamaian, ketertiban dan ketentaraman masyarakat.

Tobias Ranggie memperingatkan, seluruh nilai politik dan tatanan sosial perlu diukur menurut dan berlandaskan pada keadilan untuk menunjang pemerataan dan proses pembangunan.
Dikatakan Tobias Ranggie, perdamaian hanya mungkin terjadi jika setiap negara atau masyarakat menjadi demokratis, karena demokrasi bisa jadi sangat ambisius.
Perdamaian tidak terjadi bila proses pembangunan demokrasi, sosial ekonomi jauh dari nilai keadilan untuk masyarakat.

Tanpa adanya rasa keadilan di tengah masyarakat dalam proses pembangunan maka yang terjadi adalah konflik social di tingkat akar rumput.
Penyebab konflik soial mulai dari perebutan akses soial, ekonomi, politik mempengaruhi keamanan dan ketertiban.
Tobias Ranggie menilai, kelompok atau Negara dapat atas nama demokrasi memaksakan nilainya kepada kelompok atau Negara justru atas nama demokrasi di Kalimantan.***

https://www.dio-tv.com/news/50411224...tatif?page=all

11 12 lah ama nasib betawi waktu jakarta dijadiin ibukota