Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta: Jokowi Wariskan Aturan Antidemokrasi
Dari cipta kerja hingga UU ITE


Jakarta, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2023. Dalam catatan ini, akhir masa jabatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo jadi hal yang disoroti LBH Jakarta.

Warisan di ujung masa jabatan Jokowi menjadi perhatian LBH Jakarta pada 2023, dengan mengangkat tajuk “Jalan Asa Demokrasi di Negara Oligarki”. Hal ini dilatarbelakangi kondisi demokrasi di tengah cengkeraman oligarki yang semakin kacau, terlebih menjelang tahun politik 2024.

"Salah satu ciri yang mencolok sekaligus warisan di ujung masa pemerintahan Jokowi adalah adanya regulasi-regulasi anti-demokrasi. Hal tersebut ditandai dengan proses legislasi yang mengabaikan prinsip partisipasi warga secara bermakna (meaningful participation), sekaligus substansinya yang melenceng jauh dari kepentingan publik," tulis LBH Jakarta dalam catatannya, dikutip Sabtu (15/12/2023).

1. Tak memperbaiki Perppu Cipta kerja

Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta: Jokowi Wariskan Aturan AntidemokrasiIlustrasi Sidang (IDN Times/Arief Rahmat)
LBH Jakarta juga mencatat bagaimana pada 21 Maret 2023, DPR dianggap memperkeruh situasi dengan menggelar rapat paripurna yang menghasilkan kesepakatan, untuk menyetujui Perppu 2/2022 tentang UU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

"Hal tersebut jelas merupakan jalan 'culas' penguasa untuk tetap memberlakukan substansi dalam ketentuan UU Cipta Kerja, tanpa perlu memperbaikinya melalui proses legislasi," kata LBH Jakarta.


3. Revisi kedua UU ITE tak hapus pasal yang mengkriminalisasi

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyerahkan salinan Pandangan Pemerintah terkait RUU untuk perubahan kedua UU ITE di Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023) (Youtube/DPR RI)
Pemerintah dan DPR juga mengesahkan revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun beleid ini disebut mengadopsi beberapa norma d dari UU KUHP. LBH Jakarta menilai pasal-pasal ITE yang selama ini digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat tetap tidak dihapus.

"Misalnya, tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dan pasal pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan. Tak mengherankan substansi undang-undang ini bermasalah. Selain itu, undang-undang ini secara formil juga tidak transparan dan tidak partisipatif. Pendapat masyarakat sipil tidak pernah dijadikan pertimbangan dalam proses pembahasannya," ujar mereka.

4. Jokowi:Kami tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun

Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta: Jokowi Wariskan Aturan AntidemokrasiPresiden Jokowi berangkat ke Jepang pakai dasi kuning (dok. Sekretariat Presiden)
Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menanggapi pernyataan salah satu calon presiden (capres), dalam sesi debat pertama capres Pemilu 2024, yang menyebutkan indeks demokrasi Indonesia turun.

"Ya, itu sebagai evaluasi; tetapi yang jelas kami ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apa pun," kata Jokowi di Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023.

Jokowi mengatakan pemerintah tidak melakukan pembatasan publik dalam berbicara dan berpendapat.

"Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga; (saya) biasa-biasa saja," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi menegaskan pihaknya juga tidak melarang publik untuk melakukan aksi demonstrasi sesuai ketentuan.

"Di Patung Kuda (Jakarta), di depan Istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga gak ada masalah," ujar Jokowi.

https://www.idntimes.com/news/indone...krasi?page=all


kritik LBH