- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Mahfud Minta Jokowi Perpanjang Satgas BLBI Hingga Akhir 2024
TS
yellowmarker
Mahfud Minta Jokowi Perpanjang Satgas BLBI Hingga Akhir 2024
Quote:
Kejar Harta Negara, Mahfud MD Masa Tugas Satgas BLBI Diperpanjang
Kompas.com - 11/12/2023, 20:09 WIB
Calon wakil presiden (cawapres) dari nomor urut 3, Mahfud MD saat ditemui di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat KBB Jawa Barat pada Minggu (10/12/22023).(Bagus Puji Panuntun)
Fika Nurul Ulya, Sabrina Asril Tim Redaksi 1
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD meminta perpanjangan masa kerja Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Oktober 2024.
Diketahui, masa kerja Satgas BLBI dan Sekretariat bakal berakhir 31 Desember 2023.
"Itu nanti kita meminta perpanjangan ke Presiden. Tugas ini paling tidak sampai dengan Oktober 2024," kata Mahfud usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).
Mahfud menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) baru dari Presiden Joko Widodo mengenai masa tugas Satgas.
"Kita menunggu perpanjangan SK, tapi memang belum habis masih 3 minggu lagi (masa tugasnya)," ucap Mahfud.
Lebih lanjut ia menyampaikan, Satgas masih harus mengejar target harta negara yang belum dibayar oleh para obligor, usai bank-bank tersebut mendapat pinjaman dari Bank Indonesia (BI) pada masa krisis moneter 1998.
Pemerintah kala itu, berperan sebagai penjamin (blanket guarantee) seluruh bank yang terdampak krisis dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).
Hingga kini, pemerintah masih harus membayar bunga utang tersebut kepada BI.
"Realisasinya (harta yang sudah diambil kembali) sudah Rp 34 triliun dari (total) Rp 111 triliun, sudah kita rampas. Ini sisanya nanti obligornya, ada yang tanah ndak lengkap suratnya. Kemudian ada yang sudah dialihkan," ungkap Mahfud.
Meski tak mudah, Mahfud menjamin Satgas akan terus bekerja mengejar harta hak negara tersebut.
"Sudah itu saja. Kalau BLBI pokoknya jalan deh. Memburu harta negara yang dicuri orang," ujar dia.
Sebagai informasi, pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah itu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan pada masa krisis moneter tahun 1997-1998 yang menghantam sektor keuangan.
Berdasarkan perhitungan, setidaknya ada 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara senilai Rp 110,45 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sempat mengungkapkan bahwa masih harus mencicil pokok dan bunga utang kepada bank sentral karena banyak para obligor/debitor tidak membayar kembali uang pinjaman tersebut.
"Jelas pemerintah menanggung bebannya hingga saat ini," ucap Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Selasa, 12 Des 2023 02:40 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD mengajukan perpanjangan masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajukan perpanjangan masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).
Mahfud mengatakan akan berbicara ke Presiden Jokowi soal ini. Dia menilai satgas ini harus diperpanjang hingga akhir 2024.
"Nanti kita minta perpanjangan tugas ini ke Presiden paling enggak sampai dengan Oktober tahun 2024. Sudah itu saja kalo BLBI. Pokoknya jalan deh memburu harta negara," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/12).
Mahfud berkata masa kerja Satgas BLBI tersisa tiga minggu. Dia mengakui perampasan aset belum mencapai target.
Ia menyebut pemerintah menargetkan Rp114 triliun dari Satgas BLBI. Namun, tim itu baru berhasil mengembalikan sepertiganya.
"Dari Rp114 triliun sudah kita rampas Rp34 triliun. Ini sisanya nanti. Ada yang tanahnya enggak lengkap suratnya, ada yang sudah dialihkan," ujarnya.
Pilihan Redaksi
TPN Ganjar-Mahfud soal Survei Pilpres 2024 Satu Putaran: Masih Jauh
Daftar Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar KPU Saat Debat Capres Besok
Gibran Bakal Fokus Kampanye Pilpres di Kandang Banteng Januari 2024
Sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk Satgas BLBI pada 6 April 2021. Satgas ini ditugaskan menagih dan memproses semua jaminan agar menjadi aset negara.
Pembentukan satgas dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.
(rds)
Sumber
Menko Polhukam Mahfud MD mengajukan perpanjangan masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajukan perpanjangan masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).
Mahfud mengatakan akan berbicara ke Presiden Jokowi soal ini. Dia menilai satgas ini harus diperpanjang hingga akhir 2024.
"Nanti kita minta perpanjangan tugas ini ke Presiden paling enggak sampai dengan Oktober tahun 2024. Sudah itu saja kalo BLBI. Pokoknya jalan deh memburu harta negara," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/12).
Mahfud berkata masa kerja Satgas BLBI tersisa tiga minggu. Dia mengakui perampasan aset belum mencapai target.
Ia menyebut pemerintah menargetkan Rp114 triliun dari Satgas BLBI. Namun, tim itu baru berhasil mengembalikan sepertiganya.
"Dari Rp114 triliun sudah kita rampas Rp34 triliun. Ini sisanya nanti. Ada yang tanahnya enggak lengkap suratnya, ada yang sudah dialihkan," ujarnya.
Pilihan Redaksi
TPN Ganjar-Mahfud soal Survei Pilpres 2024 Satu Putaran: Masih Jauh
Daftar Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar KPU Saat Debat Capres Besok
Gibran Bakal Fokus Kampanye Pilpres di Kandang Banteng Januari 2024
Sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk Satgas BLBI pada 6 April 2021. Satgas ini ditugaskan menagih dan memproses semua jaminan agar menjadi aset negara.
Pembentukan satgas dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.
(rds)
Sumber
Diubah oleh yellowmarker 12-12-2023 05:19
muhamad.hanif.2 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
304
11
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan