Tel Aviv -
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mencetuskan bahwa Jalur Gaza harus didemiliterisasi setelah perang melawan Hamas berakhir nantinya. Netanyahu juga menekankan bahwa hanya militer Israel yang bisa dipercayai melakukan hal tersebut, dan bukan pasukan atau badan internasional mana pun.
"Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pasukan internasional tidak efektif dalam demiliterisasi wilayah yang dikuasai pasukan yang memusuhi Israel," ujar Netanyahu dalam pernyataannya seperti dikutip The Times of Israel dan dilansir Al Arabiya, Rabu (6/12/2023).

Netanyahu menegaskan dirinya tidak akan menerima pengaturan apa pun yang melibatkan pasukan atau badan internasional atas Jalur Gaza.

"Gaza harus didemiliterisasi. Dan agar Gaza bisa mengalami demiliterisasi, hanya ada satu pasukan yang bisa memastikan demiliterisasi ini -- dan pasukan ini adalah Angkatan Bersenjata Israel," cetusnya.


"Tidak ada pasukan internasional yang bisa bertanggung jawab atas hal ini," ujar Netanyahu, merujuk pada diskusi internasional mengenai pembentukan pasukan untuk menguasai Jalur Gaza setelah perang antara Israel dan Hamas berakhir.
"Kita telah melihat apa yang terjadi di tempat-tempat lainnya di mana pasukan internasional didatangkan untuk tujuan demiliterisasi," imbuhnya.
Dalam pernyataan yang dirilis bulan lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres memperingatkan bahwa Otoritas Palestina harus bertanggung jawab atas Jalur Gaza, dengan dibantu oleh negara-negara terkait yang bekerja sama.
"Setelah perang -- dan ini pendapat saya -- saya meyakini pentingnya memperkuat Otoritas Palestina untuk memikul tanggung jawab di Gaza," cetus Guterres.

"Saya merasa protektorat PBB di Gaza bukanlah sebuah solusi. Saya pikir kita memerlukan pendekatan multi-stakeholder di mana berbagai negara dan entitas akan bekerja sama. Bagi Israel, tentu saja AS (Amerika Serikat) adalah penjamin utama keamanannya. Bagi warga Palestina, negara-negara tetangga dan negara-negara Arab di kawasan ini sangat penting," sebutnya.

"Jadi semua pihak perlu bersama-sama membuat kondisi transisi, memungkinkan Otoritas Palestina yang lebih kuat, untuk memikul tanggung jawab di Gaza dan kemudian, berdasarkan hal tersebut, untuk akhirnya mengambil langkah... dengan cara yang pasti dan tidak bisa diubah menuju solusi dua negara berdasarkan prinsip-prinsip yang sebagian besar telah ditetapkan oleh komunitas internasional," ujar Guterres menjabarkan gagasannya.

Perang antara Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober ketika militan Palestina itu menyerbu wilayah Israel bagian selatan. Para militan Hamas menyeberang perbatasan dan melancarkan serangan bersenjata terhadap warga Israel. Serangan itu disertai oleh rentetan tembakan roket dari Jalur Gaza.

Para pejabat Tel Aviv melaporkan bahwa serangan itu menewaskan 1.200 orang dan membuat lebih dari 240 orang lainnya disandera.

Laporan kantor media Hamas yang menguasai Jalur Gaza menyebut sedikitnya 16.248 orang tewas akibat rentetan serangan Israel. Jumlah korban tewas itu mencakup 7.112 anak-anak dan 4.885 wanita.
Sekitar 43.616 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan-serangan Israel. Sementara sedikitnya 7.600 orang lainnya dilaporkan hilang sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada awal Oktober lalu.
Dalam pernyataannya, Netanyahu mengklaim pasukan Israel memiliki keunggulan dalam pertempuran di Jalur Gaza dan bergerak maju dengan baik dalam menghancurkan Hamas. Dia juga menyebut pasukan Israel berhasil membunuh banyak komandan batalion milisi Palestina.

sumber