JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mustahil untuk menolak kedatangan para pengungsi Rohingya ke Indonesia.

Namun, ia menekankan bahwa kehadiran para pengungsi harus diantisipasi agar tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat.

"Selama ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (5/12/2023).

Ma'ruf mengatakan, antisipasi juga harus disiapkan agar tidak semua pengungsi Rohingya menjadikan Indonesia sebagai tujuan pengungsian.

"Itu menjadi beban," ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Ma'ruf lantas mengungkapkan, keberadaan para pengungsi memang menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak negara.

Ia mencontohkan, saat berkunjung ke Yunani dua pekan lalu, negara tersebut juga tengah kesulitan menampung para pengungsi.

Akan tetapi, Ma'ruf juga mengingatkan bahwa masalah kemanusiaan, termasuk nasib para pengungsi harus tetap mendapatkan perhatian.

"Bagaimanapun ini kemanusiaan, karena kemanusiaan harus kita tanggulangi," kata Ma'ruf Amin.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berbicara dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR), organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menaungi masalah pengungsi, untuk membahas penanganan pengungsi Rohingya.

"Dulu juga pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah akan mengambil langkah-langkah," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa ada 1.487 orang pengungsi Rohingya di Indonesia.

"Dan diperkirakan masih akan membanjir lagi di beberapa tempat," kata Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Mahfud mengatakan, Indonesia sebenarnya tidak meratifikasi konvensi PBB terkait pengungsi sehingga bisa saja menolak kehadiran para pengungsi Rohingya.

Namun, ia menekankan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan masalah kemanusiaan saat para pengungsi tersebut tiba di Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/202...n-ditolak-tapi

TS : Jokowi 2017 pernah nolak si dekil, Tapi FPI, PKS, 212 dan Anies pada demo minta pemerintah terima, lalu Jokowi dicap anti islam dan PKI. Anehnya skrg setelah sadar dan para uclim banyak nolak Rohingya, eh pada nyariin dan nyalahin Jokowi. Nasib loe Jok, semua salah sampean

Btw, uclim ready call ini selalu menganggap kaumnya adalah kaum terbaik. Maka ketika kasus Rohingya, Uighur, India mereka merasa sebagai victim dan menuduh para tapir justru yang ready call. Padahal sejarah membuktikan baik Rohingya, Uighur dan India semuanya berjiwa pemberontak, bahkan di India pernah terjadi salah satu genosida terbesar sepanjang massa kepada Hindu dan Sikh.

Benar kata Fahri Hamzah, kalau uclim ready call ini lebih mudah diajak memberontak daripada bernegara. Beruntung Indonesia masih dipengaruhi ajaran leluhur dan kejawen, kl ngga maka keadaan akan mirip negara konflik timteng..

Lucunya, justru uclim tradisional yang moderat dan damai. Uclim ready call yang suka kofar kafir dan haram-haramain disebutnya Islam modernis (kebanyakan dukung Anies).