Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menegaskan, bahwa partainya selalu taat pada konstitusi.

Atas dasar itulah, ia mempersilahkan kadernya, Ade Armando untuk keluar dari PSI bila tidak bisa mengikuti aturan konstitusi, terutama terkait keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Kami partai PSI taat pada aturan konstitusi apalagi yang menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Kaesang di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023).

Oleh karena itu, dia mempersilakan Ade serta kader partai lainnya yang tidak bisa mengikuti UU atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar keluar dari partai.

“Bang Ade atau kader lain yang tidak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI,” ujar putra bungsu Presiden Joko Widodo itu.

Kaesang mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari Yogyakarta.

“Saya bagian dari Yogyakarta, saya juga menikah di Yogyakarta, istri saya juga orang Yogya,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Grace Natalie menegaskan bahwa polemik pernyataan kader PSI, Ade Armando, tengah ditangani serius oleh pihaknya.

Diketahui, Ade menyinggung soal politik dinasti dengan memberi contoh dinasti di DI Yogyakarta.

“Jadi ini masalah yang buat kami perlu ditangani sangat serius. Oleh karena itu proses di internal partai masih terus berlangsung,” kata Grace kepada wartawan di Bangkalan, Madura, Rabu (6/12/2023).

Dia pun meminta publik untuk bersabar soal progres dair PSI menangani polemik ini.

Grace pun ikut meminta maaf atas pernyataan Ade sehingga merugikan sejumlah pihak.

“Sekali lagi kami mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan ini hal sangat-sangat kami sayangkan. Mohon berikan kami waktu untuk melanjutkan proses secara internal dahulu,” kata dia.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan dipecat, Ade menyebut prosesnya masih berlangsung.

“Yang pasti ini problem yang sangat serius yang kami tangani secara khusus,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pernyataan politikus PSI, Ade Armando terkait politik dinasti menimbulkan polemik.

Ade Armando menyebut UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Adapun pernyataannya itu menanggapi aksi yang dilakukan oleh BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Ade khususnya mengkritik kaos yang digunakan mahasiswa tersebut yang bertuliskan ‘republik rasa dinasti.’

“Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja,” ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023)

Atas dasar itu, Ade Armando menyimpulkan bahwa dinasti politik juga terjadi di DIY.

Dia kemudian mempertanyakan keseriusan mahasiswa di Yogyakarta yang menentang politik dinasti dengan mengatakan DIY sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

“Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui Pemilu,” sambung Ade.

Pasca pernyataannya menimbulkan kontroversi, Ade Armando pun meminta maaf lewat video klarifikasi yang diunggah di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam.

“Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta,” tuturnya dalam video itu.

Ade juga menyebut buntut dari pernyataannya itu, DPD PSI Yogyakarta digeruduk.

Dia menegaskan pernyataannya itu adalah pandangan pribadi dan tak mewakili PSI.

“Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi DPW PSI Yogyakarta. Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya,” jelasnya.

Meski mengaku tak mewakili partai, Ade mengaku permintaan maafnya ini lantaran diminta oleh DPP PSI.

Hal itu lantaran pernyataannya justru menimbulkan kegaduhan.

“Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangan saya.”

“Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila vide tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan,” tegas Ade.

https://joglosemarnews.com/2023/12/p...ogyakarta/amp/

Nasi sudah menjadi bubur, tragedi boyolali akan terulang