Mantan Wali Kota Jogja hingga Puteri Gus Dur Sentil Ade Armando Yang Sebut Politik Dinasti Sesungguhnya Ada di DIY
 
- Minggu, 3 Desember 2023 | 15:57 WIB


Tangkapan layar video Ade Armando di medsos X (X (Twitter) )
 
 
RADAR JOGJA - Aksi perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Indonesia menggelar deklarasi tolak politik dinasti di Jogja pada Rabu (29/11) dikritik oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando. Yang menyebut politik dinasti sesungguhnya justru berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
Dalam unggahan videonya selama satu menit 29 detik di media sosial X (Twitter) @adearmando61 Ade menyebut, Ketua BEM UI, BEM UGM mengenakan kaus bertuliskan ‘republik rasa kerajaan’ saat menggelar aksi di Titik Nol Kilometer Jogja. Menurut dia, hal itu ironis karena jelas-jelas para mahasiswa tersebut berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti. 

"Dan mereka diam saja. Anak-anak BEM itu harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," ucapnya. 
Mantan dosen di UI itu melanjutkan, Gubernur di DIY adalah Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Hal itu ditetapkan sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dia pun menyebut, salah satu nama yang berperan besar dalam melahirkan UU tersebut adalah Ganjar Pranowo. Yang saat itu menjadi Wakil Ketua Panitia Kerja di Komisi II DPR RI. 

"Pertanyannya kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini. Apakah mereka takut atau enggak paham arti politik dinasti," katanya di akhir video. 
 
Tak ayal unggahan yang diposting pada Sabtu (2/12) pukul 11.21 itu sudah ditonton lebih dari 1,2 juta pengguna medsos X. Beberapa tokoh masyarakat di Jogja pun turut berkomentar di akun Ade. 

Di antaranya adalah puteri Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Alissa Wahid. Melalui akunya @AlissaWahid dia menulis, "Saya warga DIY. Anda salah alamat, bang. DIY mengantungi UU Keistimewaan, ditetapkan melalui proses yg sah tanpa abuse mekanisme demokrasi. Jadi gerakan mahasiswa jelas tidak perlu menggugat²nya. Tugas mereka adalah kritisi mandatnya berjalan/tidak. Bukan soal dinastinya."
 
Dalam balasan berikutnya Alissa menuliskan, "Sebaiknya bang @adearmando61 juga mempelajari mengapa ada UU Keistimewaan DIY, sehingga paham mengapa Sultan Keraton & Paduka Pakualam ada dalam birokrasi kami di DIY."

Begitu pula Wali Kota Jogja periode 2001-2011 Herry Zudianto yang mencuit di kolom balasan untuk Ade, "Armando mungkin harus lebih dahulu memahami lebih dalam proses keistimewaan DIY dalam hubungan historis peran Sri Sultan HB IX dengan proses kemerdekaan RI utk statemen tentang pengertian dinasti di DiY."

https://radarjogja.jawapos.com/polit...i-diy?page=all