Manuver Kapolri Listyo Sigit Prabowo (TB 1) membawa Kepolisian Republik Indonesia berpihak secara politik praktis untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran semakin santer terdengar. Dua sumber informasi dari Media Indonesia dan sebaran PDF berkemas nama besar Tirto-Kurawal Foundation mengupas secara tajam manuver yang diorkestrasi oleh TB 1 menghancurkan netralitas Polri demi Prabowo - Gibran. Para jenderal polisi pun terbelah menjadi dua faksi. Tiga lawan tiga.

Sumber dari Media Indonesia mengungkap bagaimana dilema yang dihadapi para Pati Polri, ikut komando cawe-cawe TB 1 dalam Pemilu 2024 atau menjaga integritas dan marwah Trunojoyo. Tulisan yang sempat dimuat di laman Media Indonesia dengan link berikut: https://mediaindonesia.com/politik-d...an-siapa-saja, langsung hilang tak bisa dibuka. Kemungkinan besar akibat tekanan Trunojoyo kepada Media Massa. Untungnya, isi berita tersebut masih diselamatkan dan disebarkan ulang melalui WAG oleh para jurnalis Media Indonesia. Sepandai-pandai Truno mengubur bangkai, baunya tetap tercium juga.

Rekan-rekan jurnalis pun, bahkan yang terbiasa meliput di Mabes Polri dan DPR RI, kesulitan mengangkat pemberitaan yang mencoba mencari kebenaran soal tak netral polisi gawean TB 1.

Pada laman tersebut diungkapkan bagaimana sejumlah perwira tinggi di jajaran kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengaku tidak nyaman dengan manuver TB 1. Mereka merasa bingung dengan sikap Kapolri yang menggerakkan sejumlah kepala satuan wilayah di internnal polri untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran.

Menurut pemberitaan yang diculik gerombolan TB 1 itu, banyak jenderal polisi yang mengungkapkan kegalauannya. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Ahmad Dofiri yang mengaku bingung dengan sikap keberpihakan Kapolri. Bagaimana tidak? Dofiri yang semula jabat Kabaintelkam Polri, dimutasi menjadi Irwasum usai kesuksesan membongkar kasus biadab Ferdy Sambo dan kroninya Komjen Fadil Imran yang kini duduk di kursi Kabaharkam, ditugaskan TB 1 melakukan pembenahan Polri. Ulah TB 1 membawa Polri berpihak secara politik, wajar membuat Irwasum melawan. Apalagi, Dofiri (Angkatan 1989) adalah senior TB 1 (Angkatan 1991).

https://humas.polri.go.id/2023/07/18...jaga-perilaku/

https://kalsel.antaranews.com/berita...katkan-layanan

https://kompas86.id/pimpin-sertijab-...cayaan-publik/

Tak hanya Irwasum, Kabareskrim Komjen Wahyu Widada (Angkatan 1991) juga disebut Media Indonesia menyampaikan hal senada seperti dengan Irwasum. Widada berupaya pertahankan Netralitas Polri karena ia memiliki peluang besar naik Kapolri, jika Listyo Sigit Prabowo pensiun pasca Pilpres 2024. Apalagi, Widada berasal dari satuan Polair, sehingga besar peluang naik menjadi Kapolri Polair pertama dalam sejarah Kepolisian.

Sayangnya, cita-cita mulia Widada sukar terwujud. TB 1 condong menjagokan Kabaharkam Fadil Imran (Angkatan 1991) sebagai Kapolri baru di 2024 atau 2025. Sebab musababnya jelas, Kabaharkam bernyali pasang badan hadapi panggilan DPR gantikan Kapolri. Terlebih, sahabat se-air mata Ferdy Sambo ini, punya nyali tantang Aiman Witjaksono berikan bukti soal pernyataannya "Polisi Tidak Netral di Pilpres 2024".

https://kaltim.tribunnews.com/2023/1...-berani-bicara

Hebat betul kongsi TB 1 dan Kabaharkam ini. Bukankah dalam suatu kasus kejahatan, menjadi tugas polisi yang melakukan pembuktian? Ini terbalik, polisi yang meminta Aiman melakukan pembuktian. Lantas apa tugas polisi? Jadi Timses Prabowo - Gibran?

TB 1 sempat terbitkan edaran bahwa 'Pelapor Suatu Kasus terkait ITE, Ujaran Kebencian, Hoax, dan sejenisnya harus dilakukan langsung oleh Korban'. Dalam kasus Aiman, korbannya adalah Polisi. Kenapa 6 laporan terhadap Aiman yang dilaporkan oleh 6 Pihak Bukan Korban, bisa diproses polisi? Dari sini saja, TB 1 sudah melanggar prinsip surat edarannya sendiri.

https://nasional.kompas.com/read/202...igus-ke-polisi

Wakapolri Komjen Agus Andrianto (Angkatan 1989) sudah tidak perlu ditanya lagi. Semua juga tahu posisi penting beliau pada karir politik menantu Presiden, Bobby Nasution di Sumatera Utara. Sudah jelas beliau ikut TB 1 dukung Prabowo - Gibran. Pertentangan Agus vs Sambo - Fadil, tentu dikesampingkan. Toh Sambo sudah dikurung, Agus naik Wakapolri, dan Fadil naik Kabaharlkam. Bersatu untuk masa depan Trio TB 1 - Wakapolri - Kabaharkam jika Prabowo - Gibran menang, tentu harga yang wajar untuk sepakat berdamai.

Sumber Media Indonesia juga melaporkan bahwa upaya serupa juga terjadi di berbagai wilayah polda lainnya. Misalnya apa yang terjadi di Sumatera Utara, yang langsung ditangani oleh Wakapolri Komjen Agus Andriyanto. Operasi pemenangan Prabowo-Gibran di Sumut bukan dikepalai Kapolda (Irjen Agung Setya Imam Effendi), tetapi Wakapolri Agus Andriyanto langsung yang mendapat tugas khusu dari Kapolri.

Masih dengan spektrum yang sama dalam membahas ketidaknetralan TB 1. PDF berkemas label Tirto-Kurawal Foundation ungkap hal lain. Ketidaknetralan TB 1 disebut juga memakan korban di poros Densus 88. Pasukan Elit Polri itu terbelah menjadi faksi TB 1 vs Kepala Densus 88 yang masih berupaya menjaga netralitas Polri. Disebutkan di dalam PDF itu,  sebuah telegram yang terbit diungkap bagaimana Kadensus menolak dan bersikap di luar komando TB 1. TB 1 bersama Densus 88 yang loyal untuk memenangkan Prabowo-Gibran membentuk satgas Tim Senyap yang digunakan untuk memata-matai pergerakan para Jenderal Polri yang menolak untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran.

Unsur Ketidaknetralan TB 1 sangat jelas kentara pada laporan tersebut, baik dari sumber Media Indonesia dan PDF Catut Nama Tirto - Kurawal. Meski terlihat ada sedikit perbedaan antara uraian Media Indonesia dan PDF catut nama Tirto - Kurawal, namun keduanya perlu menjadi perhatian semua pihak. Apalagi, berita Media Indonesia diculik TB 1 sehingga semakin menyiratkan banyak kebenaran di dalamnya. PDF catut nama Tirto - Kurawal juga dilabel hoax hanya karena aspek catut nama Tirto dan Kurawal. Isinya belum tentu hoax.

https://tirto.id/hoaks-dokumen-konsp...n-kurawal-gSEP

Saring sebelum sharing. Begitu kampanye CCIC Polri yang sering kita dengar. Fakta bahwa Tirto menyatakan Hoax karena ada pencatutan nama, jelas tidak membuat isinya juga hoax. Saring dulu. Verifikasi dulu. Sebelum bisa ditetapkan Hoax. Baiknya kita menahan diri untuk memberikan penghakiman. Hoaks atau bukan, siapa yang punya hak memutuskan itu? Hoaks karena mencatut nama atau substansi laporannya keliru? Di sini kita tidak boleh gegabah memutuskan.

Penulis sendiri pun masih mencoba mencari dan menyusun benang merah keduanya dan melihat bagaimana dinamika Polri saat ini.

Pada titik ini penulis merasa tawaran Komisi III DPR RI untuk membentuk Panja Netralitas Polri adalah tawaran paling logis untuk mengurai dan mengusut sengkarut netralitas Polri ini. Di sinilah mengapa Panja Netralitas Polri harus segera dibentuk DPR. Agar informasi-informasi seperti ini secara cepat dan tepat ditelusuri kebenarannya. Bukan serta merta dicap hoaks tanpa diverifikasi dan dikritisi lebih lanjut.

Terlebih uraian Media Indonesia yang diculik polisi dan uraian PDF yang catut nama Tirto - Kurawal, sedikit banyak telah memperlihatkan adanya pertikaian panas antara Faksi Kapolri - Wakapolri - Kabaharkam di barisan Polisi Berpihak ke Prabowo - Gibran melawan Faksi Irwasum - Kabareskrim - Kepala Densus 88 di barisan Polisi Tetap Netral.

Adalah tugas Panja Komisi III DPR RI untuk mengusut, mengurai, mem-verifikasi, hingga memutuskan cara menyikapi polemik tak netral polisi, karena telah  berubah menjadi Perang Bintang Polisi, jika penulis boleh meminjam istilah dari Mantan Kepala Bais TNI, Soleman B Ponto.