Ingatkan Pemilih Pemula, Aktivis HAM Haris Azhar: Kita Pilih Presiden bukan Beli Joget-Joget
Rabu, 22 November 2023 20:28 WIB
Aktivis HAM, Haris Azhar di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (22/11/2023). Haris mengajak pemilih muda untuk lebih kritis dalam menghadapi Pilpres 2024. 


WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Anak muda, terutama pemilih pemula harus kritis menyikapi Pilpres 2024.
Pemilih muda harus melihat bahkan menguji visi, misi dan agenda kepemimpinan setiap pasangan capres dan cawapres. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tiga pasangan kontestan Pilpres 2024.
Mereka adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskanda, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganyar Pranowo-Mahfud MD.
"Jadi kita harus lihat rekam jejak, jangan sekadar melihat atau beli janjinya, beli joget-jogetnya.
Salah besar itu. Kita memilih presiden bukan mau memilih penari," kata Aktivis HAM, Haris Azhar usai menjadi pembicara dalam seminar The 9th Seruni BEM FEB UI yang digelar di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indoensia, Depok, Rabu (22/11/2023).
Selain itu, Haris juga mengingatkan agar pemilih muda tidak hanya memilih calon presiden hanya karena kecakapannya dalam berpidato.

Dia mengingatkan anak muda agar mengkritisi dan memeriksa visi misi, kapasitas, hingga implementasi dari para capres dan cawapres.
Apalagi tiga pasang capres dan cawapres pada Pemilu mendatang memiliki pengalaman sebagai pemimpin di tingkat menteri dan kepala daerah.
"Jadi demikian juga sama (capres) Anies. kalau cuma sekadar pidato kita juga punya banyak daftar dosen," ucap Haris Azhar seperti dilansir Kompas.com.

Haris mencontohkan soal masalah penegakan hukum yang diberi nilai 5 oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Padahal, cawapres Ganjar adalah Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Haris pun semakin Heran ketika Mahfud justru membenarkan pernyataan Ganjar soal skor 5 penegakan hukum itu.
"Contoh kayak Mahfud MD mengkonfirmasi pernyataan Ganjar Pranowo tentang nilai penegakan hukum itu 5, lah dia kan menkonya, cawapresnya, cawapresnya si Ganjar menko dari pemerintahan hari ini," ucap dia.
Dia pun kembali menekankan agar anak muda mengkritisi setiap visi misi dari para pasangan capres cawapres.

"Jadi itu yang musti kita periksa visinya itu akan diturunkannya seperti apa," imbuh dia lagi.
Ganti narasi
Secara terpisah Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menyatakan, narasi yang dikemukakan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bakal terus dievaluasi.
Mardiono mengatakan, evaluasi tersebut berkaitan dengan narasi yang disampaikan pasangan tersebut dalam merespons isu terkini yang mencuat di publik.
"Ya tentu kita evaluasi bagaimana untuk, termasuk Pak Mahfud bukan hanya Pak Ganjar karena itu satu pasangan, bagaimana untuk menanggapi isu publik dan bagaimana untuk menarasikan sebuah produk-produk kita yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat," kata Mardiono di Gedung High End, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Kendati demikian, Mardiono mengeklaim bahwa narasi yang selama ini dikemukakan Ganjar dan Mahfud sudah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Dia mencontohkan, pernyataan Ganjar yang memberi skor 5 pada penegakan hukum menurutnya bukanlah bentuk kritik, tetapi justru mengungkapkan masalah yang sebenarnya perlu diselesaikan.
"Itu bukanlah kritik, tapi adalah mengangkat sebuah isu nasional kita yang memang masih memiliki kebutuhan bagaimana untuk memperbaiki tentang penegakkan hukum," kata Mardiono.

Ia pun menegaskan bahwa Ganjar-Mahfud akan terus menyuarakan gagasan yang berkaitan dengan keluhan masyarakat, utamanya terkait masalah ekonomi dan penegakan hukum.
"TPN akan terus mengutamakan bahwa prioritas untuk persoalan menyuarakan gagasan, program-program, ide-ide tentang ekonomi, dan penegakkan hukum.
Itu selalu akan kita gaungkan dan selalu itu akan menjadi bagian dari langkah perjalanan politik kami," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah pernyataan Ganjar menjadi sorotan publik karena acap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Salah satunya ketika ia memberikan nilai lima saat ditanya soal rapor penegakan hukum di era Jokowi.
Padahal, Ganjar diusung oleh PDI Perjuangan yang merupakan partai yang punya kursi paling banyak di kabinet dan partai pengusung utama Jokowi pada 2014 dan 2019.
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan, partainya tidak menginstruksikan Ganjar untuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Hanya saja, ia meyakini bahwa kritik yang disampaikan oleh Ganjar berbekal dengan data.
"Enggak ada instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres.
Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” ucap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Puan mengatakan, PDIP juga akan melihat apakah berbagai kritik yang dilontarkan Ganjar berpengaruh pada tingkat elektabilitasnya.
“Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas,” sebut dia.
“Apakah hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar,” kata dia lagi.

https://wartakota.tribunnews.com/202...joget?page=all


kayak kagak ada lg yg pernah joget aja