Sekretaris Eksekutif ULMWP Markus Haluk : Selama 60 tahun terjadi berbagai bentuk kekerasan di tanah Papua

November 16, 2023
Writer: CR-9 | Editor: Dominggus Mampioper
ULMWP
Sekretaris Eksekutif ULMWP Markus Haluk saat memberikan materi kepada jurnalis magang di Kantor Redaksi Jubi belum lama ini-Jubi/CR 9
Jayapura, Jubi- Selama 60 tahun di tanah Papua telah terjadi berbagai bentuk kekerasan melalui operasi militer dengan berbagai sandi operasi terus menerus dilakukan secara silih berganti. Akibatnya dampak dari operasi dengan berbagai sandi operasi itu tidak hanya berdampak kepada Tentara Nasional Papua Papua Barat atau TPNPB tetapi juga korban masyarakat sipil terutama orang tua, anak anak dan kaum perempuan.
“ Situasi di tanah Papua saat ini sangat mengkhawatirkan,” kata Markus Haluk Sekretaris Eksekutif United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP saat memantik materi tematik bertajuk ULMWP dalam Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik Sekolah Jujur Bicara di Kantor Redaksi Jubi di jalan SPG Taruna, Waena, nomor 15B, Waena, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (4/11/2023).

Dia mengatakan bahwa penindasan secara terlihat maupun tidak terlihat dalam bentuk kebijakan secara masif dan terstruktur sedang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap orang Papua.

“Imbasnya dirasakan oleh masyarakat sipil,” katanya.

Haluk juga mengatakan, Otsus hanya merugikan orang Papua. dia juga mengatakan, banyak undang-undang yang dibuat dari waktu ke waktu yang tidak mengakomodir kepentingan orang Papua akan tetapi hanya mengakomodir kepentingan pemerintah Indonesia dan investor, salah satunya undang-undang omnibus law.

Alumnus Sekolah Tinggi Fajar Timur atau STFT Jayapura itu mengatakan, pemerintah Indonesia selalu beranggapan Papua tidak ada pemilik dan tidak ada manusia sehingga, pemerintah pusat dan investor melakukan kesepakatan dan paksa masuk ke Papua.

“Pemerintah tanpa bicara dengan masyarakat Intan Jaya, Migani, dan Moni sebagai pemilik. Pemerintah menyetujui Blok Wabu,” katanya.

Menurutnya, Blok Wabu memiliki cadangan tambang yang lebih besar dari Nemangkawi yang sementara ini dieksploitasi PT. Freeport Mcmoran.

Selain itu, dia juga mengatakan miras yang tidak mau dicabut izinnya oleh pemerintah pusat dan daerah sementara itu menurutnya, miras akan berdampak ke perilaku seks bebas yang beresiko terkena HIV/AIDS, KDRT dalam rumah tangga, psikologi anak terganggu, dan membuat anak tidak menempuh pendidikan. Selain itu, mahasiswa bilang uang ini dan itu padahal habis dengan miras. Ujung-ujungnya pulang mayat.

“Ini bentuk penindasan yang tidak kelihatan tapi orang Papua terjerumus disitu dan sedang mati,”

Selain itu, Haluk yang juga mantan Sekjen AMPTI itu mengatakan, penindasan lainya juga larangan pemasaran buku yang ditulis intelektual Papua, larangan demonstrasi sementara, undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi dijamin.

Sementara itu, menurut data Sekretariat Keadilan dan Perdamaian atau SKP Gereja Katolik se-Tanah menunjukkan 49.926 warga sipil telah mengungsi akibat operasi militer dan kontak tembak antara TNI/Polri dan TPNPB di Nduga, Maybrat, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, dan Yahukimo dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.(*)
https://jubi.id/polhukam/2023/sekret...oogle_vignette
Kenapa nggak salahin KKB yang bikin konflik padahal di daerah TNI atau Polri nggak masuk KKB malah bunuh-bunuhgan sesam KKB
yang korupsi dana Otsus siapa ?

ULMWP Bakal Gelar Kongres Pertama, Ini yang Dibahas!

Senin, 13 November 2023 13:17 WIB
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Roy Ratumakin
zoom-inlihat fotoULMWP Bakal Gelar Kongres Pertama, Ini yang Dibahas!
Tribun-Papua.com/Noel Iman Untung Wenda
Panitia kongres United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bakal gelar kongres pertama di Port Numbay, Kota Jayapura.
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Panitia kongres United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bakal gelar kongres pertama di Port Numbay, Kota Jayapura.

Ketua Panitia Kongres pertama, Basoka Logo mengatakan, sejak kepanitiaan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) oleh Deklarator ULMWP pada tanggal 08 November 2023 di Port Numbay, untuk memfasilitasi dan memobilisasi rakyat West Papua guna terselenggaranya Kongres ke-I ULMWP.

Ia mengatakan, kongres akan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan / (SK) Nomor; 002/SK/DEK.ULMWP/XI/2023 tentang pembentukan dan pengangkatan Panitia Kongres United ULMWP oleh deklarator dan atau pendiri ULMWP, untuk memediasi atau memfasilitasi Kongres Ke-I ULMWP.

"Secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar ULMWP menegaskan, kongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi ULMWP," kata Basoka Logo kepada awak media di Kamwolker, Waena, Perumnas III, Kota Jayapura, Senin, (13/11/2023).


Kata Basoka Logo, mengamanatkan sejumlah hal termasuk dengan perubahan dan atau amandemen Undang-undang, pembentukan badan-badan konstitusional serta pengangkatan dan pemberhentian kepemimpinan baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatif, hanya dapat dilakukan melalui Kongres.

"Sehingga segala keputusan yang diambi atau dilakukan di luar kongres, dapat dinyatakan secara hukum tidak sah," ujarnya.

Dikatakan, kongres pertama ULMWP bakal terlaksana berdasarkan amanat Undang-undang Dasar, sehingga jika ada pihak tertentu yang mengembangkan isu atau propaganda di luar konstitusional, pihaknya menyatakan subjektif dan hoaks.

"Kami panitia mengonfirmasi bahwa, rakyat bangsa Papua dari seluruh teritorial West Papua di tujuh wilayah siap menggelar kongres pertama sesuai amanat UUD," tukasnya.

Basoka Logo juga menghimbau kepada seluruh rakyat bangsa Papua di seluruh tanah air West Papua untuk dapat berpartisipasi bersama-sama menyukseskan kongres yang bakal berlangsung pada November 2023.

"Konferensi Pers ini sekaligus merupakan undangan terbuka bagi seluruh rakyat West Papua untuk hadir pada Kongres pertama ULMWP di Port Numbay," ujarnya. (*)

https://papua.tribunnews.com/2023/11...-yang-dibahas.
Kongres-nya bakal dijaga polisi atau dilarang?