Kompas.com - 17/11/2023, 11:51 WIB
Singgih Wiryono, Novianti Setuningsih
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan meminta Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban mundur. Hal itu disampaikan sebagai respons beredarnya pakta integritas yang ditandatangani Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan KSP Silaban untuk mendukung capres tertentu dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Jadi, bila Kabinda punya aspirasi, mundur saja dari Kabinda enggak apa-apa. Tapi, kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral," ujar Anies saat ditemui di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023). Anies mengatakan, terbongkarnya pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong itu menyebabkan kepercayaan rakyat kepada negara menurun.

Ia menegaskan bahwa seharusnya aparat negara bersikap netral dan menjaga lembaga mereka dari keberpihakan kelompok politik tertentu. "Karena itu, bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi jangan gunakan negara," kata Anies.

"Bila Anda memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari (pejabat) negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi, kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, menurunkan derajat negara," ujarnya lagi.

Anies mengatakan, negara tidak melarang orang memiliki aspirasi, tapi aspirasi tersebut tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebab, seorang pejabat disumpah atas nama negara bukan atas nama kepentingan pribadi atau kelompok.

Anies lantas mengatakan, salah satu komitmen gerakan perubahan adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap para oknum yang mengatasnamakan negara untuk kepentingan pribadi.

"Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu," kata Anies. 

Sebelumnya, beredar pakta integritas yang ditandatangani Kabinda Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban dengan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Dalam Pakta Integritas yang viral di media sosial, tertulis:

"Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Yan Piet Moso, Nip197412XXXX, alamat Jalan Palapa V Nomor 21 B reremi Manokwari selaku PJ bupati kabupaten Sorong dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong
2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme KKN
3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah
4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60 persen-1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini".

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Anies Minta Kabinda Papua Barat Mundur jika Tak Netral".

Sampai saat ini beluim ada klarifikasi dari pihak terkait benar-tidaknya pakta integritas tersebut. Tetapi pernyataan Mahfud MD mengindikasikan bahwa temuan itu benar. Tetapi karena kejadiannya bulan Agustus dan saat itu Ganjar Pranowo belum ditetapkan sebagai calon presiden, maka bukan merupakan pelanggaran hukum.

Sejauh ini, kelompok masyarakat yang bersikap kritis seperti GFoenawan Mohamad dll juga belum memberikan pendapat.