- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Konflik di Sudan Semakin Besar Sementara Dunia Tetap Bungkam
TS
yellowmarker
Konflik di Sudan Semakin Besar Sementara Dunia Tetap Bungkam
Quote:
Konflik di Sudan Berlanjut, Dubes Harapkan Bantuan Kemanusiaan dari Indonesia
Kompas.com - 03/05/2023, 16:07 WIB
Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali di kediaman Duta Besar Sudan, Patra Kuningan, Jakarta Selatan Rabu (3/5/2023).
Fika Nurul Ulya, Dani Prabowo Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali mengatakan, pemerintah Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat konflik yang terjadi di negara itu.
Diketahui, konflik terjadi antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) sejak tanggal 15 April 2023.
"Kami memang membutuhkan bantuan kemanusiaan terutama bagi mereka yang terluka dan juga rumah sakit," kata Yassir saat ditemui di kediaman Duta Besar Sudan, Patra Kuningan, Jakarta Selatan Rabu (3/5/2023).
Bantuan kemanusiaan dibutuhkan mengingat banyaknya rumah sakit yang diserang dan dirusak oleh Rapid Support Forces (RSF).
Setidaknya, kata dia, sekitar 40 persen rumah sakit rusak karena menjadi sasaran penyerangan.
"Kami sudah memiliki daftar kebutuhan (dari bantuan kemanusiaan) yang telah kami susun," beber dia.
Untuk bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan, Yassir berencana menemui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Selain Indonesia, pihaknya juga mencari bantuan dari negara lain yang mampu memberikan dukungan.
"Saya berharap bisa bertemu dengan menteri kesehatan di Indonesia. Dan Insya Allah kami nantikan untuk segera bertemu dengannya," ungkap dia.
"Dan kami akan berusaha mencari dukungan dari saudara kami dan negara-negara sahabat," imbuh Yassir.
Sebagai informasi, konflik Sudan telah mengancam situasi keamanan di Sudan sehingga KBRI Khartoum menetapkan status Siaga II pada tanggal 16 April 2023.
Dengan meningkatnya eskalasi konflik tersebut, pada tanggal 20 April 2023, KBRI Khartoum menetapkan status Siaga I.
Sejauh ini, terdapat 949 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhasil dievakuasi dari wilayah konflik di Sudan.
Rinciannya, 930 orang dievakuasi via Jeddah, 13 orang dievakuasi via Mesir, dan 6 orang dievakuasi via Persatuan Emirat Arab.
Sementara itu, 929 WNI telah tiba di Tanah Air. Mereka dipulangkan dalam empat tahap.
Tahap pertama terdiri 385 orang tiba pada 28 April dengan Garuda Indonesia. Tahap kedua terdiri dari 363 orang tiba pada 30 April dengan Garuda Indonesia.
Tahap ketiga terdiri dari 75 orang tiba 1 Mei dengan pesawat TNI AU. Sementara 6 WNI mengatur kepulangannya secara mandiri.
Adapun tahan keempat terdiri dari 100 orang WNI yang tiba pada Selasa (2/5/2023). WNI yang telah dipulangkan ke tanah air akan menginap di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, untuk penanganan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga terkait, sebelum dipulangkan ke daerah asalnya.
Sumber
Kompas.com - 03/05/2023, 16:07 WIB
Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali di kediaman Duta Besar Sudan, Patra Kuningan, Jakarta Selatan Rabu (3/5/2023).
Fika Nurul Ulya, Dani Prabowo Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali mengatakan, pemerintah Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat konflik yang terjadi di negara itu.
Diketahui, konflik terjadi antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) sejak tanggal 15 April 2023.
"Kami memang membutuhkan bantuan kemanusiaan terutama bagi mereka yang terluka dan juga rumah sakit," kata Yassir saat ditemui di kediaman Duta Besar Sudan, Patra Kuningan, Jakarta Selatan Rabu (3/5/2023).
Bantuan kemanusiaan dibutuhkan mengingat banyaknya rumah sakit yang diserang dan dirusak oleh Rapid Support Forces (RSF).
Setidaknya, kata dia, sekitar 40 persen rumah sakit rusak karena menjadi sasaran penyerangan.
"Kami sudah memiliki daftar kebutuhan (dari bantuan kemanusiaan) yang telah kami susun," beber dia.
Untuk bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan, Yassir berencana menemui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Selain Indonesia, pihaknya juga mencari bantuan dari negara lain yang mampu memberikan dukungan.
"Saya berharap bisa bertemu dengan menteri kesehatan di Indonesia. Dan Insya Allah kami nantikan untuk segera bertemu dengannya," ungkap dia.
"Dan kami akan berusaha mencari dukungan dari saudara kami dan negara-negara sahabat," imbuh Yassir.
Sebagai informasi, konflik Sudan telah mengancam situasi keamanan di Sudan sehingga KBRI Khartoum menetapkan status Siaga II pada tanggal 16 April 2023.
Dengan meningkatnya eskalasi konflik tersebut, pada tanggal 20 April 2023, KBRI Khartoum menetapkan status Siaga I.
Sejauh ini, terdapat 949 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhasil dievakuasi dari wilayah konflik di Sudan.
Rinciannya, 930 orang dievakuasi via Jeddah, 13 orang dievakuasi via Mesir, dan 6 orang dievakuasi via Persatuan Emirat Arab.
Sementara itu, 929 WNI telah tiba di Tanah Air. Mereka dipulangkan dalam empat tahap.
Tahap pertama terdiri 385 orang tiba pada 28 April dengan Garuda Indonesia. Tahap kedua terdiri dari 363 orang tiba pada 30 April dengan Garuda Indonesia.
Tahap ketiga terdiri dari 75 orang tiba 1 Mei dengan pesawat TNI AU. Sementara 6 WNI mengatur kepulangannya secara mandiri.
Adapun tahan keempat terdiri dari 100 orang WNI yang tiba pada Selasa (2/5/2023). WNI yang telah dipulangkan ke tanah air akan menginap di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, untuk penanganan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga terkait, sebelum dipulangkan ke daerah asalnya.
Sumber
1 jam yang lalu
Anak-anak menaiki keledai menyeberang dari Sudan ke Chad, 7 November 2023. (Foto: El Tayeb Siddig/Reuters)
Seorang pejabat senior pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (7/11) memperingatkan bahwa “krisis kemanusiaan yang tak terbayangkan” sedang terjadi di Sudan, dengan jutaan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat konflik yang semakin ganas.
“Apa yang saya lihat adalah keputusasaan, kebutuhan kemanusiaan yang tak terbayangkan, dan ketakutan di mata banyak orang,” kata Dominique Hyde, Direktur Hubungan Eksternal Komisaris Tinggi PBB urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner For Refugees/ UNHCR). '
“Ini adalah perang yang meletus tanpa peringatan dan mengubah rumah-rumah warga Sudan yang sebelumnya damai menjadi kuburan.”
Hyde baru saja kembali dari kunjungan selama seminggu ke negara bagian Nil Putih di Sudan serta perbatasan dan daerah-daerah lain di Sudan Selatan. Dia mengatakan pertempuran semakin meluas dan brutal, sementara dunia tetap “diam saja, meskipun pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional tetap terjadi tanpa sanksi hukum.”
Sejak pertempuran meletus pada 15 April antara Angkatan Bersenjata Sudan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF), UNHCR melaporkan 4,5 juta orang telah mengungsi di Sudan, sementara 1,2 juta orang telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, termasuk Chad, Mesir, Sudan Selatan, Ethiopia, dan Republik Afrika Tengah.
Pertempuran baru-baru ini di wilayah Darfur, Sudan, telah menyebabkan lebih banyak pengungsi, dengan ribuan orang berjuang untuk mendapatkan perlindungan dan banyak yang tidur di bawah pohon di pinggir jalan, kata Hyde, seraya menambahkan bahwa sebagian besar pengungsi adalah perempuan dan anak-anak. [lt/ka]
Quote:
Hamas Kutuk Sudan yang Akan Lanjutkan Normalisasi dengan Israel!
Sabtu, 04 Feb 2023 09:35 WIB
kelompok Hamas saat parade militer (Foto: AP Photo
Rita Uli Hutapea - detikNews
Jakarta - Penguasa Gaza, kelompok Hamas, mengutuk Sudan karena setuju untuk melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel, melanggar dukungan puluhan tahun untuk kelompok militan Palestina itu.
Pada hari Kamis (2/2), dalam kunjungan pertama menteri luar negeri Israel ke Khartoum, ibu kota Sudan, kedua pemerintah sepakat untuk melanjutkan proses normalisasi yang disepakati pada Januari 2021.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (4/2/2023), Hamas mengutuk langkah tersebut, yang disebutnya "bertentangan dengan sikap umum Sudan yang menentang normalisasi hubungan dengan negara pendudukan Israel dan mendukung tujuan perjuangan Palestina".
Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyerukan "pada kepemimpinan Sudan untuk mundur dari keputusan ini yang bertentangan dengan kepentingan saudara-saudara Sudan dan hanya akan melayani agenda pendudukan Israel."
Selama tiga dekade pemerintahan jenderal Omar al-Bashir, Sudan adalah salah satu pendukung paling setia Hamas dan kelompok militan lainnya. Namun, sejak penggulingannya menyusul protes massal pada April 2019, kebijakan tersebut telah dibatalkan.
Seorang juru bicara Jihad Islam, kelompok militan Palestina lainnya, menggambarkan langkah itu sebagai "aib bagi negara Arab setinggi Sudan".
Sebelumnya pada tahun 2020, Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab telah menormalisasi hubungan mereka dengan Israel, melanggar kebijakan lama Liga Arab bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa perjanjian damai dengan Palestina.
Pada Januari 2021, Sudan secara resmi setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan Amerika Serikat menghapusnya dari daftar "negara sponsor terorisme", tetapi hubungan itu tidak pernah diformalkan.
Sumber
Sabtu, 04 Feb 2023 09:35 WIB
kelompok Hamas saat parade militer (Foto: AP Photo
Rita Uli Hutapea - detikNews
Jakarta - Penguasa Gaza, kelompok Hamas, mengutuk Sudan karena setuju untuk melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel, melanggar dukungan puluhan tahun untuk kelompok militan Palestina itu.
Pada hari Kamis (2/2), dalam kunjungan pertama menteri luar negeri Israel ke Khartoum, ibu kota Sudan, kedua pemerintah sepakat untuk melanjutkan proses normalisasi yang disepakati pada Januari 2021.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (4/2/2023), Hamas mengutuk langkah tersebut, yang disebutnya "bertentangan dengan sikap umum Sudan yang menentang normalisasi hubungan dengan negara pendudukan Israel dan mendukung tujuan perjuangan Palestina".
Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyerukan "pada kepemimpinan Sudan untuk mundur dari keputusan ini yang bertentangan dengan kepentingan saudara-saudara Sudan dan hanya akan melayani agenda pendudukan Israel."
Selama tiga dekade pemerintahan jenderal Omar al-Bashir, Sudan adalah salah satu pendukung paling setia Hamas dan kelompok militan lainnya. Namun, sejak penggulingannya menyusul protes massal pada April 2019, kebijakan tersebut telah dibatalkan.
Seorang juru bicara Jihad Islam, kelompok militan Palestina lainnya, menggambarkan langkah itu sebagai "aib bagi negara Arab setinggi Sudan".
Sebelumnya pada tahun 2020, Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab telah menormalisasi hubungan mereka dengan Israel, melanggar kebijakan lama Liga Arab bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa perjanjian damai dengan Palestina.
Pada Januari 2021, Sudan secara resmi setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan Amerika Serikat menghapusnya dari daftar "negara sponsor terorisme", tetapi hubungan itu tidak pernah diformalkan.
Sumber
"Sudan nanti dulu.
Kami kaji dulu apakah sudah sesuai amanat konstitusi ato belum." 🤣
- Ganjar Mahfud -
Diubah oleh yellowmarker 08-11-2023 07:29
dragunov762mm dan pilotproject715 memberi reputasi
2
498
23
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan