Ingin Pisah dari Papua Tengah, Bupati Mimika Deklarasi Pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi

Jumat, 3 November 2023 14:23 WIB


Bupati Mimika, Eltinus Omaleng didampingi anggota DPRD Mimika, dan tokoh masyarakat mendeklarasikan pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi. 

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Bupati Mimika, Eltinus Omaleng didampingi anggota DPRD Mimika, dan tokoh masyarakat mendeklarasikan pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi.

Adapun tokoh masyarakat ikut serta pada Pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi yaitu dari suku Amungme dan Kamoro.

Audensi dilakukan dengan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito di Hotel Yello Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Pemda Mimika juga mengusulkan pemekaran Kotamadya Timika, Kabupaten Mimika Timur, dan Kabupaten Mimika Barat.

Pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi ini secara resmi dideklarasikan oleh Eltinus Omaleng.

Kesepakatan bersama ini langsung diserahkan kepada Valentinus Sudarjanto Sumito yang sebelumnya sempat menjabat Pj Bupati Mimika.

Berikut point kesepakan Provinsi Papua Nemangkawi:

Mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi dengan ibu kota di Timika.Mendukung sepenuhnya pembentukan kota madya di Timika.Mendukung sepenuhnya pembentukan Kabupaten Mimika Barat dengan ibukota di Kapiraya.

Mendukung sepenuhnya pembentukan Kabupaten Mimika Timur dengan ibukota di Agimuga.Dengan telah ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama ini maka Provinsi Papua Nemangkawi, Kota Timika, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat dinyatakan secara resmi dideklarasikan.

Deklarasi dan kesepakatan ini ditandatangani oleh Eltinus Omaleng, 20 anggota DPRD Mimika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

Eltinus Omaleng mengatakan, Papua diberikann kesempatan untuk melakukan pemekaran sehingga ini menjadi peluang bagi Mimika membentuk provinsi sendiri.

Kini, Mimika bergabung dengan Papua Tengah dan wilayah adat Mee Pago, secara demografi tidak sesuai.

Seharusnya Mimika masuk dalam wilayah adat Domberay.

Mimika juga memiliki sumber daya yang besar sehingga layak untuk membentuk provinsi sendiri demi kesejahteraan masyarakat Mimika dalam hal ini Amungme dan Kamoro.

"Dua suku besar di Mimika, Amungme dan Kamoro tidak pernah bergabung dengan siapapun maka kita harus berdiri sendiri."

"Kita harus miliki provinsi dan kabupaten sendiri. Kita tentukan nasib sendiri,” tegasnya Eltinus kepada Tribun-Papua.com.

Eltinus juga mendorong percepatan pembentukan provinsi dan pemekaran kabupaten.

Dorongan itu tidak hanya dari sisi pemerintahan, bupati dan DPRD, tetapi kesepakan membentuk tim untuk berjuang ke DPR RI atau lewat jalur politik," katanya.

Kata Omaleng, provinsi baru ini bakal menjadi provinsi dan kabupaten dengan konsep Otonomi Khusus sepenuhnya.

Dirinya meminta legislatif membuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) mengatur tentang kabupaten dan provinsi harus dipimpin oleh orang asli Papua.

"Jadi Mimika Barat harus dipimpin orang Kamoro dan Mimika Timur harus dipimpin orang Amungme," jelasnya.

Ia menegaskan, usulan ini sebagai bentuk penolakan Nabire sebagai ibukota Papua Tengah karena seharusnya berada di Mimika.

Pemkab Mimika sejak awal berjuang bahkan sudah menyiapkan infrastruktur untuk Papua Tengah.

"Kalau ibukota dialihkan ke Mimika maka, Pemkab sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Mimika, Johanis Felix Helyanan mendukung langkah Bupati Mimika dalam membentuk provinsi sendiri yang berkedudukan di Mimika.

Dirinya juga mendukung percepatan pemekaran kabupaten yang sudah lama direncanakan namun belum terwujud.

“Kita sejak dulu berharap Timika jadi ibukota, kemudian pemekaran kabupaten. Pada prinsipnya kita ingin supaya ada provinsi baru di Mimika."

"Ini hal positif, kalau kita kompak perjuangkan dan berharap ditindaklanjuti,” kata Johanis.

Menurutnya, Mimika memiliki perkembangan yang cukup pesat dan sumber daya cukup besar.

Lanjutnya, dengan perkembangan sudah layak bentuk DOB.

Jadi saya pribadi, mari kita dukung, kalau memang itu baik. Kita harus punya wacana bentuk kabupaten dan provinsi baru,” katanya.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito, menyambut baik adanya usulan dari Kabupaten Mimika.

Kara Valentinus, pemekaran Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika Timur sudah masuk dalam prioritas yang ditetapkan lewat Surat Presiden.

Menurutnya Kabupaten Mimika sebagai daerah induk masih layak untuk dimekarkan menjadi beberapa daerah otonom kabupaten atau kota.

Wacana pemekaran daerah sebuah ide yang sangat logis dan layak diperjuangkan untuk melayani masyarakat," ungkapnya.

Lanjut Valentinus, ide pemekaran Kabupaten Mimika menjadi sebuah daerah otonom provinsi dapat dimungkinkan terjadi.

Selain karena luas wilayah dan bentangan alam kaya raya dan penuh potensi, mayoritas masyarakat di Kabupaten Mimika tumbuh dengan IPM tertinggi kedua setelah Kota Jayapura di Tanah Papua pada Tahun 2017-2019.

"Jadi usulan harus dilakukan sesuai prosedur dan didasarkan pada aturan, apalagi saat ini pemerintah masih menerapkan moratorium pemekaran," bebernya.

Berikut pemetaan wilayah pemekaran Provinsi Papua Nemangkawi:
1. Kabupaten Mimika Barat meliputi Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh dan Distrik Amar.
2. Kabupaten Mimika Timur meliputi Distrik Agimuga, Distrik Jita, Distrik Alama, Distrik Jila dan Distrik Mimika Timur.Kota Timika sebagai ibu kota meliputi Distrik Mimika Baru.
3. Kabupaten Mimika sebagai induk meliputi Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Kuala Kencana, Distrik Tembagapura, Distrik Kwamki Narama, Distrik Hoya, Distrik Iwaka dan Distrik Wania. (*)

https://papua.tribunnews.com/2023/11...gkawi?page=all

Aduh, kasian adek2 yg belajar geografi, hapalan propinsinya makin banyak