JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan alias Donnie sepakat dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto soal adanya ketua umum partai politik (parpol) yang kartu trufnya dipegang agar mengusung putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Menurut Donnie, pernyataan Hasto bisa juga dimaknai sebagai bentuk kekhawatiran terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.

"Kekhawatiran itu hal wajar karena kita sebagai manusia normal ya, dalam dunia politik itu, situasi politik berubah, dinamis lah," kata Donnie kepada Kompas.com, ditemui di Jakarta, Kamis (2/11/2023) malam.

"Sehingga kita juga karena PPP kita bersama, kerja sama (dengan PDI-P), maka kita mendukung pernyataan Mas Hasto itu," tambahnya.

Kendati demikian, Donnie mengatakan bahwa PPP tidak mengetahui siapa ketum parpol yang dipegang kartu trufnya tersebut.

Adapun saat ini pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diusung oleh parpol Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Sejumlah parpol non parlemen juga ikut mendukung pasangan ini, yakni Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, dan Partai Garuda.

"Di sisi lain kan PPP ini partai Islam, tentunya kita tidak boleh ada suudzon dulu, tapi kita harus bekerja menunjukkan kepada masyarakat bahwa langkah yang kita lakukan itu pasti mendapat dukungan penuh dari masyarakat," ucapnya.

Dari pernyataan Hasto, menurut Donnie, ada dugaan jika pihak tertentu ingin mencoba melemahkan pihak lainnya. Dia tak menyebut spesifik siapa pihak tertentu dan pihak lain itu.

Ia hanya memastikan, PPP bersama PDI-P yang telah berkoalisi mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus berbaik sangka dan berikhtiar demi kebaikan bangsa.

Akan tetapi, dia berharap berbagai dinamika politik terkini tidak mengganggu jalannya Pemilu 2024 yang sudah sampai pada tahap pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Tentunya kita ingin supaya perjalanan demokrasi di 2024 itu dalam damai, sukacita riang gembira, karena pesta demokrasi itu oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak cuma milik kelompok tertentu, kandidat tertentu, atau pihak-pihak tertentu," ujar Donnie.

"Enggak boleh ada yang boleh klaim bahwa pesta demokrasi milik mereka (pihak tertentu)," lanjutnya

Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto menilai, pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres terjadi lantaran adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, awalnya Gibran yang berusia 36 tahun tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai capres atau cawapres.

Namun, Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh paman Gibran memutuskan mengabulkan uji materi yang mengubah ketentuan itu.

Bahkan, Hasto mengeklaim, ada ketum partai politik yang kartu trufnya dipegang.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan life time 'saya hanya harian', lalu ada yang mengatakan 'kerasnya tekanan kekuasaan," ungkap Hasto.

kompas.com