Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal anggapan dinasti politik keluarganya usai Wali Kota Solo yang merupakan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, diusung jadi cawapes Prabowo Subianto. Jokowi menyerahkan penilaian itu ke masyarakat.

"Ya itu kan masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai," ujar Jokowi, usai membuka BNI Investor Daily Summit 2023 di Plataran Hutan Kota, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Jokowi menegaskan semua pemilihan umum baik pilkada, pileg, hingga pilpres dipilih oleh rakyat. Dia mengatakan semua penentuan berada di tangan rakyat.

"Dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilhan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi," ujarnya.

Diketahui, Gibran resmi diusung jadi cawapres Prabowo berdasarkan kesepakatan para ketum parpol Koalisi Indonesia Maju. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Prabowo didampingi seluruh ketum partai koalisi di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (22/10).

Gibran pun sudah bicara soal statusnya di PDIP. Gibran mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin," kata Gibran dilansir detikJateng, Senin (23/10).

Selain bertemu dengan Puan, Gibran yang saat ini berstatus kader PDIP mengaku juga bertemu dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Arsjad Rasjid. Saat ditanya mengenai nasibnya di PDIP, Gibran kembali menegaskan sudah berkomunikasi dengan Puan dan Arsjad.

"Sudah Mbak Puan dan Pak Arsjad. Kemarin Jumat malam saya sudah komunikasi dengan Mbak Puan dan Pak Arsjad, itu jawaban saya," ujar Gibran.


PDIP soal Status Gibran

Ketua Badan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan jika Gibran bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, maka keanggotaan Gibran di PDIP akan dicabut. Dia menyebut aturan itu sudah berlaku otomatis.

"Nah kalau dalam aturan PDIP ya itu otomatis, kalau dia memilih bergabung ke sana maka keanggotaan PDIP pasti dicabut kan gitu," ujarnya.

Komarudin menilai kasus Gibran ini adalah hal yang biasa di partai. Dia menekankan aturan tersebut otomatis berlaku bagi seluruh anggota partai.


"Jadi itu bukan hal luar biasa, itu hal biasa-biasa saja yang berlaku di PDIP, yang berlaku bagi seluruh anggota PDIP. Jadi kalau dia sudah memiliki mendaftarkan diri pasangan dengan Pak Prabowo, ya sudah kehilangan keanggotaanya di PDIP," ujarnya kepada wartawan, Senin (23/10).


Saat ditanya apakah pihaknya sudah mengeluarkan surat pemecatan atau pemberhentian untuk Gibran, Komarudin tidak menjawab lugas. Dia mengatakan surat pemberhentian itu tergantung tingkatan masalahnya.

"Kalau itu tergantung dari masalahnya kan, di berapa daerah ya kita proses pemecatan tergantung tingkatan masalahnya. Kalau ini nanti kita lihat prosesnya sampai di mana. Tapi yang pasti PDIP itu tidak bisa kita main dua kaki, kata Ibu Ketum Megawati tidak boleh main dua kaki," ujarnya.

"Apalagi calon pemimpin kan harus memberi contoh teladan toh" lanjut Komarudin.

Baca artikel detiknews, "Jokowi soal Politik Dinasti Usai Gibran Cawapres: Yang Tentukan Rakyat!" selengkapnya https://news.detik.com/pemilu/d-6998...ntukan-rakyat.


Tuh, yg tentukan rakyat. bukan fans Hamas Pranowo.