Sumber Gambar

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang biasa disingkat KPK, merupakan sebuah lembaga negara di Indonesia yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan memiliki tugas dan wewenang untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi.

Prosedur tata kerja KPK diatur lebih lanjut melalui Keputusan KPK. KPK juga berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan perintah dan atas nama KPK. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan independen. Hal ini penting guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Selain korupsi, rupanya kolusi dan nepotisme juga bisa dilaporkan ke KPK. Kolusi dan nepotisme adalah praktik-praktik yang sangat merugikan dan tidak etis. Istilah ini termasuk dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sering terdengar. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan kolusi dan nepotisme?


Sumber Gambar

Kolusi merujuk pada praktik kolaborasi atau persekongkolan rahasia antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang tidak baik, seperti memperoleh keuntungan pribadi. Sementara itu, nepotisme mengacu pada praktik memberikan perlakuan istimewa atau memihak kepada keluarga atau kerabat dekat dalam perekrutan atau pemberian jabatan.

Baru-baru ini, nama Presiden Jokowi menjadi pemberitaan usai dilaporkan ke KPK atas tuduhan kolusi dan nepotisme. Hal ini sendiri dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Koordinator TPDI, M Erick menyebut bahwa pelaporan ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan seseorang di bawah 40 tahun menjadi capres dan cawapres asal berpengalaman menjadi kepala daerah.

Erick menuding bahwa putusan tersebut disahkan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres. Erick mengatakan bahwa ada kemungkinan nepotisme antara Jokowi dengan Anwar Usman selaku ketua MK. Anwar disebut-sebut sengaja membukakan jalan bagi Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto.


Sumber Gambar

Ada beberapa orang yang dilaporkan oleh TPDI yang antara lain:

1. Presiden Jokowi
2. Ketua MK Anwar Usman
3. Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka
4. Ketua PSI Kaesang Pangarep
5. Mensesneg Pratikno
6. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto
7. Almas Tsaqibbirru, prinsipal pemohon
8. Arif Suhadi, kuasa hukum pemohon

Erick menyebut bahwa laporan mereka merupakan aduan masyarakat pada umumnya. Ia berserta pihaknya berharap agar pihak berwajib benar-benar melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang mereka buat ini.

Kolusi dan nepotisme adalah praktik yang merusak dan tidak etis. Mereka menghambat kemajuan suatu negara dan menciptakan ketidakadilan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk memerangi korupsi, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan integritas. Hanya dengan menghilangkan praktik kolusi dan nepotisme, kita bisa menciptakan lingkungan yang adil dan berkeadilan bagi semua.


Sumber Gambar

Namun untuk TPDI pun harus berhati-hati juga dalam melaporkan sesuatu. Apalagi yang dilaporkan ini adalah seorang Presiden. Haruas ada bukti yang meyakinkan. Supaya nantinya tidak menjadi bumerang terhadap diri mereka sendiri nantinya. Hal ini sudah disampaikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) supaya tidak asal tuduh kepada keluarga Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPK didukung oleh Tim Penasihat yang memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan keahlian masing-masing. Tim Penasihat berperan penting dalam memberikan masukan kepada KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kita lihat bagaimana KPK menindaklanjuti laporan ini ke depannya!



Menurut kalian haruskah Prseiden Jokowi dan lainnya dilaporkan?

Sumber: Link Referensi 1, Link Referensi 2
Tulisan dan Narasi Pribadi