BESOK Ada Aksi ULMWP di Jayapura, Buchtar Tabuni Desak Pemerintah Buka Akses Dewan HAM PBB ke Papua

Senin, 16 Oktober 2023 14:34 WIB
Editor: Paul Manahara Tambunan
zoom-inlihat fotoBESOK Ada Aksi ULMWP di Jayapura, Buchtar Tabuni Desak Pemerintah Buka Akses Dewan HAM PBB ke Papua
Tribun-Papua.com/ Hendrik
Ketua Dewan West Papua (West Papua Council) Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Buchtar Tabuni, saat memberikan keterangan pers, di Waena, Abepura, Kota Jayapura, Jumat (25/3/2022)
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Selebaran berisi seruan aksi oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) disebar kepada publik.

Dalam seruan itu, ULMWP menyerukan masyarakat Papua bergabung menggelar aksi guna mendesak pemerintah Indonesia membuka asas kunjungan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berkunjung ke Papua.

Rencana aksi akan digelar besok, Selasa (17/10/2023) mulai pukul 09.00 WIT hingga selesai.

Adapun aksi massa akan dipusatkan di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.

Sementara, titik penjemputan massa di Doyo Baru, Pos 7 Sentani, Expo Waena, Perumnas 3, Lingkaran Abepura, Entrop, Taman Imbi Kota Jayapura, dan Dok 5 Yapis.

Dalam lembaran seruan, Deklarator ULMWP, Buchtar Tabuni, menuding pemerintah Indonesia terus melakukan pembunuhan terhadap masyarakat Papua sejak Juni hingga September 2003.

Buchtar yang juga Penanggung Jawab Aksi, menuding aparat TNI dan Polri melakukan kekerasan terhadap warga sipil di Dogiyai, Fakfak, Yahukumo, Nduga, Pegunungan Bintang, dan daaerah lainnya di wilayah Tanah Papua.


Selebaran berisi seruan aksi oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) disebar kepada publik.

"Hal ini menyebabkan 13 orang tewas, tujuh orang luka-luka, 16 ditangkap, dan sekitar 64.000 orang mengungsi,” kata Buktar dalam seruan aksinya yang diterima Tribun-Papua.com.

Selain itu, kata Buchtar, Indonesia telah menempatkan sebanyak 47.261 personel militer dan ada sekitar 445 perusahaan di Papua yang bergerak di bidang pertambangan mineral minyak gas, pengusahaan hutan dan perkebunan sawit.

Buchtar menyebut pembantaian dan pembunuhan rakyat Papua adalah pelanggaran HAM karena dilakukan oleh instrumen pemerintah Republik Indonesia.

"Persoalan pelanggaran HAM sudah mendapat perhatian dari negara-negara sub regional MSG dan regional PIF, sehingga pada 24 Agustus 2023 dalam communike MSG nomor 9 poin ke-1 mengakui bahwa forum yang paling tepat untuk membahas isu HAM adalah PBB melalui Dewan HAM PBB," ujarnya.

Menurut Buchtar, sesuai dengan situasi luas Papua saat ini dan communike MSG 24 Agustus 2023, maka ia menyerukan kepada rakyat Papua untuk bergabung dalam aksi demonstrasi damai.

"Kami mendesak pemerintah Indonesia membuka akses kunjungan komisioner tinggi HAM PBB ke West Papua dan mendukung pertemuan IPWP 18 Oktober 2003 untuk mendesak kunjungan komisi HAM PBB ke West Papua sesuai Komunika MSG," katanya. (*)

https://papua.tribunnews.com/2023/10...-pbb-ke-papua.




Inggris Tak Bakal Respon Kampanye Isu HAM Papua di Parlemen, Ini Penjelasan Marinus Yaung

Senin, 16 Oktober 2023 19:53 WIB
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Roy Ratumakin
zoom-inlihat fotoInggris Tak Bakal Respon Kampanye Isu HAM Papua di Parlemen, Ini Penjelasan Marinus Yaung
Kolase Tribun-Papua.com
Menyoroti isu HAM dan referendum Papua pada pertemuan London, Marinus Mesak Yaung mengatakan, parlemen Inggris tidak akan merespon kegiatan kampanye isu HAM Papua dan referendum Papua oleh ULMWP-IPWP di gedung parlemen.
Laporan Wartawan, Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Menyoroti isu HAM dan referendum Papua pada pertemuan London, Marinus Mesak Yaung mengatakan, parlemen Inggris tidak akan merespon kegiatan kampanye isu HAM Papua dan referendum Papua oleh ULMWP-IPWP di gedung parlemen.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, itu mengatakan, ULMWP dan Internation Parliament for West Papua (IPWP) berencana mengadakan pertemuan di London, Inggris pada 18 Oktober 2023.

Pertemuan tersebut dengan agenda membicarakan keputusan kontroversi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) di Vanuatu, Agustus 2023 sekaligus melanjutkan advokasi internasional isu hak asasi manusia (HAM) dan referendum Papua.

Dikatakan, KTT MSG di Vanuatu tahun ini, sebenarnya harapan terbesar ULMWP untuk mendapat status keanggotaan penuh di forum MSG.

Namun harapan tersebut tidak tercapai. Bahkan, forum MSG dengan keputusan tegas menutup pintu bagi ULMWP untuk mendapat status keanggotaan penuh.

"Karena diplomasi ULMWP yang gagal di komunitas Melanesia, yang menjadi basis utama perjuangan politik referendum Papua, ULMWP melanjutkan perjuangan kembali di luar basis politiknya, yakni di Inggris dan Eropa," kata Marinus melalui pesan WhatsApp kepada Tribun-Papua.com, Senin (16/10/2023).

Logikanya, kata Marinus, kalau di basis politik saja sudah kalah, apalagi di basis politik orang lain.

Orang Papua, menurut Marinus, memiliki peluang besar untuk menjadi Wali Kota, Bupati, dan Gubernur hanya di atas tanah Papua.

Karena ini basis politik orang Papua, tidak mungkin orang Papua miliki peluang besar menjadi Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur Jawa Barat karena daerah ini bukan basis politik orang Papua.

"Logika sederhana ini untuk menggambarkan upaya diplomasi ULMWP dan IPWP dalam rencana pertemuan mereka di London, Inggris minggu ini,” ujarnya.

“ULMWP dan IPWP berusaha untuk melobi anggota parlemen untuk mendapat dukungan parlemen Inggris terhadap agenda referendum Papua yang diperjuangkan ULMWP.”

“Untuk mendapatkan dukungan parlemen Inggris, maka perlu dukungan rakyat Papua melalui demo besar-besaran," pungkasnya.

Untuk itu, Marinus menyarakan, sebelum rakyat Papua memberikan dukungan kepada pertemuan ULMWP dan IPWP, ada beberapa nasehat yang perlu diperhatikan.

Pertama, ULMWP dan IPWP sudah mengajukan surat ijin penggunaan satu di antara ruangan pertemuan di gedung parlemen Inggris ke Ketua House of Commons atau seperti lembaga DPR di Indonesia.

"Supaya surat ijin penggunaan ruangan bisa dikeluarkan oleh Ketua House, maka perlu ada demo besar-besaran di Papua. Bila perlu sampai jatuh korban," katanya.

Ia menjelaskan, sejak IPWP diluncurkan, di ruangan parlemen Inggris pada Agustus 2008, jumlah anggota parlemen Inggris yang tergabung dalam IPWP tidak ada penambahan secara signifikan hingga saat ini.

"Masih tetap empat orang yakni, Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik, dan Jeremy Corbyn. Untuk Corbyn, sudah tiga tahun terakhir dia tidak bicara isu Papua di parlemen Inggris lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Marinus, pertemuan IPWP Oktober 2023 akan dihadiri oleh pimpinan baru ULMWP hasil KKT ke-2 ULMWP di Vanuatu Agustus 2023 lalu.

"Pimpinan baru ULMWP akan diwakili oleh Oktovianus Mote. Kemampuan diplomasi Oktovianus Mote cukup bagus dan menjanjikan. Namun isu HAM dan referendum Papua yang diperjuangkan Oktovianus Mote, Benny Wenda, ULMWP, dan IPWP bukanlah isu strategis dari konstituen anggota parlemen Inggris," katanya.

Selain Itu, perlu dicatat baik, bahwa jika isu referendum Papua mau diadopsi sebagai agenda parlemen Inggris, harus melalui dua mekanisme.

"Pertama, melalui mekanisme petisi untuk meminta pendapat rakyat Inggris, yang merupakan konstituen anggota House of Commons di Inggris.”

“Kedua, melalui mekanisme voting di House of Commons untuk mendapatkan dukungan suara mayoritas sebesar 326 suara anggota.”

“Kedua mekanisme ini, logika keilmuan saya mengatakan, sangat sulit untuk dicapai melalui kemampuan lobi dan diplomasi dari Oktovianus Mote dan Benny Wenda dan juga dukungan oknum-oknum anggota parlemen seluruh dunia yang tergabung dalam IPWP," paparnya.

Dikatakan juga, pertemuan ULMWP-IPWP untuk suarakan agenda HAM Papua dan Referendum Papua, di London, Inggris pada 18 Oktober 2023, menurut hematnya timingnya atau waktunya tidak tepat.

"Alasan pertama, Inggris baru saja memobilisasi seluruh negara-negara persemakmuran Inggris di PBB untuk mendukung keanggota Indonesia di Dewan HAM PBB. Karena dukungan Inggris, Indonesia berhasil mendapatkan 186 suara dukungan dari total jumlah keseluruhan suara 192 negara anggota PBB," jelasnya.

Selain itu, dari sisi sejarah diplomasi terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan GAM PBB yang keenam kalinya ini untuk periode 2024-2026, adalah sejarah diplomasi Indonesia di forum internasional yang cukup membanggakan.

"Ini mempertegas kepercayaan masyarakat internasional terhadap kemampuan Indonesia memainkan peran penegakkan HAM dan demokrasi di dunia internasional," jelasnya.

Alasan lain kata Marinus, pemerintah dan Parlemen Inggris sedang fokus untuk merespon situasi perang Hamas dan Israel di Timur Tengah. Karena Inggris adalah sumber utama konflik Israel-Palestina dan Israel-Hamas saat ini.

"Inggris yang keluarkan Deklarasi Belfour tahun 1917 yang mendukung gerakan zionisme dan pendirian negara Israel tahun 1948 di wilayah warisan jahahan Ottoman Turkey di Timur Tengah atau Asia Barat," jelasnya.

Karena itu, Marinus berasumsi dari keilmuannya, parlemen Inggris tidak bakal merespon kegiatan kampanye isu HAM Papua dan referendum Papua oleh ULMWP-IPWP yang berencana untuk menggunakan satu di antara ruangan di gedung Parlemen Inggris dalam minggu ini. (*)


https://papua.tribunnews.com/2023/10...aung?page=all.
Aksi demo yang kelihatan nggak akan ada efeknya