Jakarta - Ketua Umum (Ketum) PKB sekaligus bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menganggap heboh janji 'BBM gratis' disalahpahami. Cak Imin menjelaskan maksud janji politiknya tersebut.

"Oh iya itu disalahpahami ya bahwa subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, terutama akses kepada pekerjaan," kata Cak Imin usai acara bersama para ajengan dan habaib di Hotel Grand Sunshine, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023).

Cak Imin menekankan para pekerja perlu diberikan subsidi untuk akses ke tempat kerja mereka. Dia mengatakan para pekerja yang menggunakan kendaraan motor dapat mengakses subsidi BBM, namun bukan gratis.

"Jadi kalau rakyat yang bekerja di level paling bawah tidak bisa keluar rumah dan tidak mendapatkan transportasi publik yang memadai bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus jadi bukan 0 Rupiah, ndak mungkin," ujarnya.

"Itu difokuskan kepada akses pekerjaan bagi kaum lemah untuk bisa keluar rumah dan bekerja," imbuh dia.

Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda sebelumnya memberikan penjelasan lebih lanjut terkait wacana bahan bakar minyak atau BBM gratis jika Cak Imin terpilih di 2024. Huda menyebut BBM bukan gratis tetapi semurah-murahnya dan tersegmentasi untuk kalangan masyarakat tertentu.

"Ini kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM yang selama ini bocor dan kurang tepat sasaran, masih dipakai di pabrik-pabrik, masih dipakai oleh orang-orang yang semestinya tidak menggunakan subsidi BBM itu," kata Huda dalam keterangannya, Senin (11/9).

"Yang punya kendaraan roda empat itu pakai Pertalite gak pakai Pertamax, terus korporasi atau pabrik juga pakai juga, artinya tidak tepat sasaran," sambungnya.

Huda pun menilai harusnya subsidi BBM diberikan kepada pengguna sepeda motor. Dia lantas membeberkan jika subsidi hanya diberikan kepada pengguna sepeda motor maka harga BBM bisa menyentuh harga Rp 7.000 per liter.

"Pemilik sepeda motor di Indonesia ini berjumlah 120 juta, kalau subsidi BBM kita selama ini itu totalnya Rp 261 triliun, kalau subsidinya hanya pemilik sepeda motor dengan 120 juta, misalnya nanti pertalite mau kita turunkan harganya jadi Rp 7.000, itu hanya dibutuhkan Rp121 triliun, artinya efesien subisidi kita gak bengkak, kalau basisnya segmen," jelas dia.

Karena itu lah, Huda menekankan pada ketepatan sasaran subsidi BBM. Dia menyebut bukan ingin membuat BBM gratis, melainkan berbasis segmented dengan harga yang semurah-murahnya.

detik.com