LEMPAR PAPUA : kebijakan terhadap Papua kedepankan infrastruktur, bukan kemanusiaan

Konflik TNI /Polri-TPNPB-OPM, Lempar Papua, Pelanggaran HAM Papua, Pembangunan Infrastruktur Papua

August 28, 2023


Founder Lembaga Riset Ekonomi Politik (Lempar) Papua Maiton Gurik-Doc Pribadi

Timika, Jubi – Founder Lembaga Riset Ekonomi Politik (Lempar) Papua Maiton Gurik, menilai pemerintah republik Indonesia dalam kebijakannya terhadap Papua lebih mengedepankan infrastruktur ketimbang mengedepankan penyelesaian konflik politik atau ideologi yang belum juga tuntas sampai hari ini di daerah seperti, Kabupaten Puncak, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo. Kontak tembak terus terjadi sementara pemerintah terus gencarkan Pembangunan infrastruktur.

“Konflik antara TNI-POLRI dengan TPNPB OPM itu sampai detik ini masih terus terjadi. Sementara, pemerintah sibuk dengan pembangunan fisik yang hanya seremonial semata saja, sedangkan manusia nya mati banyak di Papua. Pembangunan untuk siapa? Kalau anak anak usia dini saja putus sekolah siapa yang mau menikmati infrastruktur apakah orang Jakarta ?,” katanya membalas pertanyaan Jubi.id via WhatsApp, Senin (28/8/2023).

Gurik mengatakan, pemerintah Indonesia mencoba membangun Papua dengan berbagai jenis-jenis kebijakan. Seperti, Otsus jilid I, UP4B, Otsus jilid II, BP3OKP, pemekaran yang banyak dan sejenis kebijakan lainya yang hampir sebagian dibuat sepihak, tanpa dikonfirmasi rakyat Papua sebagai subjek pembangunan.

“Dari macam kebijakan itu, kami amati sampai detik ini tidak bisa bantu keadaan Papua secara signifikan. Praktek kebijakan itu hanya jadi proyek proyekan segelintir orang, tanpa ada kerja-kerja nyata dan konkrit. Kebijakan dibuat atas nama rakyat tapi itu hanya jadi lahan mengeruk uang dan memperkaya diri sendiri. Rakyat jadi korban kebijakan pemerintah itu dilupakan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri,” katanya.

Gurik mengatakan, sesungguhnya, yang harus didorong pemerintah cepat dan tepat yaitu; kembalikan tingkat kepercayaan rakyat Papua yang sudah botak terhadap Indonesia, dengan memulihkan trauma dan kejahatan panjang yang dialami rakyat Papua selama puluhan tahun.

“Menurut saya trauma berkepanjangan inilah yang harus diurus duluan, barulah kita bicara yang lain. Pemerintah dengan segala cara paksakan, sementara rakyat Papua lagi sedang sakit lalu disuruh hafal ‘NKRI harga mati’ , dan berbagai doktrinasi semu yang selama ini dibangun. Bagaimana mungkin, rakyat Papua mau jadi nasionalis tulen Indonesia, dengan cara-cara paksa, keji dan kejam begitu,” katanya.

Gurik mengkritisi cara-cara pemerintah Indonesia yang kerap apatis dengan persoalan kemanusiaan menurutnya pendekatan di Papua harus merubah format baru dan tidak bisa biarkan akar masalah Papua ini terus berlanjut hingga rakyat Papua terus jadi korban kebijakan pemerintah.

“Kami juga tidak ingin, kematian terus meningkat atas kebodohan pemerintah yang tidak bisa mencari solusi damai dan radikal untuk mengakhiri kekerasan dan konflik yang berkepanjangan terjadi di Papua,” katanya .

Gurik mengatakan,  kebijakan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (inpres) khusus untuk menyelesaikan rekomendasi tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM berat masa lalu, itu tidak efektif karena ada penolakan dari korban.

“Saya mengusulkan untuk pemerintah Indonesia segera melakukan dialog untuk mendengarkan apa isi hati dari orang Papua dan aktor aktor yang berkonflik selama ini di Tanah Papua dan keluarga korban pelanggaran HAM di tanah Papua, agar masalah papua tidak dilihat saja dari kacamata infrastruktur tapi juga kemanusian agar keadilan bisa terwujud di negara ini” katanya.

https://jubi.id/polhukam/2023/lempar...n-kemanusiaan/