Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag) atas upayanya memenuhi aspirasi masyarakat dalam memberikan dukungan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan masjid dan musala.

Apresiasi ini terutama karena bantuan tersebut disampaikan melalui mekanisme yang lebih transparan dan efisien, yakni melalui sistem Simas.

Dana tersebut disalurkan secara langsung melalui rekening pengurus masjid dan musala tanpa melibatkan perantara yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar atau penyimpangan.

Ia berpendapat bahwa jika sistem Simas dapat diterapkan secara efektif dalam semua program Kemenag, maka cara ini akan meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik, sambil menghilangkan risiko- risiko yang sebelumnya sering dikeluhkan oleh masyarakat. Hal tersebut terutama terkait dengan potensi pengurangan bantuan dan penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Semua DKM penerima bantuan Kemenag yang menemui saya, menyampaikan bahwa dana itu langsung ditransfer ke rekening atas nama DKM, tanpa potongan sepeser pun. Begitulah harusnya praktek yang berlaku di Kemenag. Itu sangat diapresiasi. Kementerian Agama semestinya memang mampu menjadi teladan dalam hal transparansi, dan dalam melaksanakan berbagai program dengan amanah tanpa ada masalah apapun," kata HNW dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Pernyataan tersebut diungkapkannya usai bertemu dengan sejumlah pengurus masjid dan musala Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan di Jakarta. Delegasi dari pengurus masjid yang turut serta dalam pertemuan tersebut termasuk perwakilan dari DKM Masjid Baiturrahman, Masjid Annizhom, Masjid Baiturrahmah, Masjid Nurul Jannah, dan Musala Nurul Hidayah.

Politisi PKS ini berharap agar terdapat keseimbangan anggaran antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik dalam hal pendidikan maupun pelayanan kepada umat. Karena hingga saat ini, masih terdapat ketidakadilan dalam alokasi anggaran.

Jika hal ini dapat diwujudkan, maka akan semakin banyak sumber dana yang dapat diakses oleh umat dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Dana tersebut akan diperuntukkan bagi kemajuan dan harmoni kehidupan bangsa.

"Sehingga nanti bantuan rumah ibadah, itu bisa diperuntukkan bagi seluruh rumah ibadah umat beragama, bukan hanya Islam. Seperti halnya, kami mendorong Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) yang diberlakukan di Jakarta dan berlaku untuk semua rumah ibadah, Islam maupun non-Islam secara proporsional," ungkap HNW.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS menekankan bahwa praktik semacam itu seharusnya diterapkan di negara Pancasila yang menganut prinsip keadilan sosial. Negara harus memiliki advokasi serta layanan bagi seluruh komunitas beragama secara adil. Dengan demikian, seluruh umat beragama dan rumah beribadah dapat mendukung serta memperkuat praktik-praktik keagamaan, serta memperkokoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

"Kalau ada agenda kenegaraan, seperti pemilu 2024, tempat ibadah harusnya ikut mensukseskan dan menjadi bagian yang mencerdaskan umat, berorientasi kepada yang ma'ruf, meninggalkan yang munkar. Tidak menjadi antisosial tapi untuk berkontribusi terhadap kemaslahatan yang lebih besar. Mengedepankan sikap kolaboratif, menjaga dan menguatkan persaudaraan sebangsa dan negara. Dengan begitu, partisipasi umat akan lebih positif, dan kualitas bernegara akan menjadi lebih baik, demokratis, maju dan berkah," pungkasnya.

detik.com