Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru alias PPDB, ternyata bukan hanya terkait sistem zonasi dan juga tertangkap basahnya kecurangan "Nitip KK" untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah Negeri dan favorit diluar jalur zonasi, melainkan juga adanya fenomena SKTM yang digunakan oleh anak-anak pejabat dan juga pengusaha kaya raya.

Sebagaimana dilansir dari akun Instagram @lambe_turah, terungkap fakta bahwa pihak Ombudsman perwakilan Banten menemukan adanya pejabat dan juga pengusaha kaya raya yang anaknya mendaftar melalui jalur afirmasi dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu atau yang biasa disebut dengan SKTM.

Selama proses pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di tingkat SD/SMP/SMA/SMK/Sederajat, pihak Ombudsman melihat masih adanya beberapa usaha yang dinilai sebagai kecurangan karena tidak sesuai dengan aturan dan dianggap memaksakan diri.

Mengetahui adanya anak pejabat dan anak pengusaha yang berusaha mendaftar dengan menggunakan jalur afirmasi SKTM, pihak Ombudsman bermasa Pemprov Banten mencoret nama anak pejabat dan pengusaha tersebut karena SKTM tidak diperuntukkan bagi anak pejabat dan pengusaha yang dapat digolongkan masuk keluarga mampu.

Membahas terkait serba-serbi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, diketahui banyak fakta unik dan mencengangkan yang terjadi dan membuat heboh publik.

Bukan hanya terkait fenomena Nitip KK yang akhirnya membuat anak-anak yang berada di dalam zonasi tidak diterima bersekolah di sekolah negeri, ada juga calon siswa yang mendaftar dengan membawa kartu kampanye calon kepala daerah dimana cara tersebut juga tidak bisa dibenarkan karena tidak ada pendaftaran jalur tim sukses politik tertentu.

Bukan hanya itu, terkait anak pejabat dan pengusaha yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu alias SKTM pun dinilai tidak etis. Sebab seharusnya anak pejabat dan pengusaha kaya mereka mampu bersekolah di sekolah swasta dengan biaya pribadi dan tidak mengharapkan subsidi bantuan.

Terkait polemik yang muncul di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 termasuk dengan penggunaan SKTM yang tidak sebagaimana mestinya, tentu ini menjadi tamparan bagi kita semua yang mampu untuk hidup dengan layak dan berkecukupan atau lebih tetapi masih berharap bantuan dengan mengaku sebagai warga masyarakat tidak mampu.

Hadirnya surat SKTM sendiri sebenarnya difungsikan untuk membantu orang-orang yang benar-benar tidak mampu untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan atau pendidikan secara gratis dan lebih ringan sehingga mereka bisa mendapatkan hak yang sama sebagaimana hak-hak orang yang mampu.

Tentu dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa bersyukur itu perlu dan sangat penting, agar kita bisa lebih menempatkan diri serta berempati terhadap sesama.