Pilot Susi Air Mau Ditembak Mati, Anggota DPR Papua: Tunjukkan ke Dunia TPNPB-OPM Tidak Sejahat Itu

Jumat, 2 Juni 2023 18:31
Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
zoom-inlihat fotoPilot Susi Air Mau Ditembak Mati, Anggota DPR Papua: Tunjukkan ke Dunia TPNPB-OPM Tidak Sejahat Itu
Tribun-Papua.com/ Calvin
Anggota DPR Papua Laurenzus Kadepa angkat bicara perihal ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang ingin menembak mati Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa, angkat bicara perihal ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang ingin menembak mati Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens.

"Mari tunjukkan kepada dunia kalau TPNPB-OPM tidak sejahat itu, seperti tuduhan berbagai pihak selama ini," kata Laurenzus kepada Tribun-Papua.com, di Jayapura, Senin (29/5/2023).

Ancaman pembuhanan tersebut, sambung Laurenzus, bisa menghilangkan simpati masyarakat internasional, terutama perihal persoalan-persoalan HAM di Papua.

"Saya minta semua pihak termasuk TPNPB OPM wilayah Ndugama di bawah pimpinan Egianus Kogoya agar menahan diri, menghargai, dan mengutamakan hak hidup pilot. Dia (pilot) punya keluarga, ada istri, maupun anak, maka itu mari menghargai perasaan keluarganya," sambungnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom mengatakan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya bakal menembak pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens.

Hal tersebut dikatakan Sebby dalam video singkat yang diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (27/5/2023).

Dalam video tersebut, Egianus Kogoya memberi waktu kepada Indonesia agar dapat memenuhi keinginan pihaknya.

Diketahui, keinginan Egianus Kogoya adalah bernegosiasi terkait pembebasan sang pilot yang selama ini disandera olehnya.

"Kalau tidak ada pembicaraan, maka kami akan tembak Pilot," tegas Egianus dalam video tersebut.

Video yang berdurasi 1 menit lebih 11 detik itu, pilot Philips juga berbicara bahwa separatis menginginkan negara selain Indonesia untuk terlibat dalam dialog tentang kemerdekaan Papua.

"Negara yang lain, jika tidak bicara dengan Indonesia dalam waktu dua bulan, mereka akan tembak saya," kata Philips dalam video tersebut.

Lebih lanjut Captain Phillip mengatakan, jika itu tidak terjadi dalam dua bulan maka mereka (KKB) mengatakan akan menembak dirinya.

Adapun Philips Mark Methrtens telah disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), kelompok Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 lalu di hutan Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan hingga saat ini.

Laurenzus meminta pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk melakukan pendekatan keamanan secara proporsional dan terukur dalam upaya-upaya pembebasan Captain Philip dan penanganan situasi di Papua.

Pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, sipil, Gereja, adat, Komnas HAM dan berbagai pihak dalam upaya pembebasan Captain Philip.

"Kami khawatir ancaman penembakan yang disampaikan TPNPB-OPM Nduga justru menjadi provokasi sekaligus legitimasi untuk memperbesar pendekatan keamanan di Papua," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap agar kelompok Egianus Kogoya tidak melakukan tindakan yang berlebihan dan bisa menghargai hak hidup dari Philip Mark Mehrtens. (*)

https://papua.tribunnews.com/2023/06...k-sejahat-itu.
Laurenzus Kadepa adalah Anggota DRPD Papua dari fraksi Nasdem  dan sering ikut terlibat dalam isu Papua termasuk Victor Yeimo, jubir KNPB dan berbagai kasus Papua lainnya


Ulah KKB Resahkan Warga, Komisi I DPR Minta Evaluasi Total Alat Keamanan di Papua

Yustinus Patris Paat / RZL
Sabtu, 3 Juni 2023 | 12:36 WIB
Foto udara kondisi lima rumah warga yang di bakar KKB di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat, 28 April 2023.
Foto udara kondisi lima rumah warga yang di bakar KKB di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat, 28 April 2023. (Istimewa)
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin mendorong evaluasi terhadap alat keamanan di Papua. Nurul menekankan Pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk menyelesaikan aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Harus ada evaluasi total semua alat keamanan yang ada di Papua. Supaya terintegrasi dan menyertakan perspektif orang Papua-nya dalam menyusun strategi," kata Nurul kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).

Nurul mengungkapkan, penyelesaian persoalan KKB harus melibatkan masyarakat Papua dengan mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan.

“Mereka diikutsertakan dalam berbagai forum diskusi dan konsultasi sehingga dapat memberikan masukan dan pendapat dalam upaya penyelesaian konflik," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga diminta mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memperkuat keamanan di Papua. Dia pun meminta penguatan pasukan pengamanan di Papua sehingga dapat lebih efektif menangani aksi-aksi KKB.

"Operasi militer yang terukur dan proporsional harus dilakukan untuk melawan kelompok-kelompok bersenjata yang mengancam keamanan. Persiapkan juga peralatan memadai sehingga personel keamanan dapat melindungi diri dengan baik,” jelas Nurul.

Seperti diketahui, aksi brutal KKB terus terjadi sehingga meresahkan warga. Terbaru, KKB melakukan penyerangan sehingga aksi baku tembak antara KKB dengan Tim Satgas Damai Cartenz terjadi selama 4 hari berturut-turut di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Kontak tembak tersebut membuat 300 warga setempat mengungsi karena mereka takut dan cemas akan ikut terdampak. Baku tembak tersebut dilakukan oleh KKB pimpinan Yotam Bugiangge yang melakukan aksi pembantaian 11 warga di Nduga, tahun lalu.

Nurul pun meminta kepada tim gabungan TNI-Polri untuk dapat memastikan keamanan setiap masyarakat Papua, khususnya warga Kampung Nogolait, Nduga, yang saat ini terjebak dalam kondisi mencekam.

"Perbanyak patroli di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Pemda dan aparat harus bisa memberi rasa aman kepada masyarakat. Dan respons cepat jika terjadi serangan atau ancaman terhadap warga sipil," tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat I itu.

Lebih lanjut, Nurul menyoroti nasib anak di Papua karena adanya praktik perekrutan anggota baru KKB dari kalangan remaja. Oleh karena itu, ia mendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua agar masyarakat tidak tergoda ajakan dari KKB.

“Program-program peningkatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus dipercepat untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat Papua,” ungkap Nurul.

“Dengan meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Papua, daya tarik untuk terlibat dalam kelompok bersenjata dapat dihindari,” lanjutnya.

Meskipun tantangan dalam menjaga keamanan di Papua sangat kompleks, Nurul meyakini tim TNI-Polri akan terus berupaya untuk melindungi setiap warga. Ia juga berharap tidak ada lagi personel keamanan yang menjadi korban keganasan KKB.

"Dengan adanya tim gabungan TNI-Polri, diharapkan masyarakat Papua dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam situasi konflik yang sulit ini. Negara juga harus bisa memastikan keselamatan seluruh personel keamanan kita yang ditugaskan di Papua. Kita tidak ingin ada lagi putra-putra terbaik bangsa gugur akibat kekejaman KKB,” pungkas Nurul.

https://www.beritasatu.com/nasional/...nan-di-papua/2
Kata anggota DPR komisi I