Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal berperan sekitar 20 persen dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pada 2022 lalu, Jokowi mengatakan IKN bakal dibangun bertahap. Ia menyebut pemerintah butuh suntikan dana sekitar Rp466 triliun-Rp486 triliun hingga 2045 mendatang untuk merealisasikan Ibu Kota baru tersebut.

Pada saat itu ia mengatakan APBN cuma bakal menanggung 19 persen beban biaya pembangunan IKN, yakni sekitar Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun. Namun, ada isu jumlah tersebut bengkak hingga lebih dari Rp200 triliun.

Isu ini muncul akibat unggahan di situs ikn.go.id tertanggal 17 Januari 2022 yang menyebut porsi APBN melonjak hingga 53,3 persen. Artinya, APBN perlu menggelontorkan sekitar Rp259 triliun untuk pembangunan IKN.

Namun, keterangan tersebut langsung dihapus sehari setelahnya. Para menteri Jokowi pun kompak membantah porsi APBN yang bengkak.

"Mengenai anggaran, apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kami akan hitung ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang disebut hari ini preconception 54 persen adalah APBN," bantah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa juga membantah porsi APBN untuk IKN mencapai lebih dari 50 persen. Menurutnya, angka 53,5 persen itu dihitung dari kebutuhan pembiayaan IKN pada 2022.

Beberapa bulan kemudian, Jokowi berjanji di sidang MPR bahwa porsi APBN yang digunakan untuk membangun IKN hanya 20 persen. Sisanya bakal ditanggung oleh pendanaan swasta.

"Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) (di IKN) memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," katanya dalam Sidang Tahunan MPR RI, 16 Agustus 2022.

Khusus untuk tahun lalu, pemerintah menyiapkan dana Rp510,79 miliar di APBN 2022 untuk IKN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Rp46 triliun untuk pembangunan IKN ke Menkeu Sri Mulyani. Anggaran itu diusulkan untuk periode 2022 sampai 2024.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...tuk-bangun-ikn

Joss gandoss