FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan, penggunaan anggaran riset dari dana abadi penelitian tetap diawasi.

Peneliti harus melaporkan perkembangan riset atau inovasinya. Meski di ujung penelitian tidak sesuai dengan gambaran yang dirancang.

Penjelasan lebih teknis soal pemanfaatan hasil investasi dana abadi penelitian itu disampaikan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito di kantornya kemarin (23/5).

Dia menyatakan bahwa yang digunakan untuk pembiayaan riset dan inovasi adalah hasil investasi dana abadi penelitian. ”Dana pokoknya tidak boleh digunakan,” katanya.

Dia menjelaskan, pengajuan dana riset itu terbuka dan dilakukan secara online. Siapa pun boleh mengajukan anggaran. Yang penting memasukkan proposal riset.

”Tentu proposalnya harus bagus,” tuturnya. Nanti proposal yang masuk dinilai tim dari komunitas riset.

Dia menegaskan, anggaran untuk setiap proyek inovasi atau riset tidak terbatas. Yang penting wajar. Penelitiannya juga bisa menggunakan model berlanjut atau tahun jamak.
Jadi, bisa satu tahun anggaran, dua tahun anggaran, dan seterusnya. Pendaftaran dibuka sejak awal tahun. Dalam setahun, dibuka beberapa gelombang seleksi proposal.

Mego menuturkan, peneliti tetap harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Meski begitu, administrasi pelaporannya tidak rumit, bahkan tidak sampai membebani penelitiannya.

Yang terpenting, peneliti bisa memastikan kegiatan risetnya berjalan sesuai dengan perencanaan. ”Tidak boleh mandek,” tegasnya.

Dia mengakui, kegiatan riset atau inovasi itu unik. Hasil yang didapatkan tidak selalu sesuai dengan premis awal. Misalnya, sebuah penelitian direncanakan menghasilkan A, tetapi bisa jadi hasilnya B. Kondisi ini tidak jadi persoalan bagi BRIN.

Mego menjelaskan, meski sudah ada anggaran dari dana abadi penelitian, BRIN tetap memiliki APBN untuk kegiatan riset dan inovasi.

Bedanya, APBN di BRIN diperuntukkan unit-unit riset internal mereka. Sementara, anggaran dari dana abadi penelitian itu bersifat umum, termasuk untuk kalangan swasta.

Terpisah, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih penggunaan dana abadi yang diberikan kepada perguruan tinggi (PT). Baik itu program dana abadi perguruan tinggi (DAPT) maupun dana abadi penelitian.

Nizam mengungkapkan, DAPT ditujukan untuk mengakselerasi mutu perguruan tinggi di Indonesia agar berkelas dunia. Dana abadi penelitian digunakan untuk meningkatkan riset dan inovasi para peneliti. Di perguruan tinggi, penelitian ini tentu melibatkan dosen dan mahasiswa.

”Saat ini DAPT diberikan sebagai padanan atas dana abadi yang diperoleh PTN BH kita. Tujuannya terutama untuk mendorong PTN kita memupuk dana abadi dan mengakselerasi peningkatan kualitas perguruan tinggi kita agar berkelas dunia,” paparnya.

Dari program Merdeka Belajar episode 21 ini, lanjut dia, kualitas PTN BH di Indonesia terus meningkat dan semakin unggul. Pemeringkatan di tingkat dunia pun terus melejit.
”Dalam THE Impact Rankings, tiga PTN BH kita, UI, IPB, dan UGM, sudah masuk 100 besar,” ungkapnya.

Disinggung tentang alokasi untuk tahun ini, Nizam belum memberikan jawaban pasti. Yang jelas, menurut dia, besarnya dana bergantung hasil pengelolaan DAPT oleh LPDP.

Sementara itu, Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Agus Muhamad Hatta ST MSi PhD mengatakan, dana abadi LPDP sangat bagus untuk menjamin keberlanjutan riset maupun pendidikan.

Selama ini memang anggaran riset nasional masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju maupun di kawasan ASEAN. Hal itu tentu perlu ditingkatkan.

’’Harapannya, dana abadi ini bisa menambah alokasi riset di tingkat nasional,” katanya kepada Jawa Pos kemarin (23/5).

Hatta menuturkan, banyak tim peneliti ITS mendapatkan hibah riset yang dikelola LPDP sejak beberapa tahun terakhir. Dana hibah riset tersebut diperoleh melalui kompetisi dengan para peneliti di seluruh Indonesia.

’’Hingga sekarang masih terus mengikuti dana hibah riset LPDP,” ujarnya.

Hatta berharap dana abadi riset maupun pendidikan lebih sinkron dengan rencana pengembangan SDM maupun pembangunan di masa akan datang. Khususnya untuk mendukung visi Indonesia pada 2045.

Karena itu, pemerintah harus menyiapkan road map ke arah itu. Dia mencontohkan, presiden membutuhkan hilirisasi hasil alam. Nah, pemerintah harus menyiapkan road map. Mulai penyiapan SDM, jumlah insinyur yang dibutuhkan, hingga periset untuk mengarahkan hasil-hasil alam agar bisa dikelola dengan baik.

’’Jadi, tidak hanya penggunaan dana abadi, tetapi road map juga perlu disiapkan,” imbuhnya.

Hatta menambahkan, dana abadi tersebut diberikan melalui dua cara. Pertama, dikelola langsung oleh LPDP melalui program riset produktif (rispro). Namun, yang banyak berlangsung sekarang adalah rispro invitasi. Yaitu, riset aplikatif dan terapan untuk menjawab kebutuhan industri nasional.

’’Kemudian, LPDP juga memberikan pendanaan melalui BRIN. Jadi, ada beberapa skema yang dananya diperoleh dari LPDP,” katanya.

Selama ini, lanjut dia, para peneliti ITS tidak menghadapi kendala dalam memperoleh dana hibah riset dari LPDP. Bahkan, banyak pendanaan riset dan inovasi untuk Indonesia maju (RIIM) yang berjalan. Dan, itu dibuka sepanjang tahun.

’’Dana penelitian itu dibutuhkan suatu negara untuk melihat seberapa maju negara tersebut. Seberapa besar anggaran penelitian yang diberikan negara, baik dari kementerian, dana abadi, maupun lain-lain,” ujarnya.

Hatta mengatakan, atmosfer tersebut sangat baik ketika dana abadi yang besar itu dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk menghasilkan luaran-luaran penelitian maupun inovasi. Tentu untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa.

’’Perguruan tinggi terus berupaya meningkatkan anggaran penelitian. Sebab, perguruan tinggi mempunyai dosen dan mahasiswa yang mumpuni untuk melakukan kegiatan riset,” kata dia. (Fajar.co.id)