Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menggantungkan harapan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Kali ini, percepatan investasi IKN jadi amanah baru yang harus dipikul Luhut usai ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembentukan satgas ini untuk meningkatkan koordinasi antara badan otorita dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam percepatan investasi calon ibu kota baru Indonesia itu.

"Dibentuk juga tim task force khusus yang diketuai Menko Marves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept (antar kementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Bambang Susantono, Senin (15/5).

Bambang menyebut sudah ada 209 surat pernyataan minat (letter of interest/LOI) yang diterima Otorita IKN. Dari 209 surat tersebut, 36 di antaranya sudah masuk tahap penandatangan perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement/NDA).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menambahkan satgas yang dipimpin Luhut hadir untuk memperkuat sinergi khususnya demi percepatan investasi di IKN.

"Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja, dan target penyelesaian yang jelas," ujar Jodi, dikutip dari Antara.

Jabatan baru ini menambah daftar 'amanah' yang diemban Luhut selain menjadi Menko Marves.

Jika menilik sejak periode awal Jokowi, Luhut pernah menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Kemudian, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menanggapi beban baru yang dipikul Luhut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut ada rasa takut Jokowi soal kepastian investor IKN. Terlebih, megaproyek itu dikerjakan di tengah sentimen investasi global yang dihantui risiko perlambatan ekonomi AS dan China.

"Memang jelas ada ketakutan proyek IKN akan sepi peminat karena belum jelasnya kepastian penduduk yang akan pindah ke IKN, rendahnya tingkat pengembalian investasi, sampai wait and see dulu karena pemilu," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Bhima pun mempertanyakan tugas satgas pimpinan Luhut. Menurutnya, investasi apa yang perlu didorong oleh satgas tersebut ketika para investor masih itung-itungan berapa lama akan balik modal hingga banyak risiko lain.

Ia pun mengungkit soal kiprah Luhut melobi Tesla untuk menanamkan modal di Indonesia dalam industri kendaraan listrik. Menurutnya, meski Luhut bolak-balik ke AS, pabrikan mobil listrik punya Elon Musk itu tak kunjung berinvestasi di RI.

Bhima juga menilai manuver Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim percepatan investasi IKN boros anggaran. Pasalnya, selama ini sudah ada Otorita IKN hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang susah payah menggaet investor.

"Ya mungkin karena gak ada lagi yang bisa dipercaya (alasan Jokowi tunjuk Luhut). Ada Otorita IKN, ada BKPM, sampai INA SWF, tapi faktanya investor masih ragu. Ini sebenarnya gak bagus kalau banyak urusan dipercayakan ke orang yang sama, padahal negara juga keluar anggaran untuk membiayai lembaga-lembaga yang diberi tugas sebelumnya," katanya.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyebut Jokowi malah menambah beban kerja Luhut. Padahal, tidak ada jaminan sang Menko Marves itu bisa membawa investor masuk ke Indonesia.

Nirwono mengatakan investor swasta belum tentu mau terlibat langsung dalam pembangunan IKN di 2023 dan 2024 ini. Ia menyinggung meski ada ratusan LOI, belum ada satu pun realisasi konkret karena para calon investor masih menunggu kepastian selepas 2024.

"Ini menunjukkan kekurangpercayaan terhadap kinerja Badan Otorita IKN, di mana sudah ada bagian yang mengurusi soal investasi tersebut. Ini akan membuat dualisme pengurusan investasi yang justru akan membingungkan calon investor di IKN, pemborosan anggaran, dan ketidakefektifan sistem kerja," kritik Nirwono.

"Pak Jokowi menunjukkan ketergantungannya terhadap Pak Luhut yang belum tentu mampu membuat investor segera langsung membangun sekarang, meski sudah membuat LOI dengan BOIKN. Pak Jokowi belum berhasil meyakinkan calon investor maupun investor yang sudah membuat LOI untuk benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan IKN," sambungnya.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...-investasi-ikn

Kalau IKN mungkin masih bisa optimis kalau yang mimpin selanjutnya Ganjar. Kalau wan abud sih ga yakin.

Btw, Meikarta apa kabar ya sekarang?