Presiden Joko Widodo alias Jokowi (ketiga kanan) menyapa peserta pada puncak acara Musyawarah Rakyat (Musra ) di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 14 Mei 2023. Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo menerima tiga nama bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto serta empat nama bakal calon wakil presiden yakni Mahfud MD, Moeldoko, Arsyad Rasyid, dan Sandiaga Uno berdasarkan hasil Musra. ANTARA/Hafidz Mubarak A


TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti sekaligus Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebut sikap partisan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal menjadi warisan yang buruk dalam sistem pemilu di Indonesia. Presiden sebelumnya kerap memberikan sinyal dukungan terhadap beberapa calon presiden (Capres).

"Presiden partisan di dalam pemilu jelas meninggalkan legacy yang buruk bagi sistem pemilu dan demokrasi kita. Presiden selanjutnya tentu berpotensi melakukan hal yang sama, karena tak ada pembelajaran dan contoh ketauladanan dari seorang negarawan, ibarat kain sarung muter-muter di situ," ujar Pangi dalam keterangannya, Kamis, 18 Mei 2023.

Menurut Pangi, seorang presiden seharusnya netral dalam urusan capres agar demokrasi dapat berjalan dengan benar. Jokowi, kata dia, seharusnya juga tidak cawe-cawe, tidak grasak-grusukan, menyiapkan penggantinya.

"Presiden tidak mau dilecehkan, tapi kalau presiden terlalu jauh cawe-cawe di dalam menentukan penerus beliau, tentu ada resiko besar yang menunggu beliau. Kalau kalah jagoannya, maka siap-siap Jokowi akan dilecehkan dan menjadi bulan-bulanan setelah tidak lagi berkuasa menjabat sebagai presiden," kata Pangi.

Survei Voxpol ungkap dukungan Jokowi tak banyak bawa pengaruh
Pangi menjelaskan upaya presiden untuk memberikan pesan dan dukungan politik terhadap kandidat tertentu sejauh ini pengaruhnya terbilang rendah. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting pada November 2022, menunjukkan hanya 25 persen pemilih yang mengaku pilihan politiknya terpengaruh oleh arah dukungan yang diberikan oleh presiden.

Gen-Z dan Generasi Milenial tak mudah terpengaruh
Masih menurut survei tersebut, Pangi menyebut jumlah pemilih dari Gen-Z dan Gen-Milenial pada Pemilu 2024 presentasenya mencapai 60 persen. Generasi tersebut tidak mudah terpengaruh oleh tokoh agama, adat, orang tua, tokoh berpengaruh, termasuk presiden sekalipun.

Para pemilih tersebut, kata Pangi, relatif memilih preferensi politik yang cukup memadai dan punya banyak kanal informasi. Sehingga keputusan politik mereka benar-benar otonom alias tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun.

"Itu artinya, arah dukungan Presiden Jokowi tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk mengiring pemilih kepada kandidat tertentu," kata Pangi.

Dengan rendahnya pengaruh tersebut, Pangi menyebut pada akhirnya yang terkesan di benak publik adalah Jokowi tampaknya ingin memaksakan penggantinya. Seolah-olah, kata Pangi, kriteria capres-atau cawapres pilihan presiden merupakan selera asli rakyat, walaupun kenyataannya berkata lain.

Pangi menyebut presiden yang sedang berkuasa tidak bisa mempengaruhi kehendak rakyat. Ia mengingatkan jangan sampai seolah-olah suara presiden adalah representasi suara rakyat.

"Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat bukan kedaulatan berada di tangan Presiden Jokowi. Tetap rakyat yang berdaulat, Presiden Jokowi hanya menjalankan mandat rakyat, jangan sampai presiden sabotase daulat rakyat," kata Pangi.

Jokowi kerap berikan sinyal dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto
Presiden Jokowi memang kerap memberikan sinyal dukungan kepada dua tokoh yang akan bertarung pada Pilpres 2024, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Contohnya, ketika dia memberikan kriteria pemimpin ideal di hadapan para relawannya November tahun lalu. Dalam pidatonya, presiden menyatakan pemimpin ideal memiliki ciri fisik jidat berkerut dan berambut putih. Berbagai pengamat pun menilai pernyataan itu sebagai sinyal dukungan kepada Ganjar yang memiliki dua ciri fisik tersebut.

"Kalau wajah cling (mulus) dan bersih, tidak ada kerutan di wajah, hati-hati. Lihat rambutnya, kalau putih semua, ini mikiran rakyat ini," kata Jokowi diikuti tepuk tangan dari ribuan relawan yang memadati Stadion Gelora Bung Karno saat itu.

Pada bulan yang sama, Jokowi pun memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri perayaan ulang tahun Partai Perindo. Prabowo turut hadir dalam acara itu.

Awalnya Jokowi bercerita soal kemenangannya dalam dua kali Pilpres atas Prabowo. Dia pun menyatakan bahwa Pilpres 2024 merupakan jatah Prabowo.

"Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," ujar Jokowi saat itu.

https://nasional.tempo.co/read/17272...ilu?page_num=2




Peneliti Voxpol Anggap Endorse Capres Jokowi Rendahkan Jabatan Presiden

Juli Hantoro

Kamis, 18 Mei 2023 09:35 WIB


Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada puncak acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 14 Mei 2023. ANTARA/Hafidz Mubarak A
IKLAN
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti sekaligus Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengkritik langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melakukan endorse kepada tokoh capres tertentu. Endorse tersebut Jokowi sampaikan salah satunya melalui pidatonya di acara Musyawarah Rakyat atau Musra yang digelar pekan lalu.

Menurut Pangi, langkah Jokowi mengumpulkan organ relawannya di Pilpres 2019 itu merupakan caranya menunjukkan kepada partai politik bahwa dirinya masih memiliki bargaining power dalam menentukan sosok capres-cawapres.

"Namun langkah politik presiden Jokowi ini tidak sepenuhnya bisa diterima, ini akan menjadi “preseden” buruk di mana presiden yang sedang berkuasa tanpa rasa malu menjadikan dirinya makelar demi kepentingan politik temporal dan merendahkan dirinya sendiri," kata Pangi dalam keterangannya, Kamis, 18 Mei 2023.

Menurut Pangi, seorang presiden sudah selayaknya naik level menjadi negarawan, bukan hanya sekadar politisi pragmatis gila kuasa. Terlibat aktif dalam melakukan negosiasi hingga menunjukkan dukungan secara terbuka, menurut Pangi akan memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Netralitas akan menjadi isapan jempol baik dari penyelenggara dan bahkan dari aparat negara yang lain (ASN, TNI-POLRI). Itu artinya penyelenggaraan pemilu yang curang sudah di depan mata," kata Pangi.


Pangi menjelaskan melalui analisa pidato Jokowi di acara Musra, mantan Gubernur DKI Jakarta itu secara berapi-api memberikan harapan, janji, dan jargon politik yang selalu membawa-bawa nama “rakyat". Menurut Pangi, pidato tersebut menimbulkan kesan bahwa Jokowi lebih terlihat sebagai seorang calon presiden ketimbang “King Maker".

Dalam acara itu, Jokowi berpidato mengenai gambaran lemahnya pemerintahan sekarang yang harus diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintahan mendatang.

"Ini seperti kata pepatah “menepuk air di dulang terpercik muka sendiri” artinya Jokowi sedang mempertontonkan kegagalannya memimpin dalam 9 tahun terakhir," ujar Pangi.

Lebih lanjut, Pangi menyebut digelarnya pertemuan relawan melalui Musra menjadi cara Jokowi menunjukkan daya tawarnya kepada parpol. Jokowi, menurut Pangi, ingin bernegosiasi dengan partai politik terutama dengan PDI-P soal sosok calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar adalah orang yang tepat sesuai dengan yang ia inginkan.

Melalui ajang Musra ini, Pangi menyebut Jokowi sedang mengirim tiga pesan sekaligus ke partai politik. Pertama pesan kepada internal relawan untuk bahu membahu melakukan penguatan soliditas relawan. Kedua pesan kepada partai politik untuk mendengarkan suara relawan, suara relawan harus diperhitungkan.

Lalu terakhir, selain dukungan partai politik, Jokowi ingin menunjukkan masih punya dukungan jejaring yang kuat di akar rumput melalui simpul-simpul relawan.
https://nasional.tempo.co/read/17270...batan-presiden

Pendapat peneliti mengenai sikap Presiden Jokowi