Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dijadwalkan akan menemui Husein Ali Rafsanjani (27) guru muda di Kabupaten Pangandaran yang memilih mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) usai melaporkan dugaan praktik pungutan liar dalam kegiatan latihan dasar (latsar) pada 2020.

Pertemuannya akan dilakukan pada Rabu (10/5/2023) sore. Emil, sapaan Ridwan, ingin mendengar langsung cerita yang dialami Husein.

"Pertama orangnya akan saya temui hari ini, saya ingin dengar tapi media mohon jangan selalu satu arah," kata Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/5/2023).

Emil mengatakan sudah mendengarkan klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran perihal hal tersebut.

"Saya sudah mendengarkan juga dari versi Pangandarannya," ucapnya.

Dari keterangan yang ia dapat, kegiatan latsar sedianya sudah dianggarkan.

Namun, pada 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya refocusing anggaran.

"Kejadiannya saat Covid, di mana memang pernah akan dianggarkan tapi dibatalkan karena di refocusing anggarannya untuk Covid sehingga anggaran yang namanya transportasi dan juga kegiatan foto apa di lokasi pusdiknya (lokasi latsar) itu ketarik anggarannya," tutur Emil.

Menurut Emil, kejadian tersebut hanya masalah miskomunikasi. Namun demikian, ia akan tetap mendengar pernyataan kedua belah pihak

"Jadi versi pangandaran tidak ada pungli. Kalau pungli kan anggarannya ada, kamu narik lagi. Ini mah tempat teranggarkan, direfocusing hilang, namun tidak terinformasikan hilangnya ke peserta sehingga dianggapnya anggaran masih ada," papar Emil.

"Karena saya pembina seluruh PNS saya mau dengerin juga versi dari Husein nanti sore," jelasnya.

Seperti diberitakan, kisah getir dialami Husein Ali Rafsanjani (27) guru muda di Kabupaten Pangandaran yang memilih mengundurkan diri sebagai PNS usai melaporkan praktik pungli.

Kejadian bermula pada 2020, saat Husein yang baru menerima surat tugas sebagai PNS di Kabupaten Pangandaran harus mengikuti latihan dasar di Kota Bandung.

Namun ia mendadak harus membayar uang transportasi sebesar Rp 270.000 padahal biaya kegiatan sudah dianggarkan.

Kemudian pada saat latihan dasar berjalan, para peserta juga kembali diminta bayaran sebesar Rp310.000 yang entah peruntukannya.

"Mau ikut atau tidak ikut (rombongan) tetap harus bayar. Padahal saya naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Bahkan yang enggak bisa ikut karena lagi hamil dan sakit pun harus tetap bayar," kata Husein saat dihubungi via telepon seluler, Selasa (9/5/2023).

Saat itu, ia keberatan dengan pungutan tersebut. Terlebih kala itu gajinya masih belum cair selama tiga bulan (dirapel).

Bahkan, ia sempat memperlihatkan isi rekningnya yang pas-pasan untuk kebutuhan hidup.

"Bukan masalah nominal, untuk sebagian orang kecil besar uang itu kan subjektif. Tapi kalau dikali berapa ratus CPNS kan sudah berapa tuh. Apalagi saya bukan orang mampu banget. Saya sampai capture isi rekening saya," tutur Husein.

"Untuk sehari-hari saya masih ambil kerjaan nyanyi di acara nikahan dan kafe di Bandung untuk bekal hidup di pangandaran," ucapnya.

Karena dianggap tak wajar, ia pun melaporkan aksi pungutan tersebut melalui situs pengaduan dari Lapor.go.id secara anonim.

Laporan Husein pun sempat ramai jadi perbincangan para pegawai di Kabupaten Pangandaran.

Karena informasi laporannya sudah tersebar, akhirnya Husein pun mengakui tentang laporannya. Alasannya, ia tak ingin melibatkan dan merugikan pegawai lain.

"Saya kirim laporan (dengan) anonim, di grup ramai nyari siapa yang lapor. Karena banyak yang dituduh saya enggak mau merugikan orang lain mending saya ngaku. Bahkan ada obrolan SK (pegawai) satu kabupaten enggak akan turun (kalau tidak ada yang mengaku)," ucap alumni Universitas Pendidikan Indonesia itu.

Kompas

So nice lord Man .. eh pak RK