Masih Sandera Pilot Selandia Baru, OPM Minta Bantuan Militer ke Negara Asal Pilot

Penyerangan kelompok separatis mengakibatkan empat prajurit gugur.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Agus raharjo
 
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim meminta bantuan persenjataan dan militer kepada Australia dan Selandia Baru. Kelompok separatisme bersenjata prokemerdekaan Papua itu juga meminta agar negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) turut mengirimkan bantuan militer, dan persenjataan perang.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengaku bantuan militer dan persenjataan itu diklaim untuk perlawanan senjata memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebby Sambom menyampaikan, surat resmi permintaan bantuan ke internasional sudah dilakukan pada Jumat (21/4/2023).

Dalam surat tersebut, kata Sebby menerangkan, alasan mengapa TPNPB-OPM meminta bantuan militer dan persenjataan ke Australia maupun ke Selandia Baru. “Pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang kemudian mengirimkan personel militer secara besar-besaran dan peralatan perang ke Ndugama,” kata Sebby dalam surat permintaan bantuan tersebut, dalam siaran persnya kepada wartawan, Sabtu (22/4/2023).

“TPNPB-OPM menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk datang membantu kami dan mengirimkan tentara Australia dan Selandia Baru ke Papua dan memberikan senjata, amunisi, granat, roket, dan peralatan telekomunikasi,” kata Sebby.

Surat yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Luar Negeri dan Ketua Dewan Diplomatik TPNPB-OPM Amatus Akouboo Wouw itu juga diklaim dikirimkan ke negara-negara anggota PBB lainnya. Seperti Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa, serta Uni Afrika.

“Kami menyerukan kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memberikan bantuan yang sama kepada TPNPB-OPM untuk mencari jalan kemerdekaan Papua Barat,” kata Sebby.

Kontak senjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dengan sayap militer TPNPB-OPM belakangan semakin masif. Pekan lalu empat militer Indonesia gugur ketika sayap bersenjata kelompok separatisme Papua itu melakukan penyerangan terhadap TNI di Pos Mugi-Mam, Nduga di Papua Pegunungan.

Kontak senjata tersebut terjadi setelah pasukan gabungan TNI melakukan operasi pencarian dan penyelamatan Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen yang disandera gerombolan bersenjata pimpinan Agianus Kogoya. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu dalam penyanderaan tentara OPM sejak 7 Februari 2023.

Atas serangan tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, pada Selasa (18/4/2023) meningkatkan status militer di beberapa wilayah Papua menjadi siaga tempur darat. Sebelum mengumumkan status siaga tempur tersebut, Panglima Yudo juga mrespons serangan mematikan kelompok separatisme itu dengan menegaskan pengiriman bantuan peralatan tempur maksimal untuk misi pencarian, dan penyelataman Kapten Philips serta penegakan hukum terhadap KSTP.

Sampai saat ini, status siaga tempur di beberapa Papua, belum berdampak adanya laporan tentang kontak senjata lanjutan antara TNI dengan sayap bersenjata prokemerdekaan Papua tersebut.

https://news.republika.co.id/berita/...ara-asal-pilot

Beneran dikasih langsung pake agen atau lewat negara perantara?
TNI mesti siaga kalau beneran dikasih persenjataan macam di Ukraina kalau beneran dikasih sama barat diam-diam

TNI Minta KKB Serahkan Pilot Susi Air, Janji Tak Lakukan Serangan

Bagikan : 
TNI meminta pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mehrtens yang ditahan KKB Papua diserahkan dan mengatakan tidak akan melakukan penyerangan bila dipenuhi. (Arsip Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- TNI meminta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menyerahkan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mehrtens dan berjanji tidak akan melakukan penyerangan apabila hal itu dipenuhi.
"Kalau mereka menyerahkan pilotnya, kita tidak akan menyerang, sudah selesai," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (21/4).

TNI saat ini tengah memberlakukan status siaga tempur usai prajurit tewas akibat serangan dan tembakan KKB dalam misi penyelamatan Kapten Philip beberapa waktu lalu. Siaga tempur diklaim akan diberlakukan di pusat operasi KKB saja.

"Tidak usah khawatir dengan istilah siaga tempur karena itu memang sudah terplot, tidak ngawur, tidak melebar ke mana-mana, ya di situ. Ketahuan posisi mereka," terang Julius.

Julius menambahkan selama ini TNI sudah mencoba melakukan negosiasi dengan KKB. Negosiasi tersebut melibatkan pihak perantara seperti pemuka adat hingga kepala daerah setempat.

Menurut dia, KKB saat ini tengah dalam posisi terjepit.

"Mereka terjepit, melakukan segala cara sehingga mengharapkan antara lain menarik mundur pasukan, kan gitu. Meminta pak Yudo untuk turun dari Panglima. Karena baru kali ini operasi seperti ini, fokus," tutur Julius.

"Fokus tegas. Kita tidak mau korban di pihak prajurit, rakyat lagi. Kalau mau silakan balik serahkan pilotnya sesuai rencana awal, letakkan senjata, bergabung bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun Papua lebih humanis dan pasti lebih bermartabat," sambungnya.

Kapten Philip disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya di Papua setelah pesawat yang dia terbangkan diserbu dan dibakar Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Bandara Paro, Nduga, Papua, 7 Februari 2023 lalu.

Misi penyelamatan Kapten Philip memakan korban jiwa dari pihak TNI.

Kontak tembak antara KKB dengan prajurit TNI di wilayah Mugi-Mam, Nduga, pada Sabtu, 15 April 2023 menewaskan empat prajurit TNI atas nama Pratu Miftahul Arifin, Pratu I, Pratu K dan Prada S. Proses evakuasi jasad prajurit sempat terkendala kondisi cuaca dan medan di lokasi.

Baru pada Rabu, 19 April 2023, TNI berhasil menemukan dan mengevakuasi empat prajurit tersebut ke RSUD Timika, Kabupaten Mimika. Jasad prajurit yang gugur dalam tugas itu sudah diserahkan kepada pihak keluarga.


Penetapan status siaga tempur untuk melawan KKB mendapat kritik keras dari organisasi masyarakat sipil yang fokus terhadap isu kemanusiaan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut operasi siaga tempur darat untuk melawan KKB di Papua adalah keputusan yang keliru dan gegabah.

Menurut dia, operasi itu justru berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Papua, akan ada banyak korban sipil dan anggota TNI yang berjatuhan. Selain itu, layanan dan fasilitas umum di Bumi Cenderawasih akan turut terdampak.

"Tindakan Panglima bisa dianggap mendahului kajian yang tengah dilakukan oleh Lemhanas atas perintah presiden," kata Usman.

Ikhsan Yosarie, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, memandang eskalasi konflik akan semakin memanas seiring pemberlakuan status siaga tempur darat.

Menurut dia, sebuah operasi siaga tempur dipastikan akan mengutamakan keberhasilan operasi dan berpotensi besar mengorbankan aspek keamanan manusia.

"Peningkatan status ini bukan hanya semakin menebalkan rasa takut, tetapi juga mencemaskan banyak aspek kemanusiaan," tutur Ikhsan.

: https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ukan-serangan.

Upaya merayu KKB meskipun kayaknya susah
Yanto Eluay Geram, TPNPB-OPM Sering Lakukan Kekerasan di Papua

Ondofolo (kepala adat) Sentani, Yanto Eluay.
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan TPNPB-OPM di beberapa wilayah pegunungan Papua cukup meresahkan masyarakat.

Apalagi, baru-baru ini, TPNPB-OPM telah membunuh empat prajutir TNI yang saat ini sedang melakukan upaya penyelamatan terhadap Pilot Susi air yang disandera.

Menaggapi aksi kekejaman TPNPB-OPM tersebut, tokoh adat Papua, Yanto Eluay angkat bicara.

“Apa yang dilakukan kelompok-kelompok ini sangat mengganggu kesejahteraan masyarakat Papua, maka itu aksi-aksi ini harus dihentikan" kata Yanto kepada Tribun-Papua.com di Sentani, Papua.

Selain itu, Yanto juga meminta agar semua pihak terus bersuara, sehingga berbagai teror yang dilakukan TPNPB-OPM di Papua pun berakhir.


"Sebagai masyarakat adat, kita harus menjaga keutuhan negara ini, dan berkomitmen untuk menciptakan kedamaian, agar tanah Papua damai," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan status di Papua ditingkatkan menjadi siaga tempur.

“Dengan kondisi ini, khususnya di wilayah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo dalam rekaman konferensi pers di Timika, Papua, Selasa, (18/4/2023).

Yudo mengatakan penerapan status ini mirip dengan yang dilakukan TNI di wilayah Natuna.

Apabila di Natuna diterapkan operasi siaga tempur laut, maka di Papua dilakukan siaga tempur darat.

Dikatakan, status siaga tempur hanya berlaku di sejumlah tempat dengan tingkat kerawanan tinggi.

Peningkatan status ini, kata dia, dilakukan agar naluri bertempur prajurit terbangun.

Pendekatan Lunak Tidak Efektif

Menurut Yudo, selama ini TNI menerapkan soft approach atau pendekatan lunak dalam menghadapi KKB dan dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Marthens.

Soft approach dilakukan dengan cara komunikasi sosial dengan warga dan operasi teritorial.

Akan tetapi, serangan KKB terhadap satuan tugas dari Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna membuat pendekatan itu diubah.

Pendekatan itu dinilai tidak efektif dalam menanggulangi eskalasi yang terjadi di sejumlah tempat di Papua.

Yudo mengatakan, peristiwa serangan KKB terhadap Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna di Distrik Mugi-Mam, Nduga, Papua pada 15 April 2023 menjadi alasan peningkatan status ini.

“Harapan kami seperti itu, tapi ternyata belum sampai ke sana sudah dihadang dan ditembaki seperti itu,” kata Yudo. (*)

https://papua.tribunnews.com/2023/04...apua?page=all.
Ketua Adat sudah berkomentar