Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah level kabupaten, kota serta provinsi Lampung untuk membahas pemanfaatan anggaran.
Rapat dilakukan usai viral kritik dari Bima Yudho Saputro tentang jalan serta infrastruktur di Lampung.

"Rapat kali ini membahas anggaran infrastruktur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan penanganan polemik pemberitaan di media terkait infrastruktur jalan di Provinsi Lampung," ucap Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengutip siaran pers, Rabu (19/4).

Rapat dihelat pada Selasa kemarin (18/4) sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian.

Fatoni mengatakan rapat yang berlangsung cukup panjang ini menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Di antaranya, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Lampung akan mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap.

Hal tersebut bersifat wajib dan telah sesuai dengan amanat Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/kota se-Lampung juga dapat melakukan pergeseran alokasi anggaran bagi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Didasari Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

"Pergeseran alokasi anggaran tersebut dapat bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendanai kebutuhan darurat dan mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019," kata Fatoni.

Apabila BTT tidak mencukupi dapat ditambahkan menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Selain itu, BTT juga dapat ditambahkan dengan memanfaatkan kas yang tersedia.

"Terakhir, perlu ada sinergitas perencanaan terpadu antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, khususnya terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana jalan se-Provinsi Lampung," pungkas Fatoni.

Infrastruktur di Lampung menjadi sorotan usai pengguna TikTok Bima Yudho melontarkan kritik. Menurutnya, infrastruktur khususnya jalan di Lampung sangat buruk.

Pernyataannya viral. Tak lama kemudian, pembangunan jalan dilakukan di sejumlah ruas di Lampung. Bima juga sempat dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian. Namun, polisi akhirnya menghentikan kasus tersebut karena menilai tidak ada unsur pidananya.

cnnindonesia