Mahasiswa Papua di Jember tuntut penutupan Freeport dan referendum

News Desk - Tuntutan Referendum Papua
April 8, 2023
Mahasiswa Papua
Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota atau AMP KK Jember menyampaikan 14 butir tuntutan dalam unjuk rasa mereka di Kabupaten Jember, Jawa Timur. - Dok. AMP KK Jember
Nabire, Jubi – Penanggungjawab aksi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota atau AMP KK Jember, Matias Yatipai mendesak Pemerintah Indonesia segera menutup PT Freeport Indonesia. Mereka juga meminta Pemerintah Indonesia segera menggelar referendum untuk memenuhi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.
“Dampak dari pengoperasian dan pembuangan limbah PT Freeport Indonesia mencemari sungai, laut yang berimbas pada tanah-tanah masyarakat [adat] Amungme, Kamoro, serta suku lainnya yang sangat tergantung terhadap alam untuk mendapatkan sumber hidup,” tulis Yatipai dalam siaran pers tertulis yang diterima Jubi, Sabtu (8/4/2023).

Yatipai mengatakan, pemerintah mengirimkan militer untuk mengamankan PT Freeport Indonesia, yang berakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap orang Papua. “Kami mendesak pemerintah hentikan pengiriman militer demi kepentingan individu dan negara, tetapi malah mengorbankan masyarakat,” katanya.

Yatipai menjelaskan AMP Jember menyatakan 14 butir pernyataan sikap mereka:

1.Otonomi Khusus Papua dan Daerah Otonom Baru adalah agenda kolonialis, kapitalis, dan imperialisme di West Papua.
2.Segera tarik pasukan organik dan non-organik TNI/Polri dari Tanah West Papua.
3.Hentikan rekayasa konflik di atas seluruh Tanah West Papua.
4.Aparat pemerintah dan kepolisian Bali untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan dalam demonstrasi mahasiswa Papua sebagai perwujudan hak mengemukakan pendapat yang dijamin konstitusi.
5..Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam aksi damai AMP KK Bali pada 1 April 2023. Kapolda Bali harus melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap anggotanya yang terlibat dalam pengamanan aksi AMP KK Bali pada 1 April 2023 atas dugaan pelanggaran etik dan disiplin Polri terkait pembiaran kekerasan dan penghadangan aksi oleh organisasi kemasyarakatan.
6.Komisi Nasional HAM segera melakukan pemantauan atas represifitas dan pembiaran kekerasan aparat pemerintah yang terkait hak dan kebebasan berpendapat mahasiswa Papua yang terus berulang di Bali, serta mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi terpenuhinya hak dan kebebasan berpendapat mahasiswa Papua sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi.
7.Kepolisian Republik Indonesia segera cabut tuntutan terhadap Haris Azhar dan Fathia.
8.Hentikan segala bentuk diskriminasi rasial dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di setiap kota studi di seluruh Indonesia.
9.Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM berat di Papua.
10.Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan seluruh wilayah West Papua lainnya.
11.Negara Indonesia stop etnosida, ekosida dan genosida di West Papua.
12.Untuk mengakhiri semua penindasan diatas Tanah West Papua, Negara Kesatuan Republik Indonesia segera mengakui 1 Desember 1961 sebagai hari deklarasi negara West Papua, juga sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, melalui mekanisme referendum.
13.Segera hentikan tindakan koersif terhadap warga sipil dengan jargon keselamatan pilot yang disandera dengan cara persuasif.
14.Negara Indonesia segera ijinkan akses jurnalis asing dan nasional seluas-luasnya di seluruh Tanah West Papua. (*)
https://jubi.id/tanah-papua/2023/mah...an-referendum/
Aspirasi mahasiswa AMP menuntut kemerdekaan [Papua